[asia.pasifik.konflik]

Hasil Pemilu Taiwan Untungkan Amerika Serikat

2012-01-15T14:58:00.004+07:00

Ma Ying-jeou kembali memenangi pemilu nasional di Taiwan. Kemenangan ini hanya selisih tipis dari pesaingnya, Tsai Ing-wen. Ma dan KMT (Kuomintang) merebut 51.6% suara. Sementara Tsai dan DPP (Democratic Progressive Party) meraih 45.6% suara.

Kemenangan KMT merupakan pertanda berlanjutnya stabilitas keamanan di selat Taiwan yang telah dibangun oleh KMT sejak 5 tahun yang lalu melalui kebijakan “peredaan ketegangan dengan Cina.” Kemenangan ini merupakan sebuah keuntungan bagi negara-negara di Asia-Pasifik, khususnya Amerika Serikat.

Sebagaimana telah diketahui bersama, kondisi ekonomi Amerika Serikat yang memburuk serta juga bangkitnya Cina sebagai kekuatan baru kawasan telah berdampak besar pada kebijakan dan strategi keamanan AS. Awal bulan ini AS telah mengumumkan bahwa akan ada perubahan besar-besaran di dalam strategi keamanannya. Dua perubahan besar tersebut adalah pemotongan anggaran militer dan perubahan orientasi keamanan ke kawasan Asia-Pasifik.

Kemenangan Ma di Taiwan tentunya sejalan dengan 2 perubahan besar di dalam kebijakan AS tersebut. Pertama, perubahan orientasi keamanan AS ke Asia-Pasifik disebabkan oleh faktor pertumbuhan kekuatan Cina yang dicemaskan akan mengancam stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Termasuk di dalamnya adalah kecemasan akan terjadinya konflik terbuka di selat Taiwan. Kemenangan Ma yang mengambil kebijakan kooperatif dengan Cina tentunya meminimalisir kemungkinan konflik ini. Berbeda jika seandainya yang menang adalah kandidat dari DPP yang pro-kemerdekaan. Kemungkinan terjadinya ketegangan di selat Taiwan sudah pasti lebih besar.

Kedua, probabilitas ketegangan yang rendah ini juga menguntungkan dari sisi keuangan AS. Ketegangan atau konflik di selat Taiwan yang terjadi di saat AS sedang menjalankan kebijakan pemotongan anggaran pertahanan tentunya akan menjadi beban berat bagi negara adidaya ini. Sebagai negara adidaya AS sudah pasti memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan dunia, khususnya di Asia-Pasifik. Selain itu, AS juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi Taiwan sesuai dengan kesepakatan persekutuan AS-Taiwan (Taiwan Relations Act).

wendy prajuli

Realism is back!!

2012-01-13T21:24:00.010+07:00

After 11 years messed with ‘global war on terror’, the situation of international relations, especially in security issues, now is going back to its traditional practice, realism. Even though, IR analysts believe that ‘global war on terror’ was the turning point of the return of realism in international relations, in fact, it was not.

Realism is a condition where state is the dominant actor in international relations. So, it means in realism the dominant model of interaction is interstate relations, not asymmetrical relations between state and non-state actor.

During the period of global war on terror we saw that the model of interaction was asymmetrical relations. On the one side, there was a group of states led by the United States and the United Kingdom that fought against terrorism, while, on the other side, there was Al-Qaeda. Al-Qaeda was not a group of states, even though was believed to be supported by some states. Al-Qaeda was a terrorist group that classified as non-state actor. So, the period of global war on terror was not realism.

Otherwise, the implementation of realism is just starting today. It is marked by 2 things, namely the withdrawal of American troops from Iraq and the agreement between the United States and Australia to deepen its alliance by giving Australian soil as a base for 2.500 marines of the United States. The withdrawal of American troops from Iraq is the mark of the end of the global fight against terrorism. At the same time, the agreement between the United States and Australia is the mark of the start of the power competition between the United States and China.

During this period international system will be dominated by 2 issues. First, conflict between the United States and Iran due to the issue of Iranian nuclear weapons development. Second, power competition between the United States and China in Asia-Pacific region. Both issues, then, confirm the implementation of realism because within this period international relations will be dominated by interstates relations.

Finally, it is not only Backstreet Boys, who will have a concert in Jakarta on June 1^st, 2012, who can say "Backstreet's back" to the world, but also realism in international relations.

wendy prajuli

Strategi Pertahanan “Island Chains” Cina & Keamanan Indonesia

2012-01-02T15:18:00.005+07:00

Pada tahun 1980an Laksamana Liu Huaqing, komandan angkatan laut Cina (PLAN), membeberkan strategi pertahanan Cina yang disebut sebagai strategi Island Chains. Strategi ini mengasumsikan bahwa Cina memiliki 2 level perimeter pertahanan yang berada jauh di lepas pantai Cina. Hanya saja, hingga kini pemerintah Cina belum mengeluarkan penjelasan resmi mengenai batasan tegas dari perimeter pertahanan tersebut.

Namun, para pakar pertahanan meyakini bahwa perimeter pertama (first island chain) memanjang dari utara ke selatan melewati kepulauan Jepang, Taiwan, Filipina, dan Indonesia (Kalimantan). Sementara perimeter kedua (second island chain) memanjang dari utara ke selatan melewati kepulauan Bonin, kepulauan Mariana, Guam, dan kepulauan Caroline. Wilayah yang dicakup oleh strategi ini sangat luas dimana beberapa diantara wilayah tersebut merupakan wilayah konflik, seperti laut Cina Timur dan laut Cina Selatan.

Hingga kini Cina belum sepenuhnya mampu mengontrol seluruh wilayah yang tercakup ke dalam strategi tersebut. Saat ini, kekuatan militer Cina baru mampu mengontrol kawasan di perimeter pertama, yaitu laut Kuning, laut Cina Timur, dan laut Cina Selatan. Di atas kertas, Cina berencana untuk memiliki kemampuan mengontrol perimeter kedua dalam dua tahap. Tahap pertama Cina akan berupaya memiliki kontrol atas wilayah kepulauan Kuril, laut Jepang, Laut Filipina, kepulauan Mariana, kawasan laut Indonesia, dan kepulauan Palau pada tahun 2020. Sementara pada tahap kedua Cina akan berupaya membangun kemampuan untuk mengontrol wilayah hingga ke Guam. Tahap kedua ini diperkirakan akan tuntas pada tahun 2050.

Strategi pertahanan Cina tersebut tentunya berimplikasi terhadap keamanan Indonesia karena Indonesia menjadi salah satu pilar dari “benteng” pertahanan Cina. Artinya jika terjadi konflik atau perang di kawasan Asia-Pasifik yang melibatkan Cina, Indonesia rawan atas intervensi Cina, baik dalam bentuk invasi maupun tekanan politik. Indonesia berpotensi pula dijadikan medan perang oleh Cina untuk menghadapi lawannya.

Dengan kondisi demikian penting bagi Indonesia sedari kini mulai memikirkan langkah ke depan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk tersebut. Kebutuhan ini makin penting jika melihat perkembangan terbaru di kawasan Asia-Pasifik dimana power competition antara AS dan Cina makin meningkat. Eskalasi yang meningkat ini terlihat dari penguatan aliansi AS-Australia dalam bentuk pemberian akses bagi penempatan 2500 pasukan AS di Australia dan adanya upaya untuk memperkuat kerjasama dengan India yang dilakukan oleh AS dan para sekutunya (Jepang dan Australia).

wendy prajuli

Catatan Trefor Moss tentang Kapal Induk Cina, Shi Lang

2012-01-01T20:41:00.005+07:00

Trefor Moss, “Decoding China’s Aircraft Carrier,” The Diplomat, http://the-diplomat.com/2008/02/14/chinese-ghost-story/?all=true.

Menurut Trefor Moss kehadiran kapal induk pertama Cina dapat dipahami dalam 2 level: simbolik dan purposive.

Secara simbolik, Shi Lang akan digunakan oleh Cina untuk makin meningkatkan status sebagai negara besar (great power state). Menurut Moss, walaupun Cina selama ini telah sukses melakukan banyak modernisasi persenjataan, sebagian besar dari modernisasi tersebut adalah modernisasi persenjataan asimetris, seperti misil balistik anti-kapal, sistem anti-satelit dan perang dunia maya (cyber warfare). Sehingga kehadiran kapal induk ini penting untuk menjadi simbol kemajuan yang telah dicapai Cina dalam modernisasi persenjataan konvensional. Selain itu, kapal induk sejak lama juga dipersepsikan oleh masyarakat luas sebagai milik negara-negara besar dan elit.

Sementara jika dilihat dari tujuannya (purposive level), mengingat Cina selama ini belum pernah memiliki dan mengoperasikan kapal induk, Shil Lang hanya akan digunakan sebagai kapal latih bagi pilot-pilot angkatan laut Cina yang tidak memiliki pengalaman menerbangkan dan mendaratkan pesawat di atas kapal induk. Kapal ini juga tidak akan digunakan Cina sebagai mesin perang mengingat Shi Lang juga memiliki fungsi simbolik yang merupakan fungsi utama kapal ini. Diluar fungsinya sebagai kapal latih, Shi Lang hanya akan digunakan sebagai alat diplomasi, seperti menjalankan misi-misi kemanusiaan.

Sayangnya, sekalipun kapal induk ini akan lebih banyak digunakan di luar fungsinya sebagai mesin perang, Shi Lang berpotensi besar memicu terjadinya arms buildup di kawasan, terutama di wilayah sengketa di laut Cina Selatan. Moss mengambil Vietnam sebagai contoh kasus. Menurut Moss, pembelian 6 unit kapal selam Rusia kelas-kilo yang dilakukan oleh Vietnam merupakan respon atas modernisasi militer yang dilakukan Cina selama ini.

wendy prajuli

Dilema Keamanan dalam Penyusunan RUU Keamanan Nasional

2011-12-22T20:54:00.002+07:00

Secara tradisional konsep Keamanan dipahami sebagai keamanan negara yang bersifat militer. Namun dalam perkembangannya konsep keamanan mengalami perluasan dimana keamanan tidak lagi dipahami sebagai keamanan negara dan militer melainkan keamanan juga dipahami sebagai keamanan non-negara (individu, masyarakat dan lingkungan hidup) dan non-militer (ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hidup).

Dari segi akademis, perluasa definisi ini merupakan sebuah keuntungan. Melalui perluasan definisi keamanan banyak ruang-ruang baru yang dapat dieksplorasi untuk menghasilkan kajian-kajian baru yang akan memperkaya pengetahuan manusia.

Namun, dari segi kebijakan negara perluasan ini melahirkan dilema keamanan. Di satu sisi kebijakan negara perlu untuk mengadopsi perluasan konsep keamanan ini untuk meningkatkan responsibiltas sistem keamanan mengantisipasi ancaman yang selalu berubah dan berkembang. Sementara di sisi yang lain pengadopsian konsep ini berisiko mengancam kebebasan dan keamanan warganegara karena mengadopsi konsep ini berarti juga memberikan akses kepada negara, atas nama keamanan nasional, untuk mengintervensi ruang pribadi individu. Sebagai contoh adalah pengadopsian konsep keamanan politik berisiko memberi ruang kepada negara untuk mengintervensi kebebasan individu untuk memilih ideologi politik. Atas nama keamanan nasional negara bisa melarang seseorang untuk menganut ideologi tertentu. Bahkan memenjarakan seseorang hanya karena berideologi tertentu.

Di dalam kasus Indonesia, dilema keamanan ini tampak dalam penyusunan undang-undang keamanan nasional. Perdebatan antara memperluas atau membatasi definisi keamanan selalu terjadi. Pendukung perluasan keamanan keamanan melihat konsep keamanan non-militer perlu dimasukan sebagai bagian dari undang-undang keamanan nasional. Dengan tujuan untuk meningkatkan responsibilitas negara mengatasi ancaman yang selalu berkembang. Sementara di sisi yang lain, pendukung pembatasan keamanan beranggapan perluasan keamanan tidak diperlukan. Keamanan cukup dipahami sebagai ancaman militer. Dengan tujuan untuk mencegah negara memiliki akses untuk memasuki wilayah pribadi warganegara. Serta juga mencegah militer mendapatkan rasionalisasi untuk bekerja di luar fungsinya.

Terkait dengan polemik ini, Saya sendiri merasa undang-undang keamanan nasional perlu mengadopsi isu-isu non militer. Hanya saja perlu diberi batasan yang tegas hingga sejauh mana pengadopsian ini dapat ditoleransi. Dalam pandangan saya keamanan non-militer ini cukup dikaitkan dengan persoalan penegakkan ketertiban masyarakat (public order). Sehingga bentuk ancamannya nanti hanya berupa ancaman terhadap ketertiban masyarakat, seperti aksi-aksi kriminal.

Dengan mendefinisikan keamanan non militer seperti demikian ada 2 keuntungan yang diperoleh. Pertama, akses negara terhadap ke wilayah pribadi dapat dicegah. Kedua, akses militer untuk memasuki wilayah di luar fungsinya juga dapat dihindari karena definisi demikian secara tidak langsung juga menjelaskan dan membagi secara tegas wilayah kerja militer dan wilayah kerja aktor-aktor keamanan lainnya yang memiliki tugas sebagai penegak hukum.

wendy prajuli

Amerika Serikat Ingin Pangkalan Militer di Australia, Mengapa?

2011-11-15T10:52:00.004+07:00

Dalam waktu dekat, Amerika Serikat (AS) akan menandatangani kesepakatan yang akan memberikan akses “permanen dan konstan” atas pangkalan militer Australia kepada angkatan laut AS. Dari sisi AS, ada 2 alasan yang dapat dikemukakan terkait dengan kesepakatan tersebut.

Pertama, kesepakatan tersebut terkait dengan orientasi AS yang makin meningkat di kawasan Asia. Meningkatnya orientasi AS di kawasan Asia dapat dilihat dari beberapa variable yaitu:

Kunjungan luar negeri pertama presiden AS, Barrack Obama, adalah ke kawasan Asia, yaitu Jepang.
Tulisan menteri luar negeri AS, Hillary Clinton, berjudul “America’s Pacific Century” di Foreign Policy bahwa Asia merupakan partner strategis AS.
Kehadiran Barrack Obama di dalam pertemuan-pertemuan regional Asia.

Dengan adanya orientasi tersebut maka melalui kesepakatan dengan Australia tersebut, AS dapat makin memantapkan kehadirannya kembali di kawasan Asia.

Kedua, pangkalan baru ini merupakan jalur alternatif AS untuk menjangkau kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Sebelumnya, AS telah memiliki pangkalan militer di Jepang, Korea Selatan dan Guam. Namun, pangkalan-pangkalan ini semuanya berada di wilayah utara Asia. Posisi tersebut tidak menguntungkan bagi akses AS ke wilayah Asia Tenggara, khususnya akses ke selat Malaka dan laut Cina Selatan.

Dalam 15 tahun ke depan hampir bisa dipastikan kekuatan angkatan laut Cina akan meningkat dengan signifikan. Cina saat ini sedang membangun pangkalan militer di pulau Hainan yang lokasinya berdampingan dengan laut Cina Selatan. Pangkalan ini akan dilengkapi dengan kapal selam nuklir dan kapal induk. Artinya, di masa depan Cina akan memiliki kemampuan menutup akses kekuatan militer AS yang berada di Jepang, Korea Selatan dan Guam menuju kawasan Asia Tenggara.

Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan AS yang memiliki kepentingan menjaga keamanan jalur perdagangan internasional yang melalui selat Malaka dan laut Cina Selatan. Sehingga untuk mengatasi kekurangan ini AS perlu membangun jalur alternatif menuju Asia Tenggara dan posisi Australia yang berada di sisi selatan Asia Tenggara merupakan jalan keluar dari masalah tersebut.

Wendy Prajuli

AS Seharusnya Jual F-16C/D ke Taiwan

2011-10-18T06:03:00.009+07:00

Demi kepentingan strategisnya, pemerintah Taiwan telah sejak lama menaruh minat untuk membeli 66 unit pesawat tempur canggih F-16C/D dari Amerika Serikat (AS). Pembelian ini merupakan bagian dari rencana modernisasi untuk mengganti pesawat tempur tua F-5 dan Mirage 2000. Pada tahun 2006 pemerintah AS telah menolak keinginan Taiwan tersebut. Keengganan yang ditunjukan oleh pemerintah AS ini tidak terlepas dari penolakan Cina atas kebijakan penjualan senjata AS kepada Taiwan.

Keinginan Taiwan ini kini telah disetujui oleh kongres AS. Namun, pemerintah AS bersikap sebaliknya. Pemerintah AS hanya memberikan kesempatan kepada Taiwan untuk melakukan upgrade F-16A/B milik mereka. Sikap ini dipercaya dipengaruhi oleh penolakan Cina dan kemungkinan terjadinya ketegangan di selat Taiwan akibat penjualan tersebut.

AS Perlu Menjual F-16 ke Taiwan
Dalam pandangan penulis, AS sebaiknya menjual F-16 kepada Taiwan. Ada 3 alasan yang melatarbelakangi pandangan tersebut. Pertama, untuk menjaga kredibilitas AS di mata internasional. Kedua, mengurangi kecemasan di Asia-Pasifik akibat adanya persepsi ancaman Cina. Ketiga, isu penjualan senjata AS ke Taiwan bukan isu besar dalam hubungan lintas selat Taiwan.

Saat ini di masyarakat internasional berkembang persepsi jika AS sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, Cina dipersepsikan sebagai kekuatan yang sedang bangkit dan akan berkonflik dengan AS dalam banyak hal. Dalam konflik tersebut Cina akan menggunakan power yang mereka miliki untuk memengaruhi kebijakan AS. Dokumen bocoran Wikileaks memperlihatkan adanya keinginan Cina untuk menggunakan surat hutang AS yang mereka miliki dalam jumlah besar untuk memengaruhi kebijakan AS, termasuk yang terkait dengan penjualan senjata AS kepada Taiwan. Bocoran ini memperlihatkan kepada masyarakat internasional bahwa saat ini Cina, hingga taraf tertentu, telah mampu mengimbangi kekuatan AS. Selanjutnya, seandainya AS, dibawah tekanan Cina, mengikuti maunya Cina maka persepsi internasional bahwa AS mengalami kemunduran dan kehilangan power saat berhadapan dengan Cina akan makin menguat. Konsekuensinya adalah kredibilitas AS di panggung internasional akan memudar.

Terkait dengan keinginan Taiwan untuk membeli F-16, jika AS menolak keinginan tersebut maka persepsi yang sama akan muncul. Masyarakat internasional akan melihat kebijakan tersebut sebagai keberhasilan Cina menekan AS sekaligus makin memudarnya kekuatan global AS. Konsekuensinya adalah, sekali lagi, kredibilitas AS sebagai penjaga keamanan global juga memudar.

Di kawasan Asia-Pasifik kredibilitas AS yang memudar akan meningkatkan kecemasan atas kehadiran Cina di kawasan tersebut karena di kawasan ini AS memiliki posisi yang penting, yaitu sebagai stabilisator kawasan. Pentingnya posisi AS ini dapat terlihat dari apa yang terjadi ketika AS menutup pangkalan militer mereka di Filipina, yaitu meningkatnya kecemasan di kawasan yang berujung pada modernisasi persenjataan yang dilakukan oleh negara-negara di Asia-Pasifik (Acharya, 1994)

Hal yg sama akan terjadi pula jika AS menolak menjual senjata (F-16) kepada Taiwan. Kecemasan bahwa AS kehilangan power berhadapan dengan Cina akan meningkatkan kecemasan negara-negara di kawasan dimana salah satu manifestasinya adalah modernisasi persenjataan yang dapat berujung pada perlombaan senjata. Potensi perlombaan senjata ini tampak makin besar jika menengok konflik yang terjadi di laut Cina Selatan antara Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei.

Isu Penjualan Senjata Bukan Isu Besar
Selain itu, dinamika di selat Taiwan selama ini juga memperlihatkan bahwa penjualan senjata AS ke Taiwan tidak memberikan dampak besar pada hubungan ketiga negara tersebut. Alexander Huang, seorang pakar hubungan Cina-Taiwan mencatat: pertama, kerjasama Taiwan-Cina yang kini makin meningkat memperlihatkan bahwa selama ini isu penjualan senjata AS ke Taiwan tidak memberikan pengaruh besar pada hubungan Taiwan-Cina.

Kedua, senjata-senjata yang dibeli oleh Taiwan dari AS tidak pernah meningkatkan kemampuan militer Taiwan secara signifikan maupun mengancam Cina. Kemampuan militer Taiwan tetap berada di level moderat karena pembelian senjata selama ini hanya bersifat defensif.
Ketiga, ketegangan yang terjadi antara Taiwan dan Cina selama ini lebih banyak disebabkan oleh perbedaan pandangan politik antara Taiwan dan Cina daripada isu penjualan senjata AS kepada Taiwan.

Dengan demikian, demi kestabilan kawasan AS sebaiknya menerima permintaan Taiwan untuk membeli 66 unit pesawat tempur F-16C/D dan tidak perlu cemas bahwa penjualan tersebut akan memperburuk hubungan segitiga antara AS, Cina dan Taiwan.

Wendy Prajuli

Review Artikel: Michael D. Swaine, China’s Regional Military Posture

2010-06-06T20:46:00.005+07:00

Michael D. Swaine, "China’s Regional Military Posture" in Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, edited by David Shambaugh. Berkeley: University of California Press, 2005.

In his article China’s regional Military Posture, Michael D. Swaine asses the current and future significant of China’s regional military posture. He starts the explanation with explaining China’s defense policy objective and intended military capabilities relevant to Asia. Then he continues to outline the major features of China’s current and likely future military capabilities and deployment in Asia. The last part he analyzes the possible implications of the proceeding analysis for Asian security

Swaine mentions China’s military posture in Asia is shaped by several fundamental defense objectives. First, Chinese forces are deployed to deter or defeat possible threats or attacks directed against China’s heartland. Second, it is also designated to deal with a range of possible “local war” conflict scenarios that might occur along China’s periphery, especially in maritime areas. Third, China’s military posture is also intended to support Beijing’s foreign policy and security objective in Asia.

Those then change China strategic outlook from a continental power requiring large land forces for against internal threats to a combined continental-maritime power with a diverse range of domestic and external security needs. This change requires 3 general types of capabilities for China regional oriented forces: First, the ability to respond rapidly and resolve any conflict on favorable terms. Second, the ability to conduct pre-emptive offensive strike. Third, the development of limited power projection capabilities in Asia.

In strategic realm, china possesses a small, retaliatory “counter value” deterrent force, centered on a growing array of mobile short-, medium-, and intermediate-range ballistic missiles. But, China now is currently seeking to improve the survivability and potency of these forces.

Next, at present, China military forces possess some capabilities: First, a highly capability to undertake “defense-in-depth” against any conceivable effort to invade and seize Chinese territory. Second, effective ground force-based power projection across land borders against smaller regional power to within approximately 100 Km. Third, effective power projection to dislodge smaller regional power from nearby dispute land and maritime territories. These all capabilities indicate China’s current military posture in Asia is primarily oriented toward defending Chinese territory against a direct attack while deterring any WMD-based threats or pressures.

In the future or in the year 2020, Swaine predicts China will have, at least, 4 new capabilities: First, the ability to patrol a single non-carrier surface and subsurface battle ground within 1000 nautical miles of China’s continental coastline. Second, the ability to conduct both sea and air denial operations within 500 nautical miles of China’s continental coastline. Third, the ability to undertake a sizable naval blockade, with air support, of island within 200 nautical miles of China continental coastline. Fourth, the ability to transport and deploy 3 to 4 divisions within 200 miles of China’s continental borders via land, sea and air transport.

In contrary, even though China is modernizing its regional military posture Swaine says countries in Asia don’t see that thing as a big threat for them. It is true they give any intention to this China’s military posture, but no one sees China, at this time, as their big threat.

However, he mentions, in the future, China’s military modernization program could prompt more Asian states to focus their own defense modernization efforts on potential vulnerabilities created by the Chinese buildup. Second, it could also complicate the U.S calculus regarding whether, when, and how to deploy U.S forces in the region to deter or reassure friend and allies, and more generally constrain Washington’s freedom of action in a crisis. Third it would have extremely important implication for the future security of Taiwan.

wendy a. prajuli

Extending China’s Joint Military Exercise in East Asia

2010-06-06T20:00:00.007+07:00

This article tries to suggest a policy recommendation for China in reducing the fear of PLA (People Liberation Army) modernization in the East Asia region. The article will start with the explanation of PLA modernization. Then it continues to describe China threat perception in the East Asia region. Finally, it will recommend China to extend its joint military exercises with all countries in the East Asia to reduce anxiety over PLA modernization and China rises.

Since the early 1950s, China has begun to modernize its military force. It started by purchasing weapons through Soviet military aid and assistance, reorganized PLA organization with Soviet-style military organization, and developed into the National Defense Council, Ministry of National Defense, and 13 military regions. And now, this modernization has been on track to develop China’s own high technology "new-generation" weapons.

PLA modernization, hence, has generated anxiety for the international community, particularly countries in the East Asia region, from Japan in the north to Indonesia in the south. This modernization has motivated East Asian countries to take actions in response to the PLA modernization.

In 2004, Japan published its National Defense Program Guideline and noted China as one of the potential threats in the region, “China, which has a major impact on regional security, continues to modernize its nuclear forces and missile capabilities as well as its naval and air forces. China is also expanding its area of operation at sea. We will have to remain attentive to its future actions”. There are, at least, two reasons to explain why Japan noted China as a potential threat in East Asia. First, Japan considers any potential conflict in Taiwan straits. Second, is the possibility of China intruding Japan’s national interests, especially in East Asia.

In Southeast Asia, this anxiety can be seen in their reasons to modernize its military capability. Experts noted that one of the reasons why Southeast Asian countries modernize their military capability is to respond to China rising in the region.

As a result, those actions produced uncertainty in the region. Hence, China has tried to damp responses by several ways. First, China offered a new security concept, strategic partnership and other initiatives to fashion a new set of norms to govern interstates relations and prevent conflict among Asian nations. Second, China began engaging with ASEAN. Third, in 1995, China began holding annual meetings with ASEAN’s senior officials. Fourth, China signed important agreements with ASEAN countries, namely the Treaty of Amity and Cooperation (TAC), and Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 2002. However, to East Asian countries’ the China threat perception has yet to disappear. Subsequently, China still needs other instruments to ease this negative perception.

Extending China’s Joint Military Exercises
Threat perception can be reduced by several instruments of confidence building measures (CBM's). CBM's can be military, diplomatic, cultural, or political. However, military and diplomatic measures are the most commonly used in building confidence among parties involved in protracted conflict. One of the CBM mechanisms that China should have is to do joint military exercise with its neighbors in East Asia.

China’s defense white papers (2004, 2006 and 2008) have noted that China has had several joint military exercises with its neighbors. However, most of the joint military exercises were done out of the East Asia region. In East Asia region, China only has one partner of military exercise, specifically Thailand.

While, comparing to U.S., it has seven partners of military exercise in East Asia: Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Philippines, Japan, and South Korea and does joint exercises with each country frequently. This U.S. joint military exercise has made mutual security understanding between countries in East Asia and the U.S. and makes East Asian countries feel safe and comfortable with the presence of the U.S. in this region. Even, East Asian countries see the U.S. as a security umbrella that gives a guarantee for regional stability. So, China must learn from what U.S. has done in this region and can start to extend its joint military exercise to other countries in East Asia.

wendy a. prajuli

Review Artikel: Richard Bush, Taiwan Faces China: Attraction and Repulsion

2010-06-06T19:39:00.002+07:00

Richard Bush, "Taiwan Faces China: Attraction and Repulsion" in Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, edited by David Shambaugh. Berkeley: University of California Press, 2005.

In his article entitled ‘Taiwan faces China: attraction and repulsion’, Richard Bush explains about the difficulties to improve China-Taiwan relations. He starts with explaining the economic relations between China and Taiwan that are growing closer. However, this doesn’t improve political relations between them. He says, “economics is one thing; politics is another. Whatever the mainland’s importance for Taiwan companies, and however much influence China exerts on the rest of East Asia, politically Taiwan is an outlier.”

He also describes that there is security dilemma interaction in cross straits relations. But this dilemma is different than classic version. Cross straits’ security dilemma is more influence by political factor than military factor. Security dilemma happens not because Taiwanese military power threatens China but it can increase Taiwan’s ability to defend its political initiatives (independence).

Furthermore, he describes the differences on how China and Taiwan view the legal status of Taiwan. China views Taiwan as a part of China. Automatically, it sees Taiwan is not a sovereign unit. While, Taiwan sees itself as a sovereign unit and states that China-Taiwan relations should build on the context of interrelations between 2 sovereign states. This is also the obstacle to unify China and Taiwan into a nation-state.

Taiwan now has the identity of Taiwanese. Bush says even though this identity doesn’t lead to a quest for independence but it completely complicates the relationship between China and Taiwan.

Next, the writer explains about Taiwanese domestic politics. He analyzes that the condition of Taiwan’s domestic politics also affects China-Taiwan relations. The presence of pro-independence group (especially in DPP), the problems of Taiwan political system, and the rise of 2 almost-equal-powered political blocs in the legislature (DPP & TSU vs. KMT PFP) will make harder to formulate broad consensus on mainland issues.

Finally, even though Bush describes China-Taiwan relations have some difficulties he says there are some possible scenario can be happened. First, no change happens. The situation might simply continue as it is. Second, China’s economic attraction strategy succeeds convincing Taiwan to sacrifice its political principle. Third, China recognizes Taiwan as a sovereign state. Fourth, Beijing would grow increasingly impatient and forcing Taiwan into negotiating on its term. Fifth, leaders in Taiwan could embark on a provocative course and would lead Beijing to take a coercive action toward Taiwan in order to preserve its credibility.

wendy a. prajuli

Review Artikel: David Shambaugh, Return to the Middle Kingdom?

2010-03-30T17:08:00.005+07:00

David Shambaugh, "Return to the Middle Kingdom?" in Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, edited by David Shambaugh. Berkeley: University of California Press, 2005.

In this article, Shambaugh wrote that China will not be a dangerous rising star nation. He explained since several years ago China showed its willingness to be a good neighbor and tried to give good influences to its environment.

Shambaugh noted china does seem to exert some influence in at least two areas. First, in the normative realm, China offered a new security concept, strategic partnership and other initiatives to fashion a new set of norms to govern interstates relations and prevent conflict among Asian nations. Second, china opened its border for many intellectuals, technicians and political elites to study in many higher education institutions in China.

