Beberapa Pertanyaan atas Perlambatan Ekonomi Cina

Pada saat membuka Forum Boao beberapa hari yang lalu Presiden Cina, Xi Jinping, menyatakan bahwa era pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat tinggi telah berlalu, walaupun masih berada di level yang tinggi. Ada dua alasan yang dikemukakan Xi terkait dengan perlambatan ekonomi tersebut.

Pertama, performa ekonomi Cina memang telah menurun dan hal ini telah menjadi pembicaraan para pemerhati Cina sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan sejumlah pemerhati mengaitkan penurunan performa ini sebagai indikator ketidakmungkinan Cina menggeser Amerika Serikat sebagai negara adidaya (superpower).

Kedua, perlambatan ekonomi ini merupakan langkah Cina untuk membenahi persoalan-persoalan yang ada di dalam negeri yang memiliki dampak terhadap performa ekonomi. Persoalan ini antara lain adalah kerusakan lingkungan, korupsi dan persoalan demografis.

Kondisi perekonomian Cina yang demikian, selanjutnya memunculkan beberapa pertanyaan:

1. Apa benar Cina tidak akan menjadi negara adidaya sebagaimana diprediksi oleh sejumlah pemerhati Cina? Jika prediksi tersebut benar, sementara, di sisi yang lain, Amerika Serikat juga sedang mengalami penurunan ekonomi yang dipercaya akan menghilangkan statusnya sebagai negara adidaya, lalu sistem internasional apa yang akan kita hadapi di masa depan?
2. Apa yang akan terjadi dengan sistem ekonomi global saat ini yang juga sedang mengalami perlambatan, bahkan di beberapa wilayah mengalami krisis ekonomi,  dan banyak pihak mengharapkan Cina dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global?
3. Dengan menjadikan ekonomi Cina sebagai pendorong pertumbuhan global tentunya perlambatan di ekonomi Cina akan makin memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Dengan demikian, jika perlambatan ini terus berlangsung dan terjadi krisis global, apakah krisis yang terjadi akan melahirkan perang dunia seperti yang telah ada?

Wendy Prajuli

»»  READMORE...

Implikasi Regional Peningkatan Hubungan Rusia dan Cina

Dua hari yang lalu Global Times menurunkan berita tentang rencana Xi Jinping untuk mengunjungi Rusia dan Afrika Selatan sebagai kunjungan perdanya sebagai Presiden Cina pasca pelantikan di bulan Maret nanti. Rencana ini mengundang pertanyaan mengapa bukan Amerika Serikat sebagai tujuan lawatan pertama Xi. Apalagi mengingat hubungan Cina dan Amerika Serikat yang makin kompetitif di Asia-Pasifik.

Setidaknya ada dua  alasan yang dapat dikemukakan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, sikap ini merupakan ekspresi dari kompetisi kekuatan antara Cina dan AS di Asia-Pasifik.yang diikuti oleh rasa percaya diri Cina yang makin meningkat di sistem internasional, khususnya terhadap AS. Dengan tidak menempatkan AS sebagai  tujuan lawatan pertama Cina ingin menunjukan bahwa dia tidak berada di bawah bayang-bayang dominasi AS. Selain itu, sikap ini juga menunjukan pengaruh kalangan nasionalis yang kuat di dalam kebijakan luar negeri Cina.  

Kedua, Cina melihat Rusia sebagai sekutu potensial untuk menghadapi kebijakan AS untuk mengimbangi kehadiran Cina yang makin kuat di Asia-Pasifik. Sikap Cina yang makin mendekat ke Rusia dan upaya Cina membangun hubungan persekutuan yang makin erat dengan Rusia telah tampak sejak pertengahan 2000an. Sebagai contoh, upaya tersebut terlihat dari kerjasama militer Cina dan Rusia yang meningkat sejak 2005.

Perubahan konstelasi politik internasional tersebut membawa, paling tidak, dua implikasi. Pertama, rasa percaya diri Cina yang meningkat atas AS berpotensi meningkatkan ketegangan antara Cina dan AS, sepanjang kedua negara tidak bisa menemukan pola manajemen konflik yang baik diantara mereka. Kedua, pola hubungan antara Cina-AS akan makin kompleks dengan keterlibatan Rusia di dalam hubungan Cina-AS tersebut. Apalagi jika mengingat hubungan Rusia-AS yang juga tidak bisa dibilang harmonis. Pada akhirnya dua faktor tersebut berpotensi mengancam stabilitas regional di Asia-Pasifik.    

Wendy Prajuli

»»  READMORE...

ASEAN dan Konsensus: Masihkah Sejalan?

Prinsip konsensus bersama-sama dengan prinsip non-intervensi merupakan dua prinsip dasar yang selalu digaung-gaungkan oleh ASEAN sebagai keunikan ASEAN. Di dalam prinsip konsensus ini segala keputusan yang akan diambil oleh ASEAN diputuskan secara musyawarah dan mufakat.