Shambaugh also explained six events that influenced the change of china policy toward Asia. First, most of Asian nations did not condemn China after the Tiananmen accident. Second, when most of Southeast Asian nations suffered from 1997 economic crisis, China acted in a responsible & stabilizing way, although China also suffered from the crisis. This act, then, gave a good impression to Southeast Asian nations and made them more welcome to China.

Third, after involved as an observer to the meeting of ASEAN and CSCAP, China changed its perception that the regional multilateral organizations are the U.S. tools to contain China in international politics. Fourth, China changed its diplomatic campaign to demolish all Cold War-legacy alliances in the world after most of the Asian nations unwelcomed to the idea. Fifth, after the bombing of Chinese embassy in Belgrade during the 1999 war in Kosovo, China change its view of the decline of U.S. hegemonic power.

Sixth, although there are terrorism issues, North Korea’s pursuit of nuclear weapons, the Kashmir dispute, China tends to view their current regional security environment as generally benign and non-threatening to china.

Furthermore, Shambaugh also wrote that Asian nations do not need to worry for China’s PLA modernization and cross-strait relations problem, because China’s power projection capabilities do not yet grow significantly and China worry about the very negative impact on regional security and stability that would result should China decide to use coercion against Taiwan.

In my opinion, Shambaugh was too focused on China’s internal factor. Shambugh is too optimist about China rise. It is true China, now, does not have any negative intention for its growing power, but nation’s acts are also determined by its external factors. Even though China does not have negative intentions for its environment, China can still have possibility to use its coercive power if the external factors force China taking that action. More over the perception of “China threat” still exist in international politics. So, the possibility for other nations to take disadvantageous policy toward China is still possible too.

wendy a. prajuli

Review Artikel: William C. Wohlforth, The Stability of Unipolar World

2010-03-15T07:13:00.006+07:00

Wohlforth offer three propositions in this article. First, the post cold war international system is unipolar. Second, the unipolarity is prone to peace. Third, the unipolarity isn’t only peaceful but durable.

But, on this paper I only want to review on Wohlforth’s thought that the unipolar system is prone to peace because of that hypothesis is premature. There are two reason is argued by Wohlfort for his hypothesis of unipolarity is prone to peace. First, in unipolar system, the leading state’s power advantage removes the problem of hegemonic rivalry from world politics. Second, it also reduces the salience and stakes of balance of power politics among the major states.

Wohlfort’s argument is based on his examination on hegemonic theory and balance of power theory. Wohlfort claims that both theories predict that unipolar system will be peaceful than others.

Wohlforth’s reasons are true, but we also need to consider that the nature of our international system is anarchy that always needs balancer to stabilize system from states’ actions that can lead international system to war. On the other words, balancer is an important thing in anarchy system. Balancer(s) or balancing state(s) has function to oversight and limiting other state(s) to take actions that can lead system to war.

In contrary, unipolarity dismisses the balancing system because there is only one leading state in the system. Hence, the unipolar system doesn’t have mechanism to prevent the single-leading state to take any action that can unstabilize the international system. Besides that, unipolarity also can lead international politics to a single leading-state authoritarian system.

For example, after the cold-war U.S become the only superpower in international politics, so it means post cold war the nature of international system is unipolarity. Nevertheless, war still happens in the world. Even, some wars were initiated by U.S such as, Iraq War and Afghanistan War.

I agree with Waltz that says bipolar system is less war prone than the others. In bipolar system, the system has balancing mechanism to prevent the leading state to take destructive actions because of there are two leading state in international system, so both states can play a role as counterpart of the other that can oversight and limiting their actions.

wendy a. prajuli

Review Buku: 3 Types of International Crisis

2009-08-23T14:04:00.008+07:00

Based on Richard Ned Lebow’s book, there are 3 types of international crisis in international relations studies, namely justification of hostility (JoH), spinoff crisis (SC), and brinkmanship (Br). First, JoH is a crisis made by state(s) to give them a reason for attacking their enemy. The example of it is the crisis between US and Iraq before Iraq War on 2003. Before the war, US said Iraq had nuclear weapons and forced Iraq to demolish all of his nukes. On the other hand, Iraq said there were no nuclear weapons that they had. But US still insisted them to demolish it and then the crisis begun.

Second, sometimes one crisis causes a new crisis at another place. The first crisis is a primary crisis and the second is a secondary crisis. This secondary crisis is called spinoff crisis (SC). For instance, a crisis that happened between Germany and Great Britain in World War I. Germany thought that they didn’t have the ability to face their enemies, France and Russia, concurrently. Thus, they tried to attack France first and used Belgium as their access door to attack France from east and then attack Russia after France was defeated. Unfortunately, Belgium refused to give their land as an access door for it. This decision made Germany invaded Belgium. Germany’s invasion made Great Britain got angry because Great Britain was the defender of Belgium’s neutrality. This conflict put Germany and Great Britain in a (spinoff) crisis.

Third, brinkmanship is a crisis that happening when one party tries to compel the other party to withdrawal from the decision that they have made. Cuba Crisis 1962 is one of the best examples. US installed their missiles in Turkey for facing communist attack. This made Soviet felt threatened and answered that decision with putting their missiles in Cuba. Soviet’s decision made US felt threatened and tried forcing Soviet repeal their objective. This condition put US and Soviet at the edge of war. Then, Kruschev, as a president of Soviet Union, proposed a trade-off: he would remove his missiles from Cuba if Kennedy, as the US president, removed his missiles, too, from Turkey.

wendy a. prajuli

Mengatur Pergerakan Militer di Asia Pasifik

2009-06-05T21:49:00.004+07:00

Boeing Co. memperkirakan bahwa akan terjadi peningkatan permintaan senjata di Asia-Pasifik. Jenis senjata-senjata tersebut, diantaranya, adalah pesawat tempur, kapal selam serta sistem komando dan kontrol (Kompas, 30 Mei 2009). Fenomena peningkatan permintaan ini sebenarnya telah berjalan sejak akhir perang dingin, dimana negara-negara di kawasan Asia-Pasifik mulai mengubah orientasi pertahanan mereka dari inward looking ke outward looking dengan penguatan pada kekuatan laut dan udara.

Di dalam hubungan internasional, fenomena tersebut tidak dapat diremehkan karena akan memberikan implikasi terhadap terhadap sistem internasional yang bersifat anarkis.

Kebutuhan Keamanan Laut
Peningkatan permintaan senjata tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan negara-negara di Asia-Pasifik untuk mengamankan jalur laut perdagangan mereka dari potensi-potensi ancaman yang mungkin saja terjadi. Sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat, Cina membutuhkan pasokan bahan mentah dan pasar yang luas bagi produk-produknya. Kebutuhan ini dipasok melalui perdagangan antar negara yang sebagian besar menggunakan jalur laut internasional yang membentang dari Laut Cina Selatan hingga Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Demikian juga dengan negara-negara lain di Asia-Pasifik, diantaranya, yaitu Jepang, Malaysia dan Singapura. Jepang membutuhkan jalur laut untuk mempertahankan roda ekonomi yang terus melambat sejak 1990-an. Sementara Malaysia dan Singapura berkepentingan menjaga jalur perdagangan laut, khususnya di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.

Aktivitas Militer di Laut
Bagi Cina, kebutuhan keamanan laut ini dijawab dengan melakukan modernisasi militer yang difokuskan pada peningkatan kapabilitas angkatan laut (PLAN) untuk melakukan proyeksi jauh ke tengah laut (power projection capability). Upaya ini tampak dari partisipasi Cina dalam pembangunan pelabuhan laut dan memperoleh akses pelabuhan di Asia Selatan dan Tenggara. Upaya ini dilakukan oleh Cina dengan mengerahkan angkatan lautnya untuk membangun kerjasama dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Selain itu, Cina pun berusaha mengakuisisi persenjataan-persenjataan baru bagi angkatan lautnya seperti mengakuisisi kapal selam nuklir (SSN) tipe 093 dan 094 serta mengembangkan kapal selam produksi dalam negeri, kelas Song. Cina pun mengakuisisi kapal perang jenis destroyer kelas Sovremenny. Selain juga memproduksi Destroyer kelas Luhai dan berkeinginan memiliki kapal induk.

Sebagaimana Cina, Jepang pun saat ini juga melakukan hal yang serupa dengan cara memberikan porsi besar pada peran internasional angkatan laut melalui operasi-operasi internasional. Ini tampak dari keukeuh-nya pemerintah mempertahankan keterlibatan MSDF di Afghanistan walaupun mendapatkan tentangan kuat dari oposisi. Selain juga, tampak dari keputusan pengiriman MSDF ke Teluk Aden.

Jepang juga melakukan sejumlah modernisasi militer, seperti meningkatkan kemampuan patroli laut dan udara dengan mengakuisisi sejumlah kapal perang dan pesawat baru, meningkatkan kemampuan (upgrade) pangkalan udara yang terletak di sekitar Kepulauan Senkaku, dan meningkatkan kemampuan (up-grade) sistem pertahanan udara AEGIS bagi MSDF.

Demikian pula yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura. Malaysia membeli dua kapal selam kelas-Scorpene. Sementara Singapura membeli enam frigat dan empat kapal selam kelas-Sjoormen eks-angkatan laut Swedia.

Orientasi keamanan yang sama-sama mengarah ke laut, yang disertai pola hubungan yang tidak harmonis dan tidak adanya mekanisme pengaturan keamanan tentunya dapat memicu terjadinya perlombaan senjata dan konflik laut diantara negara-negara di Asia-Pasifik. Konflik ini tidak saja dapat mengancam stabilitas kawasan, namun juga mengancam stabilitas sistem internasional di tingkat global jika melihat besarnya potensi keterlibatan negara-negara besar (Cina, Jepang dan AS) di dalam konflik tersebut.

Mengatur Pergerakan Militer
Pengaturan keamanan merupakan sebuah mekanisme untuk mencegah meningkatnya eskalasi konfik diantara pihak-pihak yang bertikai. Pengaturan keamanan ini bisa berada di tataran global maupun regional. Bentuk dari pengaturan keamanan ini pun macam-macam: collective defense, collective security, security community, cooperative security dan security regime.

Di tataran Asia-Pasifik, salah satu bentuk pengaturan keamanan yang dapat diterapkan adalah kesepakatan pengaturan pergerakan militer di laut. Tujuan dari pengaturan keamanan ini adalah untuk mencegah pihak-pihak yang berpotensi bertikai agar tidak mengambil kebijakan militer yang provokatif, yang dapat mendorong ke arah konflik. Mekanisme ini serupa dengan pengaturan keamanan yang disepakati Eropa (Barat) dan Rusia melalui kesepakatan Conventional Force in Europe (CFE) yang mengatur pergerakan militer di Eropa.

Penutup
Kebutuhan mengatur pergerakan militer di Asia Timur merupakan hal yang penting jika menilik perubahan orientasi keamanan di kawasan Asia Timur yang makin mengarah ke laut lepas (blue water navy) dan cukup besarnya potensi konflik yang dapat muncul di laut, baik karena disebabkan oleh konflik klaim wilayah maupun kepentingan menjaga akses ekonomi dan energi.

Sayangnya, masalah pengaturan keamanan ini kurang mendapat perhatian serius dari negara-negara yang ada di kawasan ini. Namun mudah-mudahan saja ketidakpedulian ini segera berakhir.

wendy a. prajuli

Review Artikel: Ellis Joffe

2008-11-15T11:45:00.002+07:00

Joffe, Ellis, “China’s Military Buildup: Beyond Taiwan?” in Andrew Scobell & Larry M. Wortzel (ed.), Shaping China’s Security Environment: the Role of the People’s Liberation Army, Strategic Studies Institute, October 2006, pp. 35-45.

In this article Joffe tried to analyze another factors than Taiwan as China’s reason for modernizing their militaries. Joffe started to explain the china’s objective of military modernization and then continued to explain the relation between Taiwan factor and china’s military modernization. At the end Joffe explained the other factors than Taiwan as the China’s reason for military modernization.

Joffe wrote the reason for China to modernizing their military is to provide China as the great power. But more than a decade this long-term objective is dormant and can’t push china to modernizing their military. The change was happen in early 1990s when some factors opened china’s eyes to modernizing their military. The first factor was the Gulf war II. The modern weapons that used by U.S to demolish Iraq gave china an awareness that their weapons are obsolete than other, especially with U.S.

The second factor was Russia’s “big-sale” of weapons after the collapse of U.S.S.R. The availability of advanced weapons from Russia gave China a source for purchasing new modern weapons for their military. The third factor was the rising of China’s economy. Modern weapons are expansive but china’s big economy has given China a chance for modernizing their weapons.

The Taiwan issues came for the first time in 1995 when Taiwan’s President, Lee Teng-hui, trip to U.S which sparked a crisis that intensified for nearly year and reached a climax during the spring of 1996. The crisis brought U.S to send two their aircraft carrier into the vicinity of Taiwan and forced China to retreat from missile firing test. After that crisis china began to use military action and boost their military modernization to prevent “separation” of Taiwan.

Joffe explained that the modernizing is prepared to overcome both, increasing China’s capability to occupy Taiwan and deterring U.S for not to involve if someday China and Taiwan trap on war. Because China realize there is a gap between their weapons technology and U.S’, so they have to increase the capabilities.

Is there another reason than Taiwan for china’s military modernization?

Joffe said it is difficult to answer it, because the modernization has “dual-use” opportunity. Although the focus of modernization is for preventing Taiwan to declare independence, the weapons can be used to other objectives of China, like to protect china’s sea lines of communication or to encounter Japan’s activity in East Asia region. Joffe also said that China’s military modernization will continue even if the conflict tension between China and Taiwan reduce and both sides live in stable relationship because China’s military modernization is also based on china’s long-term objective.

wendy a. prajuli

Review Artikel: Charles E. Ziegler

2008-10-08T18:33:00.005+07:00

Ziegler, Charles E. “The Energy Factor in China’s Foreign Policy”, Journal of Chinese Political Science, vol. 11, no. 1, Spring 2006.

On this paper Ziegler tries to explain that China’s foreign policy behavior has been influenced by growing energy dependence. Ziegler started the explanation with the concept of the relations between oil and foreign policy in international politics. And then he continued to explain China’s need of energy, especially oil and natural gas, in economic development.

In the future China’s consumption of oil and gas will rise dramatically but China doesn’t have ability to balance their need with domestic supply because their deposits are limited. China only has less than two percent of the world total oil reserves and only one percent of proven natural gas reserves. So, they have to balance the need from import.

Energy vulnerability might lead China toward cooperation with rival oil consuming states through participation in multilateral organizations or other forums, such as Shanghai Cooperation Organization (SCO), ASEAN plus Three Energy Partnership, and Committee on Northeast Asia Cooperative Initiatives. Ziegler also said China did some bilateral agreement with countries in Middle East, Latin America, and also Africa, such as Iran, Brazil, Venezuela, Gabon, and Algeria, to secure China’s need of oil.

Basically, there is nothing new that Ziegler proposed on this article except there is many data can use to know what China have done to secure their energy dependence on import.

wendy a. prajuli

Akankah ASEAN Charter Berhasil: Refleksi Melalui Konflik Thailand-Kamboja

2008-08-13T07:40:00.004+07:00

Perkembangan terakhir konflik Kamboja-Thailand adalah sikap Thailand yang menolak intervensi pihak ketiga, dalam hal ini ASEAN, di dalam penyelesaian konflik perbatasan. Sikap Thailand ini dapat memberikan gambaran apa yang sesungguhnya terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dalam tubuh negara-negara anggota ASEAN. Dimana pada akhirnya fenomena tersebut dapat menjelaskan mengapa upaya kerjasama ASEAN yang lebih erat sulit untuk dijalankan.

Perspektif-Perspektif Dominan di dalam Hubungan Internasional
Pola interaksi sebuah negara ditentukan oleh bagaimana cara pandang negara tersebut dalam melihat sistem internasional. Ini artinya, bagaimana sebuah negara bertindak ditentukan oleh perspektif apa yang digunakan oleh negara tersebut untuk memandang atau menilai dinamika internasional yang berkembang. Dimana pada akhirnya, hasil penilaian tersebut akan diimplementasikan oleh negara dalam bentuk kebijakan luar negeri.

Di dalam Ilmu Hubungan Internasional dikenal 2 perspektif dominan yang mempengaruhi negara dalam menyusun kebijakan luar negerinya. Kedua perspektif ini memiliki pandangan yang saling bertolak belakang satu sama lain.

Perspektif pertama adalah Perspektif Realis. Perspektif ini menyatakan bahwa 1) state of nature dari sistem internasional adalah anarki atau tidak adanya satu otoritas pun yang mampu mengatur negara negara dan memiliki kedudukan di atas negara; 2) Dengan demikian negara memiliki kedaulatan mutlak di dalam sistem internasional; 3) Pendekatan militer merupakan metode penyelesaian utama di dalam setiap konflik yang terjadi, dan; 4) Persepektif Realis tidak mempercayai kerjasama internasional.

Perspektif kedua adalah Perspektif Liberalis. Berbeda dengan Realisme, Liberalisme menyatakan bahwa 1) di dalam sistem internasional terdapat norma dan hukum yang mengatur aktivitas negara-negara; 2) Dialog atau diplomasi merupakan metode penyelesaian konflik yang utama, dan; 3) Perspektif Liberalis mempercayai bahwa kerjasama internasional memberikan hasil yang positif bagi negara dan sistem internasional.

Konflik Thailand-Kamboja dan ASEAN Charter
Perkembangan terakhir dari konflik Thailand-Kamboja adalah penolakan Thailand bagi keterlibatan pihak ketiga di dalam penyelasaian konflik. Thailand menginginkan konflik diselesaikan secara bilateral antara Thailand dan Kamboja saja. Tidak dapat disangkal kebijakan Thailand ini bersumber dari pandangannya bahwa keterlibatan pihak ketiga akan mengancam kedaulatan Thailand sebagai sebuah negara.

Melalui sikap Thailand tersebut dapat dilihat perspektif apa yang digunakan oleh Thailand dalam menyusun kebijakan luar negerinya, yaitu perspektif realis yang menempatkan kedaulatan sebagai hak mutlak sebuah negara dimana keterlibatan pihak lain dalam penyelesaian masalah dianggap sebagai ancaman atas kedaulatan negara.

Diantara negara-negara ASEAN, Thailand bukanlah negara satu-satunya yang menggunakan Realisme sebagai perspektif luar negerinya, melainkan seluruh negara anggota ASEAN. Realisme merupakan perspektif dominan yang digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menyusun kebijakan luar negerinya. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan negara-negara anggota menerapkan prinsip non-intervensi di dalam mekanisme kerjasama ASEAN. ASEAN tidak diperbolehkan ikut campur di dalam penyelesaian masalah (konflik) yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya. Campur tangan ASEAN dipandang sebagai campur tangan pihak ketiga yang mengancam kedaulatan negara.

Salah satu mimpi besar ASEAN saat ini adalah mewujudkan regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan menyusun Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang akan digunakan sebagai landasan penyatuan kerjasama ASEAN yang lebih erat.

Jika kita berbicara mengenai kerjasama multilateral ataupun regionalisme maka hal itu pasti erat kaitannya dengan perspektif Liberalis yang mengakui keberadaan kerjasama internasional dan memandang bahwa kerjasama internasional akan memberikan sumbangan positif bagi negara. Dengan kata lain, kerjasama multilateral/regionalisme merupakan produk dari perspektif Liberalis.

Pandangan liberalis ini bertolak belakang dengan pandangan Realis yang melihat sebaliknya. Bagi realisme, kerjasama internasional, apapun bentuknya, tidak akan memberikan keuntungan bagi sebuah negara dan juga tidak akan memberikan sumbangan apapun bagi sistem internasional karena di dalam sistem internasional yang anarki, prinsip yang berlaku adalah self help, yaitu setiap negara hanya akan mementingkan dirinya masing-masing dan berbagai hal hanya dapat diusahakan oleh negara bersangkutan itu sendiri. Dengan kata lain, bagi perspektif Realis, kerjasama multilateral/regionalisme dilihat sebagai ancaman dibandingkan peluang.

Dengan perbedaan pandangan yang sedemikian jauh sangat sulit dibayangkan bahwa negara-negara yang mengadopsi prinsip-prinsip realis dapat membangun dan menjalin kerjasama yang erat di antara mereka. Namun kondisi inilah yang terjadi di Asia Tenggara. Dengan fakta yang demikian sangat sulit mengharapkan kerjasama yang lebih erat akan tercapai di antara negara-negara anggota ASEAN sekalipun Piagam ASEAN telah diberlakukan. Piagam ASEAN yang berciri liberalis akan selalu berbenturan dengan kebijakan negara-negara anggotanya yang bercirikan realis.

Dengan demikian upaya selanjutnya yang harus menjadi prioritas ASEAN, setelah menyusun Piagam ASEAN, adalah membongkar pola pikir negara-negara anggotanya untuk lebih liberalis sehingga mau melepaskan sebagian kedaulatannya kepada entitas yang lebih tinggi (ASEAN) dan menjalin kerjasama yang lebih erat diantara negara-negara anggota.

wendy a. prajuli

Apa Yang Dapat Dipelajari dari Konflik Kamboja-Thailand?

2008-07-24T10:54:00.001+07:00

Perkembangan terakhir konflik Kamboja-Thailand adalah sikap Thailand yang menolak intervensi pihak ketiga, dalam hal ini ASEAN, di dalam penyelesaian konflik. Sikap Thailand ini menunjukan bahwa prinsip non-intervensi masih tertanam kuat di dalam benak negara-negara anggota ASEAN.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masih tidak mudah bagi ASEAN untuk mewujudkan mimpi mengintegrasikan negara-negara anggotanya ke dalam kerjasama multilateral yang lebih erat meskipun telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung, seperti penyusunan Piagam ASEAN (ASEAN Charter).

Perspektif Realis hingga saat ini masih menjadi pendekatan dominan di dalam interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Hal ini berbeda dengan kasus Eropa dimana negara-negara di kawasan tersebut cenderung lebih berperspektif Liberalis, sehingga memudahkan bagi terbentuk kerjasama multilateral yang lebih erat (regionalisme).

wendy a. prajuli

Ketika Naga dan Samurai Bertemu

2008-05-21T06:14:00.006+07:00

Lawatan Hu Jintao ke Jepang beberapa waktu yang lalu dipandang sebagai tonggak historis menuju hubungan baru Jepang-Cina. Sejumlah optimisme akan lahirnya hubungan Jepang-Cina yang makin harmonis dilontarkan dalam menilai lawatan tersebut. Namun, sebenarnya masih terlalu dini untuk memberikan optimisme pada pertemuan tersebut karena ada sejumlah faktor yang dapat menghambat munculnya hubungan Jepang-Cina yang harmonis di kemudian hari.

Faktor kendala
Jepang dan Cina merupakan dua negara besar di Asia. Dinamika yang terjadi diantara kedua negara dapat mempengaruhi perkembangan yang terjadi di kawasan Asia, khususnya Asia Timur. Hubungan kedua negara yang makin harmonis tentunya akan membawa angin segar bagi stabilitas kawasan Asia Timur. Dengan demikian sangatlah wajar lawatan Hu Jintao ke Jepang dilihat oleh sejumlah pihak dengan optimis.

Namun tidak dapat dipungkiri pula ada sejumlah kendala yang dapat menghambat lahirnya hubungan Jepang-Cina yang harmonis di kemudian hari, yaitu pertama, faktor kedekatan hubungan Jepang-AS. Semenjak berakhirnya PD II, Jepang berada di bawah pengaruh kuat AS. Kebijakan luar negeri Jepang, khususnya kebijakan keamanan, berada di bawah kendali AS. Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan Jepang di sejumlah aksi yang dilakukan AS, mulai dari Perang Teluk II hingga Perang Irak.

Dengan pola hubungan yang demikian maka kebijakan Jepang sedikit banyak merupakan cerminan dari kebijakan AS. Sementara di sisi yang lain, hubungan Cina-AS tidak selalu harmonis, melainkan fluktuatif. Dengan kata lain, pola hubungan Cina-AS yang fluktuatif tersebut tentunya akan ikut mempengaruhi pola hubungan Jepang-Cina.

Kedua, Cina dan Jepang saat ini sedang menjalankan pembaruan di dalam kebijakan keamanannya masing-masing. Cina sibuk dengan modernisasi sistem persenjataan yang diarahkan pada penguasaan power projection capability. Kebijakan ini dapat dilihat dari upayanya untuk memiliki kapal induk di tahun 2015.

Demikian pula dengan Jepang. Jepang saat ini sedang berupaya untuk mengubah kebijakan keamanannya yang pasifis menuju kebijakan keamanan yang lebih asertif. Upaya ini setidaknya dapat dilihat dari perubahan Badan Keamanan Jepang (Japan Defense Agency, JDA) menjadi Kementerian Pertahanan Jepang (Ministry of Defense, MoD).

Masing-masing pembaruan yang dilakukan oleh Cina dan Jepang melahirkan kecemasan di antara kedua belah pihak. Cina menganggap perubahan kebijakan keamanan yang dilakukan Jepang akan mengancam Cina. Cina melihat bahwa Jepang sewaktu-waktu dapat mengancam Cina terkait masalah Taiwan disebabkan oleh aliansi Jepang-AS. Cina merasa bahwa kekuatan militer yang dimiliki oleh Jepang akan digunakan untuk membantu AS jika terjadi konflik di Selat Taiwan. Sebaliknya Jepang pun demikian, melihat modernisasi yang dilakukan Cina sebagai ancaman. Pandangan Jepang ini terlihat dari isi National Defense Program Guidelines (NDPG) yang secara terang-terangan menyebut Cina sebagai ancaman keamanan Jepang.

Sayangnya, hingga hari ini tidak ada satupun mekanisme confidence building measures (CBM) yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan rasa saling curiga tersebut. Keinginan Jepang agar Cina lebih transparan dalam menjelaskan alasan modernisasi persenjataanya tidak pernah dipenuhi oleh Cina.

Ketiga, pengalaman sejarah masa lalu Cina yang menjadi korban imperialisme Jepang. Sejarah Jepang yang pernah menginvasi Cina meninggalkan luka yang dalam bagi Cina. Trauma sejarah ini menyebabkan Cina selalu sensitif dengan berbagai kebijakan Jepang yang mengungkit kembali masa-masa kelam tersebut. Hal ini dapat terlihat dari memburuknya hubungan Cina-Jepang akibat tindakan PM Jepang, Junichiro Koizumi mengunjungi kuil Yasukuni secara berkala. Bagi Cina tindakan Koizumi tersebut memperlihatkan sikap Jepang yang tidak merasa bersalah atas tindakan-tindakannya di masa lalu, khususnya kekejaman yang dilakukan Jepang terhadap Cina. Sensitivitas isu ini terlihat pula dari tidak adanya pembahasan mengenai invasi Jepang ke Cina sebelum Perang Dunia II di dalam lawatan Hu ke Jepang tersebut.

Dengan makin kuatnya desakan di dalam negeri untuk mengubah Jepang menjadi negara ”normal” dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sulit untuk mengatakan bahwa kasus model Yasukuni tidak akan muncul kembali di masa depan karena pada dasarnya tindakan Koizumi mengunjungi Yasukuni merupakan strategi untuk meningkatkan rasa percaya diri bangsa Jepang yang selalu merasa bersalah akibat kebijakan imperialisme di masa lalu.

Keempat, konflik perbatasan Cina-Jepang di Laut Cina Timur. Konflik perbatasan merupakan masalah yang sensitif bagi sebuah negara karena ada pertaruhan kedaulatan negara di dalamnya. Bahkan, persoalan teritorial dan kedaulatan merupakan salah satu alasan terbesar terjadinya perang antar negara.

Rumitnya persoalan klaim perbatasan Cina-Jepang dapat terlihat dari alotnya proses penyelesaian yang berlangsung hingga hari ini. Sejumlah pertemuan diantara kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut berakhir tanpa keputusan apapun. Selain itu, wilayah yang diperebutkan juga memiliki cadangan energi (gas alam) yang tinggi. Kondisi ini sudah dipastikan akan mempersulit penyelesaian konflik karena kedua belah pihak merupakan konsumen energi terbesar di dunia setelah AS.

Kesimpulan
Optimisme yang ditunjukan oleh sejumlah pihak dalam menilai lawatan Hu ke Jepang tersebut merupakan hal yang terlalu dini dilakukan saat ini. Sejumlah kendala di atas memperlihatkan bahwa diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk menilai apakah kunjungan Hu tersebut akan membawa perubahan positif di dalam hubungan Cina-Jepang.

wendy andhika

Persepsi Amerika Serikat Atas Modernisasi Sistem Pertahanan Cina (2004-2005)

2008-03-20T23:34:00.005+07:00

Di dalam dinamika kawasan Asia-Pasifik, Cina memainkan peran yang penting. Tidak hanya di masa sekarang namun juga pada masa-masa yang lampau. Kekaisaran Cina memberikan pengaruh yang besar terhadap kerajaan-kerajaan di kawasan Asia. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengiriman upeti yang dilakukan sejumlah kerajaan-kerajaan di wilayah Asia tenggara ke Cina untuk mengamankan wilayah kekuasaan dan perdagangannya.

Kondisi ini terus berlanjut hingga masa paska Perang Dunia II. Pada masa ini, Cina bersama-sama dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi kekuatan yang mendominasi percaturan politik dunia. Ketiga kekuatan ini berinteraksi secara fluktuatif. Pada tahun 1950-an, Cina dan Uni Soviet menjalin aliansi militer yang erat dalam menghadapi blok barat yang dipimpin Amerika Serikat. Namun pada tahun 1960-an, Cina berkonfrontasi dengan keduanya, baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Cina bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam menghadapi Uni Soviet.

Namun, di dalam sejarah perang dingin di Asia Timur, Zhang dan Montaperto menulis bahwa tidak hanya tiga kekuatan itu saja yang berpengaruh, Jepang pun diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan militer potensial. Posisi Jepang tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan Amerika Serikat yang mengokupasi Jepang paska PD II. Peranan ini makin tidak dapat dilepaskan ketika Amerika Serikat menandatangani perjanjian perdamaian (peace treaty) dengan Jepang ketika pecah Perang Korea dan membawa Jepang ke dalam sistem aliansi keamanan Amerika Serikat (US security alliance system) di Asia Timur.

Pada akhir abad kedua puluh, segitiga strategis ini mengalami perubahan seiring dengan jatuhnya komunisme di akhir tahun 1980-an. Posisi Uni Soviet digantikan oleh Jepang melahirkan segitiga Sino-AS-Jepang. Pada masa ini posisi Cina makin berperan penting di kawasan, terutama sekali disebabkan oleh pertumbuhan ekonominya yang sangat tinggi. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ini Cina juga melakukan modernisasi atas kekuatan militernya.

Persepsi Amerika Serikat Atas Modernisasi Sistem Pertahanan Cina
Persepsi AS terhadap modernisasi pertahanan Cina dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Roger Robinson dan Richard D’Amato, ketua dan wakil ketua US-China Economic and Security Review Commission, “a significant component of China’s defence modernization strategy was to develop capability to deter U.S military involvement in any flare up over Taiwan.”(Jakarta Post, 26 April 2004). Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa bagi AS, modernisasi pertahanan Cina merupakan ancaman bagi kepentingan dan keberadaan sekutu-sekutu AS di Asia-Pasifik. Selain itu persepsi AS terhadap modernisasi sistem pertahanan yang dilakukan Cina dapat juga dilihat dari sikap yang dikeluarkan AS berkaitan dengan keinginan negara-negara Eropa mencabut embargo senjata bagi Cina. Alasannya adalah, pencabutan embargo senjata atas Cina akan menjadi pintu masuk yang lebih lebar bagi modernisasi pertahanan yang sedang dilakukannya. Dengan demikian, sikap AS terhadap pencabutan embargo senjata dapat diletakkan dalam konteks menyikapi modernisasi sistem pertahanan yang dilakukan Cina.

Jika memperhatikan perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat berkaitan dengan adanya keinginan Uni Eropa untuk mencabut embargo senjata atas Cina, terlihat adanya kecemasan bahwa pencabutan embargo tersebut akan melahirkan ancaman baru di kawasan Asia, khususnya Asia Timur. Sebagaimana pernyataan Menteri Luar Negeri AS saat itu, Condoleezza Rice, di Seoul tanggal 20 Maret 2005 bahwa pemerintah negara-negara Eropa bersikap tidak bertanggung jawab jika menjual persenjataan canggih kepada Cina. Karena senjata-senjata itu suatu saat dapat dipakai untuk menghadapi pasukan AS di Pasifik (Kompas, 21 Maret 2005). Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa AS melihat modernisasi pertahanan yang dilakukan Cina merupakan ancaman yaitu, hubungan Sino-AS yang fluktuatif. Sejarah memperlihatkan bahwa sepanjang perjalanan waktu hubungan Sino-AS selalu mengalami pasang surut.

Alasan lainnya adalah, Pertama, persoalan pelanggaran HAM. Hingga kini AS merasa bahwa semenjak tragedi Tiannanmen Cina belum menunjukan perbaikan yang berarti di bidang penegakkan HAM. Sehingga belum ada jaminan bahwa pencabutan embargo tidak akan membahayakan penegakkan HAM di dalam negari Cina sendiri maupun di kawasan. Di laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar negerinya, AS menyatakan bahwa kerjasama dan kemajuan HAM di Cina mengecewakan sepanjang 2004. Beijing tidak memenuhi komitmen-komitmen yang telah dibuatnya dalam Dialog HAM AS-Cina 2002. “Catatan HAM Cina tetap menjadi salah satu kekhawatiran terbesar pemerintah AS” kata Menteri Muda untuk urusan Global, Paula Dobriansky (Media Indonesia, 2 Maret 2005).

Kedua, pencabutan embargo juga dapat menimbulkan ancaman keamanan baru di kawasan, bukan hanya menyangkut Taiwan namun juga sekutu-sekutu AS lainnya, Jepang dan Korea Selatan, bahkan mungkin AS sendiri. Sebagaimana diketahui hubungan Sino-Jepang juga diwarnai ketegangan sebagai contoh adalah kasus buku sejarah Jepang. Demikian juga antara Korea Selatan dan Korea Utara. Seperti diketahui bersama bahwa Cina memiliki hubungan yang erat dengan Korea Utara. Hal ini memungkinkan jika terjadi konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara, Cina akan terlibat di dalamnya dengan membantu Korea Utara. Di sinilah letak kekhawatiran AS mengenai modernisasi sistem pertahanan Cina, jika seandainya terjadi perang atau konflik yang semakin tajam maka senjata-senjata yang dimiliki oleh Cina akan digunakan untuk menghadapi AS dan sekutu-sekutunya di kawasan Asia Timur. Sebagaimana dinyatakan oleh Roger Robinson dan Richard D’Amato di atas. Kecemasan yang sama juga dilontarkan oleh Komandan Pasifik Admiral William Fallon di hadapan Senate Armed Service Committee (Kompas, 10 Maret 2005).

Kesimpulan
Dalam satu dekade terakhir, anggaran militer Cina selalu mengalami peningkatan, bahkan sebuah analisis menyatakan bahwa peningkatan tersebut akan terus tumbuh hingga tahun 2025. Peningkatan ini tidak dapat dilepaskan dari upaya modernisasi yang dilakukan Cina di seluruh sektor pertahanannya. Modernisasi sistem pertahanan tersebut cukup mengkhawatirkan AS karena adanya persepsi dari AS bahwa tindakan Cina tersebut dapat menjadi ancaman, tidak saja bagi AS sendiri namun juga bagi kawasan Asia-Pasifik, khususnya terhadap sekutu-sekutu dekat AS di Asia Timur. Persepsi ini muncul berdasarkan, pertama, AS masih melihat Cina belum serius menegakkan HAM dan demokrasi. Kedua, Cina memiliki sejumlah persoalan dengan sejumlah negara-negara sekutu AS di Asia Timur, khususnya Taiwan dan Jepang.

wendy andhika

Keamanan Energi dan Potensi Perlombaan Senjata

2007-11-05T13:05:00.004+07:00

Naiknya harga minyak hingga hampir mencapai US$100 per barel telah menyebabkan kelangkaan pasokan di sejumlah negara sehingga melahirkan kekhawatiran terjadinya gejolak sosial-politik. Kenaikan ini dipicu oleh ketidakstabilan politik dan keamanan di Timur-tengah, selain karena memang terjadi peningkatan permintaan minyak dunia, khususnya di Cina dan India.

Sulit untuk memperkirakan bahwa harga minyak ini akan cepat turun karena situasi politik di Timur-tengah saat ini tidak menunjukan tanda-tanda penurunan eskalasi. Selain itu, sejumlah negara di belahan utara dan selatan pun mulai memasuki awal musim dingin, yang tentunya akan mengonsumsi minyak lebih besar.

Strategi Militer
Kenaikan harga minyak yang selalu mengancam stabilitas ekonomi, politik dan sosial semakin membuktikan bahwa minyak merupakan faktor yang fundamental bagi setiap negara. Minyak merupakan faktor yang menentukan keberlangsungan hidup negara dan masyarakatnya. Kondisi ini mendorong negara untuk selalu berusaha memperoleh jaminan akses energi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan konsep keamanan energi atau energy security.

Ketika telah terjadi proses sekuritisasi atas kebutuhan energi, dalam hal ini adalah minyak, maka strategi militer merupakan salah satu strategi untuk memperoleh jaminan akses energi. Penggunaan strategi militer dalam penjaminan akses energi merupakan faktor yang wajar mengingat: 1) strategi keamanan hampir selalu berkait dengan penggunaan kekuatan militer, dan; 2) Sumber-sumber minyak dunia seluruhnya berada di kawasan yang panas dan rawan konflik: Timur-tengah, Afrika, Asia Tengah dan sejumlah wilayah di Asia Timur.

Di Kawasan Asia Timur saja, setidaknya ada 5 wilayah yang potensial melahirkan konflik militer terkait keamanan energi, yaitu Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Laut Natuna, Kepulauan Senkaku dan Laut Timor. Bahkan, sejumlah kasus memperlihatkan konflik di wialyah tersebut tersebut telah sampai pada konflik militer dimana masing-masing negara mengerahkan kekuatan militernya untuk menghadang lawan, yang seringkali berakhir dengan konfrontasi senjata (Klare, 2001).

Perlombaan Senjata
Ketika strategi militer telah menjadi pilihan untuk mengamankan akses energi maka kebutuhan pengembangan persenjataan menjadi keharusan. Di Asia Timur, Cina dan Jepang sudah memperlihatkan perkembangan ke arah yang demikian.

Cina saat ini tengah melakukan modernisasi persenjataan dengan memberi penekanan pada penguatan kekuatan laut yang mengarah pada blue water navy, yaitu penguasaan kemampuan militer untuk beroperasi di lautan bebas. Hal ini terlihat dari keinginan angkatan laut Cina untuk memiliki kapal induk. Diperkirakan tahun 2015 nanti Cina akan memiliki kapal induk tersebut.

Selain itu, Cina juga menjalin kerjasama strategis dengan Pakistan dan Myanmar. Dengan Pakistan, Cina memperoleh akses pelabuhan di Gwadar, Pakistan. Sementara dengan Myanmar, Cina memperoleh akses fasilitas laut di Dawei, Myanmar. Penguasaan blue water navy yang diikuti oleh keberadaan pangkalan militer di Pakistan dan Myanmar tentunya akan membuka akses Cina ke Asia Selatan dan Timur Tengah yang kaya minyak dan mengontrol jalur laut perdagangan internasional yang menyuplai kebutuhan energi bagi Cina.

Kesadaran tentang perlunya jaminan keamanan energi juga dipengaruhi dari perubahan paradigma militer sejak tahun 1985. Perubahan paradigma ini mengubah cara pandang Cina dalam menilai ancaman. Pertama, Cina melihat lautan sebagai sumber ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi mendorong negara-negara mencari sumber-sumber daya baru untuk mendukung perubahan yang terjadi dan lautan merupakan ruang baru bagi pencarian sumber daya tersebut. Bagi Cina, fenomena tersebut dilihat sebagai potensi konflik antar-negara dalam perebutan sumber daya alam. Kedua, pembangunan ekonomi adalah masalah pokok dan kekuatan militer (PLA) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi (Nan Li, 2001). Dalam konteks kontemporer, hubungan ini tampak dari kepentingan jaminan ketersedian energi bagi kontinuitas pembangunan ekonomi. Sehingga, jika diperlukan, Cina dapat menggunakan kekuatan militernya untuk menjamin ketersedian energi.

Sebagai negara yang mengandalkan seluruh kebutuhan energinya dari ekspor, Jepang sangat berkepentingan menjaga akses energinya. Kepentingan ini dijawab dengan memperkuat kekuatan militernya. Kebutuhan Jepang memperkuat kekuatan militernya untuk mengamankan pasokan energi terlihat dari skenario potensi ancaman Cina terhadap Jepang, yaitu: 1) jika terjadi konflik bersenjata antara AS-Cina, Jepang akan terlibat di dalam konflik tersebut sebagai akibat dari komitmen kerjasama antara Jepang-AS; 2) Konflik Cina-Jepang dapat bersumber dari konflik klaim teritori (Pulau Senkaku) dan perebutan sumber daya laut, dan; 3) Cina melakukan manuver-manuver militer yang mengancam Jepang (mis, jaminan pasokan energi jepang, pen) di Laut Cina Selatan untuk mengamankan kepentingannya.

Untuk mengantisipasi potensi ancaman tersebut, Jepang melakukan: 1) meningkatkan kemampuan air-refueling yang berguna untuk memperluas wilayah jangkauan operasi militer di kawasan selatan Jepang; 2) Melakukan peningkatan kemampuan (upgrade) terhadap pangkalan udara yang terletak di pulau-pulau di sekitar Kepulauan Senkaku; 3) Memperbesar armada militer angkutan udara; 4) Membentuk pasukan reaksi cepat (Rapid Deployment Force), dan; 5) Meningkatkan kemampuan (up-grade) sistem AEGIS angkatan laut.

Selain Asia Timur, kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah juga memiliki potensi melahirkan perlombaan senjata akibat kebijakan keamanan energi. Ketakutan AS terhadap Iran yang akan mengembangkan senjata nuklir dibalik keinginannya mengembangkan energi nuklir sebagai energi alternatif jangka panjang, mendorong AS memberikan bantuan dana modernisasi persenjataan bagi Israel dan negara-negara arab sekutu AS. Bantuan dana tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh kepentingan AS untuk mencegah Iran menjadi kekuatan regional dominan di kawasan teluk yang dapat mengancam pasokan minyak bagi AS dan sekutu-sekutunya di seluruh penjuru dunia.

Sementara di kawasan Asia Tengah, masuknya AS ke kawasan ini demi kepentingan minyak mendorong terjadinya konflik dengan Rusia yang melihat kawasan tersebut sebagai wilayah pengaruhnya. Selain juga, adanya konflik kepentingan ekonomi diantara ke duanya berkaitan dengan perebutan sumber daya energi. Kecenderungan bagi terjadinya perlombaan senjata diantara ke dua negara dapat terlihat dari keputusan Rusia untuk mengaktifkan kembali pesawat-pesawat pembom strategisnya untuk melakukan patroli udara. Walaupun Rusia tidak secara terang-terangan menyatakan AS sebagai faktor penyebab lahirnya kebijakan tersebut, konflik yang memanas diantara ke dua negara tersebut dapat memperlihatkan alasan keberadaan kebijakan keamanan tersebut.

Penutup
Fenomena di atas memperlihatkan bahwa kebijakan keamanan energi dapat melahirkan ketidakamanan di dalam sistem internasional. Keidakamanan ini akhirnya kembali membahayakan keamanan energi dengan meningkatnya harga minyak dunia akibat insatbilitas di dalam sistem internasional. Fenomena ini menunjukan bahwa jika negara-negara di dunia tidak cepat mengantisipasi persoalan ini, dunia dapat terjebak ke dalam lingkaran setan ketidakamanan global yang dipicu oleh kepentingan keamanan energi.

wendy andhika

Apakah Misi Angkatan Laut yang Berakhir akan Mengancam Aliansi Jepang-AS?

2007-11-05T12:47:00.004+07:00

Misi angkatan laut Jepang dalam mendukung perang menghadapi terorisme di Afghanistan telah berakhir dengan ditariknya dua kapal AL Jepang oleh Menhan Jepang, Shigeru Ishiba. Penghentian misi ini merupakan hasil dari penolakan Majelis Tinggi yang dikuasai oleh DPJ atas perpanjangan UU Antiterorisme yang masa berlakunya berakhir tanggal 1 November 2007. Kebijakan Jepang tersebut mengundang kekecewaan dari AS dan sekutu-sekutunya namun sangat sulit untuk mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan mengancam aliansi strategis Jepang-AS yang telah dibangun bertahun-tahun.

Politik Domestik
Faktor politik domestik sangat mempengaruhi kebijakan untuk mengakhiri misi AL Jepang di Laut Arab tersebut. Penolakan atas perpanjangan UU Antiterorisme merupakan strategi DPJ untuk menggoyang pemerintahan LDP dan mendesak dilakukannya pemilu dini yang diyakini oleh DPJ akan mereka menangkan.

Semenjak memenangkan pemilu Majelis Tinggi, popularitas DPJ memang berada di atas angin. Popularitas ini diperoleh terkait dengan pertama, kegagalan PM Shinzo Abe melakukan sekuritisasi ancaman regional dengan mengampanyekan amandemen pasal 9 Konstitusi Jepang. Kebijakan ini teryata tidak mendapat dukungan yang berarti dari publik. Hal ini terlihat dari hasil poling yang dilakukan Asahi Shimbun bahwa mayoritas masyarakat Jepang (78%) berpandangan bahwa pasal 9 tersebut telah menciptakan perdamaian bagi Jepang yang diikuti dengan 70% dari responden berkeinginan mempertahankan status JSDF (Japan Self Defense Forces) sebagaimana saat ini (Asahi Shimbun Online, 3 Mei 2007, http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200705030084.html).

Kedua, LDP menghadapi sejumlah skandal yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan Shinzo Abe yang lalu, terutama sekali terkait denga isu korupsi dan salah manajemen dana pensiun. Isu dana pension merupakan isu yang sensitif mengingat masyarakat Jepang didominasi oleh kaum tua. Selain itu, perilaku Shinzo Abe yang provokatif merupakan alasan lain memudarnya dukungan masyarakat terhadap LDP. Tindakan provokatif tersebut terlihat dari pernyataan Abe yang menolak keterlibatan Jepang selama PD II di dalam kasus “jugun ianfu” dimana pernyataan tersebut menuai kritik dari negara-negara yang mengalami pendudukan Jepang dan kembali meningkatkan ketegangan di kawasan. Pernyataan Abe yang kontroversial dan provokatif ini tentunya dilihat oleh masyarakat Jepang sebagai tindakan yang akan meningkatkan kerentanan ancaman keamanan Jepang.

Pengaruh politik domestik di dalam pengambilan kebijakan pengakhiran misi tersebut tampak dari upaya yang dilakukan Yasuo Fukuda melobi Ozawa Ichiro (ketua DPJ) untuk meloloskan perpanjangan UU Antiterorisme. Namun lobi ini tidak menghasilkan apa yang diharapkan.

Jika dilihat dari sikap DPJ terhadap kebijakan aliansi Jepang-AS, DPJ bukanlah partai ekstrem yang menolak aliansi tersebut. DPJ tetap menerima aliansi Jepang-AS namun menginginkan Jepang memberikan penekanan lebih besar pada kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-centered security policy) dan mendorong kerangka multilateral regional bagi kerjasama dan dialog keamanan. Sementara LDP menginginkan Jepang menjadi negara “normal” dengan kekuatan militer yang kuat dan tanggung jawab yang lebih besar di dalam kerangka aliansi Jepang-AS (Christoper W. Hughes di dalam Ashley J. Tellis & Michael Wills (ed.), 2006. Lihat pula Ming Zhang & Ronald N. Montaperto, 1999). Dengan demikian, pada intinya, kedua partai yang berseteru ini tidak memiliki persoalan apapun mengenai kebijakan aliansi Jepang-AS, kedua partai menyetujui kebijakan aliansi Jepang-AS.

Kesimpulan
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kompetisi politik domestik merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan Jepang untuk menarik keterlibatannya di dalam operasi antiterorisme di Afghanistan. Berdasarkan kenyataan itu, sulit untuk mengatakan bahwa kebijakan pengakhiran misi tersebut akan mengancam atau mengakhiri aliansi Jepang-AS apalagi jika melihat sikap DPJ yang tetap menyetujui aliansi Jepang-AS di dalam strategi keamanan Jepang.

wendy andhika

Arms Build-up in East Asia: A Rational Choice

2007-09-12T14:22:00.005+07:00

Arms build-up in East Asia still happens. August, 31 2007, Japan Ministry of Defense proposed military budget J¥ 4.82 million. The budget will be used for research in stealth aircraft technology and modernize 32 Japan’s fighter aircraft, F-15.

August 23, 2007, Taiwan announced their military budget will be boost to 341,1 billion dollar Taiwan. It will be used for purchasing 12 anti-submarine aircraft P-3C Orion and new F-16. And on March 2007, PRC (People’s Republic of China) announced they will increase their military budget as much as US$45 billion for purchasing aircrafts and warships.

A Rational Choice
In international relations studies arms build-up can be analyzed using Prisoner Dilemma Theory. The theory explains the condition of stalemate that faced by two or more states, in fact, having a chance to resolve their conflict. Because there is a lack of communication and confidence-building happen.

In the condition of conflict, states only have two options: 1) resolve their conflict by cooperation or; 2) modernizing their weapons to prevent the worst. Each option result in three different conditions: first, if all states (A and B) choose the former, the conflict will be end. This condition can only occur when there is communication among the states.

Second, if A chooses the former and B chooses the latter, B will have advantage to destroy A. Third, if all states choose the latter option, they will be trap on an arms race or arms build-up. The second and the third condition only take place when there is a lack of communication among the states. Without communication, the latter option is rather rational than the former because they can minimize their possible loss.

Prisoner Dilemma assumes states think rationally, that is “maximizing their advantage and minimizing their loss”. So, in the condition of conflict and there is no a way to communicate each other, the most rational strategy is “Minimax”. The principle of “minimax” strategy is “minimizing the maximum possible loss”.

The Prisoner Dilemma is occurring in East Asia region. In this region there are no effective spaces for inter-states communication and confidence-building through multilateral or bilateral mechanism. ASEAN Regional Forum (ARF) and Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) haven’t worked effectively to provide communication and confidence-building for its members. ASEAN, who expected to be driving force in ARF, hasn’t ability to work their works. ASEAN still has problem for their internal, in which the members never have confidence for each others. It can be shown in ASEAN Charter. The Charter that expected to be adhesive instrument for mutual-understanding among ASEAN members hasn’t signed until now. Because all members still have distrustful among them. Besides, ASEAN hasn’t enough power against the major powers such as, Japan, China and US in ARF.

APEC has same problem. APEC cannot be expected to be effectively multilateral institution for resolving state conflict in the region because, recently, APEC is like institution that lives in between life and death. Besides, APEC hasn’t a vision about what they would do and where they would go.

Meanwhile, bilateral mechanism for conflict prevention that is just built by Japan, US and PRC still needs examination for its effectiveness. US and PRC have agreed to build closest military cooperation with the aim to reduce distrustful between them. However, the effectiveness of agreement is doubted because US want PRC is more transparent with their military modernizing policy but PRC is still reluctant to give it.

And at the end of August, 2007 Japan and PRC agreed to build confidence between them and open a hotline. But, by the same token, the effectiveness of instrument is doubtful because the problem of transparency.

Likewise, the Taiwan conflict never shows progressiveness. The new mechanisms for resolving conflict never come and some indicators indicate the cross Strait relations are going worst. Taiwan always released statements that made PRC passed Anti-Secession Law on March 4, 2005 to prevent Taiwan’s independence.

Conclusion
So, without effective mechanisms to communicate and to prevent conflict, East Asia region will face “minimax” strategy option as the rational choice for the states to protect their self from their enemies. This strategy was taken by the states with the aims, first, as deterrence instrument. And second, to minimize the possible loss if the conflict is escalating to inter-state war. In other words, arms build-up is a natural condition in East Asia compare with what is recently occur in the region.

wendy andhika

Cina, Stabilitas Asia Timur dan Indonesia

2007-06-11T22:25:00.005+07:00

Di akhir 2006 ini Cina mengeluarkan laporan pertahanan yang menyatakan pengembangan kekuatan laut dan udara merupakan prioritas pertahanan militer Cina. Ini merupakan bagian dari rencana besar Cina memodernisasi kekuatan militernya.

Paradigma Militer Baru Cina
Modernisasi militer Cina telah dimulai sejak 1985 dengan berubahnya paradigma militer Cina. Perubahan paradigma militer ini adalah bagian dari perubahan paradigma yang lebih besar yang terjadi di Cina, yaitu perubahan dari Internasionalisme-Revolusioner (IR) yang bersandar pada perjuangan kelas menuju Nasionalisme-Konservatif (NK) yang bersandar pada negara-bangsa (Nan Li, 2001).

Penyebab dari perubahan paradigma tersebut dapat dilihat dari kritik yang diajukan terhadap IR yaitu, pertama, kesibukan mengurus perjuangan kelas menyebabkan Cina kehilangan kontrol wilayah dan diambilalihnya (occupy) wilayah-wilayah Cina di Laut Cina Selatan oleh negara-negara lain. Kedua, perjuangan kelas yang menekankan pada people’s war dengan jumlah pasukan yang besar telah menghabiskan dana yang besar pula. Selain itu, juga menyebabkan Cina kehilangan perhatian untuk membangun perekonomiannya.

Perubahan paradigma militer tersebut telah mengubah cara pandang Cina dalam menilai ancaman. Pertama, Cina melihat lautan sebagai sumber ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi mendorong negara-negara mencari sumber-sumber daya baru untuk mendukung perubahan yang terjadi dan lautan merupakan ruang baru bagi pencarian sumber daya tersebut. Bagi Cina, fenomena tersebut dilihat sebagai potensi konflik antar-negara dalam perebutan sumber daya alam. Cina juga melihat bahwa pembangunan ekonomi, secara bersamaan, akan meningkatkan pula lalu-lintas perdagangan melalui jalur laut. Peningkatan ini akan melahirkan kerawanan terjadinya serangan, yang dilakukan oleh negara maupun aktor non-negara, terhadap lalu-lintas perdagangan global.

Kedua, pembangunan ekonomi adalah masalah pokok dan kekuatan militer (PLA) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Dalam konteks kontemporer, hubungan ini tampak dari kepentingan jaminan ketersedian energi bagi kontinuitas pembangunan ekonomi. Cina, jika diperlukan, akan menggunakan kekuatan militernya untuk menjamin ketersedian energi. Ini terlihat dari kesepakatan kerjasama strategis Cina dengan Pakistan dan Myanmar. Dengan Pakistan, Cina memperoleh akses pelabuhan di Gwadar, Pakistan. Kerjasama ini membuka akses Cina ke Asia Selatan dan Timur Tengah yang kaya minyak. Sementara dengan Myanmar, Cina memperoleh akses fasilitas laut di Dawei, Myanmar. Kerjasama-kerjasama ini membuka kesempatan bagi Cina mengontrol jalur laut perdagangan internasional yang menyuplai kebutuhan energi bagi Cina.

Ketiga, integritas wilayah adalah masalah penting. Belajar dari masa lalu yang melupakan integritas wilayah, paradigma militer baru Cina bersikap sebaliknya. Banyaknya masalah klaim wilayah yang dihadapi dan hingga kini belum terselesaikan menyebabkan Cina melihat persoalan integritas wilayah sebagai salah satu ancaman yang dihadapi. Selain Taiwan, Cina juga terlibat masalah perselisihan dengan Jepang, Korsel dan Korut mengenai landas kontinen di Laut Kuning, terlibat klaim wilayah dengan Jepang di Pulau Senkaku, Teluk Tonkin dengan Vietnam dan Kepulauan Spratley dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Potensi Konflik
Setidaknya ada dua kemungkinan potensi konflik yang melibatkan Cina dan mengancam stabilitas di Asia Timur. Pertama, berkaitan dengan kebutuhan jaminan energi. Seperti diketahui, Kepulauan Spratley merupakan kawasan yang kaya sumber minyak dan gas. Dengan demikian Cina tidak akan mudah untuk mundur dari perselisihan klaim wilayah di kawasan tersebut. Apalagi, Cina sudah menyadari bahwa kompetisi (ekonomi) antar negara yang saat ini terjadi dapat menyebabkan konflik (Nan Li, ibid). Sehingga dapat dipastikan Cina telah mempersiapkan diri bagi kemungkinan terjadinya perang perebutan sumber daya (resource war).

Kedua, Cina sebagai calon kekuatan regional. Ada beberapa alasan bagi Cina untuk menjadi kekuatan regional di Asia Timur yaitu: 1) Cina memiliki pengalaman sejarah sebagai bangsa besar; 2) Kebutuhan kepentingan nasional dapat mendorong Cina memiliki intensi menjadi kekuatan regional; 3) Perkembangan ekonomi dan militer Cina yang pesat, secara by product, mengarahkan Cina menjadi kekuatan regional di Asia Timur. Fenomena ini akan bertabrakan dengan kepentingan AS untuk mempertahankan diri menjadi satu-satunya kekuatan dominan di dunia, dimana upaya tersebut dilakukan dengan mencegah munculnya kompetitor di Eropa dan Asia, sebagaimana tercantum di National Security Strategy (NSS) 2006.

Di Asia, secara terang-terangan, AS menyatakan Cina sebagai ancaman potensial bagi kepentingannya. Ini terlihat dari pandangan Pentagon yang menyatakan, “di masa datang, para pemimpin China bisa saja tergoda menggunakan kekuatan atau melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan diplomatik atau menyelesaikan persoalan secara tepat lewat penggunaan kekuatan” (Kompas, 8 Mei 2006). Begitu pula dengan pernyataan Condeleezza Rice bahwa Cina bisa menjadi “kekuatan negatif” di kawasan Asia Pasifik sehingga pembangunan militernya perlu diawasi (Kompas, 12 Maret 2006).

Pelajaran Bagi Indonesia
Bagi Indonesia, perkembangan situasi regional demikian seharusnya dapat mendorong untuk tidak lagi berpikir terlalu optimis, sebagaimana tergambar di buku putih pertahanan, bahwa konflik antar negara di kawasan Asia Pasifik tidak akan mungkin terjadi. Sejumlah skenario-skenario terburuk yang mungkin terjadi, khususnya di Asia Timur, perlu dimasukan dalam penyusunan strategi pertahanan Indonesia ke depan melalui kaji ulang pertahanan strategis (Strategic Defense Review, SDR) yang dilakukan secara kontinyu.

wendy andhika

Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang, Bukan Jalan Mudah bagi Shinzo Abe

2007-05-11T23:46:00.001+07:00

Kamis awal bulan ini Jepang baru saja merayakan 60 tahun umur Konstitusi Jepang. Bagi Jepang, perayaan ulang tahun tersebut memiliki nuansa yang berbeda dari perayaan tahun-tahun sebelumnya. Karena perayaan tahun ini berbarengan dengan keinginan PM Jepang, Shinzo Abe, untuk mengamandemen konstitusi tersebut. Amandemen tersebut terkait dengan pasal 9 dari konstitusi Jepang yang melarang Jepang untuk memiliki kekuatan militer dan mengharuskan Jepang untuk menjalankan kebijakan Pasifisme. Bunyi dari pasal 9 tersebut adalah “Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes…In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized” Untuk mengamandemen konstitusi tersebut Abe harus mampu melalui dua tahap mekanisme, pertama, mendapatkan persetujuan Diet untuk melakukan referendum amandemen konstitusi. Selanjutnya, kedua, mendapatkan persetujuan rakyat melalui referendum untuk melakukan amandemen konstitusi.

Tidak mudah bagi Abe untuk lolos dari proses tersebut di atas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jajak pendapat terbaru yang dikeluarkan Asahi Shimbun (http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200705030084.html) memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat Jepang (78%) berpandangan bahwa pasal 9 tersebut telah menciptakan perdamaian bagi Jepang. Selain itu, 70% dari responden berkeinginan mempertahankan status JSDF (Japan Self Defense Forces) sebagaimana saat ini. Masih tingginya persepsi ancaman terhadap Jepang di level internasional tampaknya menjadi alasan bagi masyarakat Jepang untuk mempertahankan pasal 9 tersebut. Persepsi ancaman dari negara-negara yang tinggi terhadap Jepang, jika diikuti dengan perubahan pasal 9 konstitusi Jepang dipandang oleh masyarakat akan makin meningkatkan kerentanan ancaman keamanan bagi Jepang.

Kedua, makin berkurangnya dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Shinzo Abe. Perilaku Shinzo Abe yang provokatif merupakan salah satu alasan memudarnya dukungan dari masyarakat tersebut. Tindakan provokatif tersebut dapat dilihat dari pernyataan Abe yang menolak keterlibatan Jepang selama PD II di dalam fenomena “jugun ianfu”. Dimana pernyataan tersebut menuai kritik dari negara-negara yang mengalami pendudukan Jepang dan kembali meningkatkan ketegangan di kawasan. Pernyataan Abe yang kontroversial dan provokatif tersebut tentunya dilihat oleh masyarakat sebagai tindakan yang akan meningkatkan kerentanan ancaman keamanan Jepang.

Ketiga, hasil penelitian The Chicago Council on Global Affairs tahun 2006 (http://www.thechicagocouncil.org/UserFiles/File/GlobalViews/Global%20Views%202006_Japan%20FINAL.pdf) memperlihatkan bahwa bagi masyarakat Jepang ancaman utama yang akan dihadapi Jepang sepuluh tahun ke depan beruturt-turut adalah: 1) pemanasan global; 2) persoalan terorisme; 3) ketersediaan energi; 4) penyakit (AIDS, Avian Flu, dll). Sementara berkaitan dengan kebijakan luar negeri masyarakat Jepang menempatkan perbaikan lingkungan hidup di prioritas pertama, kemudian disusul oleh; 2) pencegahan penyebaran senjata nuklir; 3) menjamin ketersediaan energi, dan; 4) menjamin pekerjaan bagi masyarakat Jepang. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Jepang lebih tertarik pada isu-isu keamanan insani (human security) atau keamanan non-tradisional daripada isu-isu keamanan militer. Prioritas masyarakat Jepang pada masalah-masalah keamanan insani juga tampak dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Asahi Shimbun. Survey menunjukan bahwa 84% responden menginginkan amandemen konstitusi yang berkaitan dengan perubahan sistem dan pemberian jaminan hak-hak asasi manusia yang lebih luas, dibandingkan meningkatkan kemampuan militer Jepang.

Penutup
Ketiga faktor di atas memperlihatkan lemahnya proses sekuritisasi, untuk membangun persepsi ancaman bersama, yang dijalankan Abe dalam upayanya mengamandemen pasal 9 dari konstitusi. Jika Abe berniat untuk terus mempertahankan keputusannya untuk mengamandemen konstitusi, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu, pertama, penggunaan bahasa yang tepat agar pesan tersampaikan dengan jelas. Ini arttinya, Abe harus mampu menjelaskan pentingnya meningkatkan kemampuan militer Jepang saat ini, untuk merespon perubahan-perubahan global yang terjadi, dengan menggunakan bahasa yang tepat. Kedua, Abe harus mampu memperbaiki citranya yang terus memburuk di mata masyarakat. Perbaikan ini penting untuk meningkatkan modal sosial aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi atau securitizing actors (dalam hal ini Abe dan pemerintahannya). Karena dukungan politik akan lebih mudah diperoleh jika securitizing actors memiliki citra yang baik di tengah masyarakat. Ketiga, pemerintahan PM Shinzo Abe harus mampu menunjukan secara tepat ancaman keamanan yang dihadapi Jepang saat ini yang membutuhkan peningkatan kemampuan pertahanan militer Jepang.

wendy andhika

Jepang, Destabilisator Kawasan?

2007-03-08T13:09:00.001+07:00

Beberapa waktu yang lalu, Jepang resmi memiliki Departemen Pertahanan. Perubahan ini memperlihatkan adanya upaya memperkuat kembali kekuatan militer Jepang setelah dipangkas melalui prinsip Pasifisme. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah ”apakah perubahan tersebut akan membahayakan stabilitas kawasan di Asia Timur?”

Di dalam tulisan ini, pertanyaan tersebut akan dijawab melalui beberapa faktor. Pertama melihat dari intensi Jepang untuk menjadi destabilisator kawasan. Kedua melihat sikap AS terhadap upaya Jepang untuk menjadi negara ”normal” dan ketiga sikap negara-negara Asia Timur terhadap multilateralisme.

Jepang
Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator untuk melihat apakah Jepang memiliki intensi untuk menjadi destabilisator kawasan. Pertama, pejabat pemerintahan selalu memberikan pernyataan yang berupaya meminimalisir kecurigaan dan ketakutan negara-negara di kawasan setiap saat Jepang mengeluarkan kebijakan yang cukup ”kontroversial”. Kedua, Jepang selalu mendukung pengembangan kerjasama multilateralisme di Asia Timur. Hal ini dapat dilihat dari dukungan kuat Jepang terhadap pengembangan kerjasama Masyarakat Asia Timur (East Asia Community, EAS).

Indikator ketiga adalah Jepang selalu menerbitkan buku putih pertahanan (defense whitepaper) secara berkala. Jika ditinjau dari segi isi, buku putih pertahanan Jepang merupakan yang terlengkap di kawasan Asia Timur menjabarkan kebijakan-kebijakan pertahanan. Ini memperlihatkan bahwa Jepang selalu berupaya untuk mencegah berkembangnya kecurigaan terhadap Jepang berkaitan dengan kebijakan keamanannya. Keempat, resiko yang akan diperoleh Jepang jika terjadi destabilisasi kawasan. Jepang merupakan negara tanpa sumber daya alam (terutama sumber energi) sehingga kebutuhan tersebut harus disuplai dari luar Jepang. Dimana kebutuhan Jepang akan energi tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan pada tahun 2020 konsumsi minyak Jepang akan meningkat hingga 6,6 mbd (million barrels per day) dari 5,9 mbd di tahun 1996 (Klare, 2002). Destabilisasi keamanan di Asia Timur hanya akan menjadi ancaman bagi jalur transportasi suplai energi dan perekonomian Jepang.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut dapat dikatakan bahwa Jepang tidak memiliki intensi untuk mendestabilisasi kawasan. Kebijakan untuk meningkatkan kembali kapasitas militernya merupakan cerminan keinginan Jepang untuk menjadi negara ”normal” dalam mengantisipsi dinamika lingkungan strategisnya.

Amerika Serikat
Dengan posisi sebagai stabilisator kawasan di Asia Timur, AS memiliki kepentingan yang besar untuk mencegah Jepang untuk menjadi kekuatan besar yang akan mendestabilisasi kawasan. Secara historis, AS memiliki pengalaman buruk terhadap Jepang di Perang Dunia Kedua (PD II). Kegagalan mengantisipasi pertumbuhan militer Jepang yang besar pada masa PD II telah menjadi mimpi buruk bagi AS dengan serangan Jepang terhadap pangkalan militernya di Pearl Harbour. Pasca PD II, pengalaman buruk inilah yang kemudian menjadi landasan AS menerapkan kebijakan pasifisme terhadap Jepang dengan memangkas sebagian kapasitas militer yang seharusnya dimiliki Jepang.

Selain faktor historis, AS juga memiliki kepentingan ekonomi terhadap terjadinya stabilisasi kawasan di Asia Timur. Kawasan Asia Timur (Asia Timur Laut dan Asia Tenggara) merupakan jalur perdagangan dunia. Sebagai contoh, diperkirakan dalam setahun, 63.000 kapal laut melewati Selat Malaka mengangkut seperempat dari total perdagangan dunia dan setengah dari total minyak dunia. Bank Dunia memperkirakan bahwa perdagangan dunia melalui jalur laut akan meningkat dari 21.000 juta ton-mil pada tahun 1999 menjadi 35.000 juta ton-mil pada 2010 dan 41.000 juta ton-mil pada 2014. Perhitungan Bank Dunia tersebut memperlihatkan pentingnya jalur laut di Asia Timur bagi perekonomian dunia. Selain itu, Selat Malaka setiap harinya juga menjadi urat nadi lalu-lintas transportasi minyak bumi sebesar 9,4 juta barel yang menghidupi perekonomian Asia Timur dimana saat ini AS merupakan konsumen minyak bumi terbesar di dunia. Hal itu terlihat dari konsumsi minyaknya yang mencapai 19,7 mbd pada 2002. Sementara pada tahun 2020 diperkirakan AS akan mengimpor sebesar 25% dari kebutuhan minyaknya dari negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Dengan posisinya yang vital tersebut, AS memiliki kepentingan besar terhadap kawasan ini.

Dengan demikian sekalipun Jepang diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas kekuatan militernya, AS tidak akan membiarkan perubahan-perubahan yang terjadi kebablasan dan melahirkan destabilisasi keamanan di Asia Timur.

Destabilisator Kawasan
Masalah destabilisasi keamanan kawasan sebenarnya berasal dari masih kuatnya persepsi ancaman yang diberikan negara-negara di Asia Timur terhadap Jepang. Hal ini dapat dilihat dari adanya kecurigaan dan ketakutan negara-negara di Asia Timur bahwa Jepang akan atau dapat mengulangi kembali tindakan kolonialisasinya di masa lalu jika memiliki kekuatan militer yang kuat.

Masih tingginya persepsi ancaman tersebut merupakan hasil dari masih sulitnya kerjasama keamanan multilateral di Asia Timur. Padahal multilateralisme bisa dijadikan mekanisme untuk membangun rasa saling percaya di antara negara-negara di Asia Timur, selain juga dapat menjadi alat kontrol untuk mencegah Jepang ataupun negara-negara lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan mendestabilisasi keamanan di kawasan Asia Timur. Dengan demikian, jika sikap negara-negara di Asia Timur yang setengah hati dalam mengembangkan multilateralisme terus dipertahankan, sikap inilah yang pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi stabilitas keamanan kawasan.

wendy andhika

Apa Salahnya Bergandengan-tangan Dengan Amerika Serikat?

2006-11-23T19:15:00.002+07:00

Menjelang dan saat kedatangan George W. Bush ke Indonesia 20 November lalu, suasana politik domestik tampak memanas dengan beragam penolakan dan tuntutan untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan AS. Beragam penolakan dan tuntutan ini tampaknya lebih dipengaruhi oleh faktor emosional dibandingkan kalkulasi rasional, karena ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk menolak dan mengakhiri hubungan dengan AS.

Faktor pertama, yang menjadi persoalan utama di dalam hubungan Indonesia-AS bukanlah apakah akan menjadi antek AS atau tidak, melainkan sejauh mana Indonesia mampu mengambil peluang dalam berhubungan dengan AS. Kemampuan mengambil peluang ini ditunjukan oleh India. Untuk mengantisipasi perkembangan Cina ke depan, AS mengajukan tawaran kerjasama strategis dengan India. India mengerti tentang kepantingan AS tersebut dan mengajukan sejumlah tawaran. Pada bulan Juli 2005 India dan AS menandatangani kerjasama bidang pertahanan selama 10 tahun. Melalui kerjasama ini, AS maupun India, masing-masing akan memperoleh keuntungan. AS membutuhkan India untuk menghadapi dominasi Cina di kawasan Asia. Salah satu kepentingan tersebut adalah mengamankan selat Malaka bagi jalur kebutuhan energi/minyak sekutu-sekutu AS dari penguasaan Cina.

Sementara bagi India, AS merupakan mitra potensial untuk mengembangkan kekuatan perekonomian, teknologi dan militer, yang akan mendorong India menjadi kekuatan regional di Asia. Untuk mencapai tujuan tersebut, saat ini India telah mengembangkan proyek yang disebut dengan ”Project Seabird”. Yaitu pembangunan pangkalan laut di Karwar, pangkalan udara, gudang persenjataan dan silo peluru kendali yang akan diselesaikan dalam waktu 5 tahun ke depan dengan total biaya US$8,13 milyar. Pangkalan laut Karwar ini akan mampu melindungi jalur maritim India ke laut Arab untuk pengamanan jalur energinya.

Selain itu sejumlah fakta menunjukan bahwa tidak semua negara yang dekat dengan AS mengalami kemunduran. Singapura, Jepang, Korea Selatan dan negara-negara Eropa Barat, yang selama ini dikenal dekat dengan AS, mengalami kemajuan ekonomi dan politik. Sebaliknya, Irak, Afganistan (dibawah Taliban), Korea Utara dan Kuba, yang mengambil garis berseberangan dengan AS, mengalami kemunduran atau setidaknya stagnan. Ini semakin memperkuat argumentasi bahwa kemampuan mengambil peluang dalam berhubungan dengan AS merupakan faktor kunci kemajuan negara.

Faktor kedua, posisi AS sebagai kekuatan sentral di Asia-Pasifik. Di dalam dinamika keamanan Asia-Pasifik, AS merupakan stabilisator dan penyeimbang (balancer) di kawasan. Di kawasan ini ada sejumlah persoalan yang membutuhkan kehadiran AS yaitu, kecemasan atas pertumbuhan militer Cina dan Jepang, persoalan nuklir Korea Utara, konflik Cina-Taiwan, konflik Korea Utara-Korea Selatan dan konflik teritorial diantara negara-negara di Asia-Pasifik. Ini dibuktikan oleh pernyataan salah satu staf senior departemen pertahanan Malaysia untuk menanggapi ditutupnya pangkalan AS di Filipina, “the… withdrawal of a US military presence… from its Philippines bases… will have an impact on the balance of power in South-East Asia. The ASEAN states have come to realize that they must develop a degree of self-reliance so as to be able to cope with internal and external problem” (Amitav Acharya,1994).

Faktor ketiga, AS memiliki ketergantungan terhadap Indonesia. Indonesia merupakan negara pemilik jalur laut terbanyak di Asia Timur. Empat dari enam jalur laut utama dunia (world vital chokepoints) di Asia Timur berada di Indonesia. Dan salah satu jalur laut tersebut adalah Selat Malaka. Diperkirakan, 63.000 kapal laut melewati Selat Malaka mengangkut seperempat dari total perdagangan dunia dan setengah dari total minyak dunia. Bank Dunia memperkirakan bahwa perdagangan dunia melalui jalur laut akan meningkat dari 21.000 juta ton-mil pada tahun 1999 menjadi 35.000 juta ton-mil pada 2010 dan 41.000 juta ton-mil pada 2014. Perhitungan Bank Dunia tersebut memperlihatkan pentingnya jalur Selat Malaka bagi perekonomian dunia. Selain itu, Selat Malaka setiap harinya juga menjadi urat nadi lalu-lintas transportasi minyak bumi sebesar 9,4 juta barel yang menghidupi perekonomian Asia Tenggara dan Asia Timur Laut, khususnya Cina dan Jepang.

Dengan posisi vital demikian, AS memiliki kepentingan besar terhadap Indonesia, tidak hanya bagi kepentingan AS semata namun juga bagi kepentingan sekutu-sekutu AS di seluruh dunia. Saat ini, AS merupakan konsumen minyak bumi terbesar di dunia. Hal itu terlihat dari konsumsi minyaknya yang mencapai 19,7 mbd pada 2002. Pada tahun 2020 diperkirakan AS akan mengimpor sebesar 25% dari kebutuhan minyaknya dari negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Begitu pula dengan Jepang sebesar 76%.

Posisi geostrategis tersebut menuntut Indonesia untuk bersikap moderat dalam berhubungan dengan AS. Sikap berseberangan dan ekstrim hanya akan merugikan Indonesia karena AS tidak akan tinggal diam melihat kepentingan strategisnya di Indonesia terancam.

Dengan melihat fenomena-fenomena demikian, tuntutan anti-AS yang diserukan sejumlah kalangan selayaknya dievaluasi kembali. Karena implikasinya sangat besar bagi Indonesia.

wendy andhika

Nuklir Korea Utara dan Perimbangan Kekuatan di Asia Timur

2006-10-16T23:00:00.001+07:00

Senin kemarin (9 Oktober 2006) Korea Utara berhasil melakukan percobaan nuklir. Keberhasilan tersebut meletakkan Korut sebagai salah satu negara nuklir di dunia setelah AS, Inggris, Perancis, RRC, India, Pakistan dan Rusia.

Ada sejumlah faktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan ketertarikan sebuah negara terhadap persenjataan nuklir. Namun, dalam konteks Korea Utara akan digunakan dua faktor untuk menjelaskan ketertarikan tersebut yaitu, kapabilitas kekuatan militer konvensional Korea Utara yang rendah dan kepentingan politis.

Walaupun Korea Utara memiliki 1,08 juta pasukan atau 44% dari total populasi, kapabilitas kekuatan militer konvensional Korea Utara lemah. Ini terlihat dari usangnya tank-tank yang dimiliki Korea Utara, seperti T-54/55/59s, T-62 dan T-34s. Begitu pula dengan sistem pertahanan udara statisnya. Sementara pilot-pilot Korea Utara hanya bisa latihan kurang dari 50 jam terbang dalam setahun. Ketidakmampuan Korea Utara meningkatkan kapabilitas tempurnya disebabkan oleh kondisi perekonomian yang buruk. Dengan memiliki senjata nuklir Korea Utara berusaha mengisi kekurangan kapabilitas persenjataan konvensionalnya tersebut.

Sementara alasan politis lebih dilandasi kepentingan untuk menaikan posisi tawar (bargaining position) Korea Utara di level internasional. Ini berkaitan dengan sikap komunitas internasional yang mengalienasi dan bersikap keras terhadap Korea Utara. Senjata nuklir akan digunakan untuk menekan komunitas internasional agar melibatkan Korea Utara di dalam percaturan global. Selain juga untuk memajukan kepentingan-kepentingan Korea Utara seperti, mencabut sanksi keuangan internasional yang diterimanya.

Perimbangan Kekuatan
Di dalam sistem internasional yang anarkis, stabilitas akan dicapai melalui perimbangan kekuatan (balance of power). Perimbangan ini bersifat dinamis yaitu, setiap saat dapat berubah sejalan dengan perubahan-perubahan yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, pada akhirnya perimbangan baru akan tercipta, entah melalui jalur damai maupun kekerasan (perang). Pertanyaannya kemudian adalah: apakah keberhasilan Korea Utara melakukan percobaan nuklir akan merubah perimbangan kekuatan di Asia Timur?

Jika melihat kondisi Korea Utara, sulit untuk menyatakan bahwa perimbangan kekuatan di Asia Timur akan berubah. Walaupun dengan pemilikan senjata nuklir kapabilitas militer Korea Utara dapat meningkat, kondisi perekonomiannya yang buruk menghambat korea Utara menjadi kekuatan regional di Asia Timur. Sulit untuk membayangkan sebuah negara menjadi kekuatan regional tanpa didukung oleh kedua faktor tersebut, militer dan ekonomi.

Kemungkinan perubahan perimbangan kekuatan datang dari respon yang diberikan oleh negara-negara di Asia Timur terhadap kemampuan nuklir Korea Utara. Jika melihat perkembangan terakhir, melalui sikap kerasnya terhadap Korea Utara, Jepang dapat menjadi pemicu pergeseran perimbangan kekuatan di Asia Timur. Kemampuan delivery system Korea Utara (Taepodong I), yang dalam beberapa tahun ke depan kemungkinan akan dapat membawa hulu ledak nuklir, yang dapat mencapai seluruh wilayah Jepang dapat mendorong Jepang untuk meningkatkan kemampuan militernya. Salah satunya telah dimulai melalui pengembangan sistem pertahanan rudal balistik (balistic missile defense system) bekerjasama dengan AS. Pemerintah Jepang telah menyatakan bahwa ambisi Korea Utara untuk menguasai senjata nuklir dan modernisasi militer Cina merupakan ancaman utama Jepang saat ini. Jika Jepang melakukan modernisasi militer maka negara-negara lain di seluruh kawasan Asia Timur akan melakukan hal yang sama karena ketakutan terhadap kebangkitan militer Jepang merupakan alasan negara-negara di kawasan ini melakukan modernisasi persenjataan. Apalagi jika Korea Utara sukses dalam pengembangan Taepodong II yang memiliki daya jelajah 4.400 km-6.700 km. Sehingga mampu menjangkau AS (Alaska), India, Pakistan dan seluruh wilayah Indonesia.

Dengan melihat konflik yang terjadi, Asia Timur merupakan kawasan yang rawan konflik antar negara (inter-state conflict). Berkaitan dengan klaim wilayah, di Asia Timur terdapat beberapa sumber konflik teritorial yaitu, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Laut Natuna, Laut Timor, Kepulauan Diaoyu/Senkaku dan Perairan Ambalat. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah yang kaya sumber daya mineral. Konflik di wilayah-wilayah itu bahkan telah sampai pada konflik militer. Dimana masing-masing negara mengerahkan kekuatan militernya untuk menghadang lawan, yang seringkali berakhir dengan konfrontasi. Ini memperlihatkan bahwa perubahan perimbangan kekuatan di Asia Timur potensial melahirkan perang (terbatas) sebelum mencapai perimbangan baru.

Dengan melihat efek nuklir Korea Utara yang demikian besar selayaknya masyarakat internasional tidak lagi menggunakan pola alienasi dan sikap yang keras dalam menghadapi Korea Utara. Karena terbukti sikap demikian malah memprovokasi Korea Utara untuk bersikap makin agresif. Keinginan Korea Utara untuk berdialog langsung dengan AS menjadikan AS sebagai faktor kunci dalam perubahan sikap masyarakat internasional tersebut. Selayaknya tawaran Korea Utara tersebut disambut positif oleh AS demi kepentingan stabilitas di kawasan Asia Timur.

Wendy Andhika P.

Jepang dan Asia Timur Pasca Koizumi

2006-09-27T20:11:00.002+07:00

Rabu kemarin (20/9/2006) Shinzo Abe terpilih secara telak menjadi Ketua Partai Demokratik Liberal (LDP) mengalahkan Menteri Luar Negeri, Taro Aso dan Menteri Keuangan, Sadakazu Tanigaki. Kemenangan ini memberi jalan bagi Abe untuk menjadi calon terkuat PM Jepang berikutnya. Ini karena 1) Abe mendapat dukungan kuat dari Koizumi; 2) kemenangan telak Abe dalam pemilihan Ketua LDP memperlihatkan dukungan kuat LDP terhadap kepemimpinan Abe; 3) secara empiris, pemimpin LDP selalu berhasil menjadi PM Jepang karena LDP dan koalisinya merupakan mayoritas di Parlemen.

Shinzo Abe merupakan seorang tokoh garis keras di bidang pertahanan Jepang. Hal ini setidaknya terlihat dari janjinya yang akan menaikan status Badan Pertahanan Jepang menjadi Kementerian penuh pada akhir tahun ini jika terpilih menjadi PM. Selain itu ia juga berusaha untuk mengamandemen konstitusi untuk meningkatkan pengaruh militer Jepang di luar negeri.

Saat ini, di Jepang setidaknya terdapat tiga kelompok besar dalam menyikapi masa depan kekuatan militer Jepang (Zhang & Montaperto, 1999). Kelompok pertama disebut sebagai kelompok ”mainstream”. Semenjak pertengahan 1990-an, kelompok ini didominasi oleh kalangan realis-militer yang menginginkan Jepang memperoleh tanggungjawab politik dan militer yang lebih besar di dalam kerjasama pertahanan bilateral. Pasukan Beladiri Jepang (SDF) harus meningkatkan kemampuan command, control, communication and intelligence (C3I) dan memiliki kemampuan (power) militer yang independen. Berkaitan dengan kerjasama pertahanan AS-Jepang, kelompok ini berpandangan bahwa Jepang dan AS harus membangun forum dialog keamanan (security dialogue) serta meningkatkan saling-pemahaman (mutual understanding) dan efektivitas aliansi.

Kelompok kedua disebut sebagai kelompok nasionalis. Kelompok ini berpandangan bahwa Jepang harus membangun kemampuan pertahanan sendiri dan melepaskan diri dari AS. Langkah awal yang diusulkan adalah merevisi konstitusi yang membatasi Jepang untuk mengembangkan kemampuan militer. Sementara kelompok ketiga adalah para Pasifis. Kalangan Pasifis menginginkan Jepang memberikan kontribusi di dalam kepemimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengakhiri kerjasama keamanan dengan AS. Selain itu, kalangan Pasifis juga mendukung Jepang untuk mempertahankan konstitusi yang damai dan mengurangi kemampuan militernya.

Ada sejumlah faktor yang mendorong berkembangnya pemikiran untuk meningkatkan kemampuan militer Jepang yaitu, pertama, persepsi ancaman keamanan dari Cina. Sejumlah perselisihan yang terjadi antara Cina dan Jepang, terutama yang berkaitan dengan luka sejarah ekspansi Jepang ke Cina, yang diikuti dengan aktivitas modernisasi militer Cina telah melahirkan kecemasan di Jepang. Bagi Jepang, Cina merupakan ancaman terbesar keamanannya. Hal ini dapat terlihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan harian Jepang Yomiuri Shimbun bahwa 65,3% dari 1.867 responden menyatakan bahwa Cina tidak dapat dipercayai. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi dari enam kali jajak pendapat yang sama yang dilakukan oleh Yomiuri Shimbun sejak 1988.

Kedua, kecemasan terhadap aktivitas militer Korea Utara. Kemampuan rudal balistik Korea Utara (Taepodong-1) yang mampu menjangkau seluruh wilayah Jepang, serta diikuti oleh penolakan Korea Utara untuk mematuhi aturan-aturan keamanan internasional tentunya mendapat perhatian yang serius dari Jepang. Kecemasan ini tampak dari pernyataan Sekretaris Utama Kabinet Jepang, Shinzo Abe berkaitan dengan uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara bulan Juli lalu. Abe menyatakan bahwa jika memang tidak ada pilihan, Jepang dapat saja menyerang basis-basis rudal Korera Utara sebagai upaya mempertahankan diri.

Ketiga, desakan dari masyarakat lokal dan keinginan dari AS sendiri untuk mengurangi kehadiran kekuatan militernya di Asia Timur. Munculnya beragam persoalan sosial berkaitan dengan kehadiran tentara AS di sejumlah negara telah melahirkan protes dan penolakan dari beragam masyarakat di negara-negara bersangkutan (Jepang, Korea Selatan dan Filipina). Selain itu, peningkatan ancaman keamanan non-konvensional (terorisme) terhadap AS di berbagai kawasan menyebabkan AS terpaksa mengatur ulang penggelaran (deployment) pasukannya di seluruh dunia. Ini dapat dilihat dari keinginan AS untuk mengurangi jumlah pasukannya di Korea Selatan dari 32.500 menjadi 20.000 dalam beberapa tahun ke depan. Diperkirakan, pasukan-pasukan ”eks-Korsel” tersebut akan digunakan AS untuk menjalankan misi-misi lainnya di luar wilayah Asia.

Kompetisi Persenjataan
Seandainya Abe terpilih menjadi PM ada sejumlah permasalahan yang harus ia perhatikan sebelum meningkatkan kemampuan militer Jepang. Pertama, Asia Timur merupakan kawasan yang pengembangan Confidence Building Measures (CBMs) dan kerjasama multilateralnya berjalan tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan buku putih pertahanan (defense white paper). Buku putih pertahanan setidaknya berisi empat hal utama yaitu, penilaian ancaman, tujuan kepentingan nasional, postur pertahanan terkini dan rencana pengembangan pertahanan. Namun di dalam prakteknya tidak semua negara di Asia Timur menyusun buku putih pertahanannya sesuai ketentuan. Sejumlah hal masih dianggap tabu untuk disosialisasikan. Ini disebabkan oleh masih dominannya pendekatan kepentingan nasional di dalam interaksi antar negara di Asia Timur.

Kedua, sebagaimana Jepang, Cina pun menganggap Jepang sebagai salah satu sumber ancaman keamanan terbesarnya (Crane, et.al., 2005). Persepsi ancaman ini dilandasi oleh sejarah ekspansi yang dilakukan Jepang terhadap Cina di masa lalu. Para pemimpin dan perancang strategi Cina selalu waspada terhadap terhadap kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer. Bagi mereka perubahan doktrin, struktur pertahanan dan gelar kekuatan yang dilakukan Jepang merupakan bukti upaya Jepang untuk meningkatkan kemampuan militer dan meningkatkan pengaruhnya di kawasan. Selain itu, Cina juga menaruh perhatian terhadap kerjasama keamanan antara Jepang dan AS. Cina memiliki ketakutan bahwa tanpa disadari, AS mempersenjatai kembali Jepang melalui perdagangan bilateral di bidang senjata dan teknologi pertahanan, khususnya kerjasama sistem pertahanan rudal. Kecemasan ini beralasan mengingat pada tahun 2004, AS dan Jepang telah menandatangani kerjasama sistem pertahanan rudal. Bagi Cina, kerjasama pertahanan militer AS-Jepang ditakutkan merupakan sebuah strategi regional untuk menghambat dan membendung pengaruh Cina di Asia.

Dengan lemahnya CBMs, maka solusi yang diambil Cina berkaitan dengan peningkatan kemampuan militer Jepang adalah, dapat saja, berupa melanjutkan terus program modernisasi militernya untuk menandingi (mencapai paritas) peningkatan kemampuan militer Jepang. Jika ini yang terjadi maka kompetisi persenjataan di Asia Timur akan terus berlanjut. Sebagaimana dijelaskan oleh Andrew Mack & Desmond Ball bahwa ketakutan terhadap kebangkitan Cina dan Jepang merupakan salah satu alasan terjadinya modernisasi dan kompetisi persenjataan di Asia Timur (Mack & Ball, SDSC Working Paper, 1992). Hingga kini modernisasi dan kompetisi tersebut terus berlanjut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan SIPRI. Pada tahun 2000-2004, pengiriman senjata ke Asia merupakan yang tertinggi di dunia sebesar US$33.573 juta. Sebagai perbandingan, pengiriman senjata ke kawasan Amerika adalah US$6.932 juta, Afrika US$5.130 juta, Eropa US$21.875 juta, Timur Tengah US$ 14.517 juta. Dari US$33.573 juta tersebut, porsi pengiriman senjata ke Asia Tenggara (Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Indonesia) tercatat sebesar US$3.482 juta dan Asia Timur Laut: Cina (US$11.677 juta), Korea Selatan (US$2.755 juta), dan Taiwan (US$ 1.571 juta) dan Jepang (US$ 975 juta).

Dengan melihat fenomena-fenomena demikian, Abe harus betul-betul mempertimbangkan secara matang keinginannya untuk meningkatkan kemampuan militer Jepang. Karena implikasinya dapat berupa dilema keamanan: bukannya menciptakan keamanan bagi Jepang, malah sebaliknya meningkatkan kerentanan keamanan nasional Jepang dan kawasan Asia Timur.

• Tulisan ini pernah dimuat di harian Kompas tanggal 22 September 2006 dengan judul yang sama.

Wendy Andhika