Sejak ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 prinsip konsensus ini selalu mewadahi setiap keputusan yang dibuat oleh ASEAN. Namun pada pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN yang ke 45 di Phnom Penh, Kamboja yang lalu catatan tersebut luruh. Untuk pertama kalinya ASEAN gagal mencapai konsensus dalam menyikapi konflik di laut Cina Selatan.  Intervensi negara besar (major power), khususnya Cina, telah meruntuhkan catatan ASEAN yang membanggakan tersebut.  

Namun, “diplomasi keliling ASEAN“ yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, pasca pertemuan telah menyelamatkan (muka) ASEAN. Diplomasi Indonesia tersebut berhasil membangun kesepakatan di antara negara-negara anggota ASEAN dalam menyikapi konflik di laut Cina Selatan. Ada 6 poin kesepakatan yang dicapai dari diplomasi keliling tersebut, yaitu:

1. The full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2002).
2. The Guidelines for the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2011).
3. The early conclusion of a Regional Code of Conduct in the South China Sea.
4. The full respect of the universally recognized principles of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
5. The continued exercise of self-restraint and non-use of force by all parties.
6. The peaceful resolution of disputes, in accordance with universally recognized principles of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Hanya saja, sekalipun kesepakatan kembali dapat diraih, apa yang terjadi pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Phnom Penh tersebut tetap mengundang pertanyaan. Apakah kegagalan mencapai konsensus tersebut merupakan bukti  bahwa ASEAN tidak lagi identik dengan konsensus-isme? Apakah itu merupakan bukti prinsip konsensus telah tergerus dari ASEAN?

Bagi saya, untuk saat ini masih terlalu prematur untuk menyatakan bahwa konsensus di dalam tubuh ASEAN telah tergerus. Untuk menilai apakah prinsip konsensus telah tergerus dari ASEAN diperlukan adanya kejadian yang berulang seperti yang terjadi di Phnom Penh. Harus ada kasus-kasus lain yang juga memperlihatkan bahwa ASEAN tidak lagi mampu mencapai kesepakatan secara konsensus.  

Namun apa yang terjadi di Phnom Penh dapat dianggap sebagai sebuah alarm bahwa prinsip konsensus di ASEAN rentan terhadap intervensi pihak luar, terutama negara-negara besar (major power).

Wendy Prajuli

Sumber foto: http://blogs-images.forbes.com/mikemyatt/files/2012/03/decision-making-processes1.jpg

»»  READMORE...

Membangun 'Indonesian School' of IR: Sebuah Catatan

Dalam beberapa bulan terakhir ini, semangat untuk membangun apa yang disebut sebagai ‘Indonesian School’ of IR tampak kembali menggeliat. Salah satu kampus swasta di Jakarta bahkan tampak intens membangun diskusi mengenai mimpi besar ini.

Merespon semangat tersebut beberapa waktu yang lalu Evan A. Laksmana menulis di blognya tentang 6 hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi siapa saja yang berkeinginan membangun ‘Indonesian School’ of IR. Hal yang sama juga ingin dilakukan oleh tulisan ini. Namun, jika Evan melihat dari perspektif mikro, tulisan ini akan mencoba melihat persoalan membangun ‘Indonesian School’ of IR tersebut dari perspektif makro. 

Ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian dan perlu dituntaskan dalam membangun ‘Indonesian School’ of IR. Tiga dari empat hal tersebut mengacu pada tulisan Bob S. Hadiwinata yang menjelaskan tentang kondisi terkini dari kajian hubungan internasional di Indonesia. Tulisan tersebut berjudul International Relations in Indonesia: Historical Legacy, Political Intrusion, and Commercialization.”

Pertama, kajian hubungan internasional di Indonesia didominasi oleh pendekatan realis. Ketika membangun ‘Indonesian School’ dominasi ini harus dibongkar. Kajian HI di Indonesia harus dibuka seluas-luasnya bagi pendekatan-pendekatan baru. Keberadaan pendekatan-pendekatan baru ini penting untuk membangun ‘school of IR’ yang baru. sebagai contoh adalah Copenhagen School. Sebagai sebuah ‘school of IR, Copenhagen School tumbuh dari hasil menyerap pendekatan baru yang melihat fenomena sosial sebagai sesuatu yang dikonstruksi. Dari hasil menyerap pendekatan ini Copenhagen School berhasil menelurkan konsep baru di dalam kajian hubungan internasional, yaitu Sekuritisasi.

Kedua, para akademisi sosial di Indonesia, khususnya akademisi HI, melihat kredibilitasnya sebagai seorang akademisi berdasar pada sejauh mana ia dekat dengan kekuasaan. Bukan pada sejauh mana ia bekontribusi pada perkembangan ilmu hubungan internasional. Kesadaran yang demikian menyebabkan akademisi HI di Indonesia lebih sibuk membangun hubungan dengan kekuasaan daripada sibuk mencari hal-hal baru di dalam ilmu hubungan internasional.  Kondisi tersebut tentu saja akan menyulitkan bagi tumbuhnya ‘Indonesian School’ of IR karena, sebagaimana telah dijelaskan di poin pertama, membangun Indonesian School’ membutuhkan pencarian pendekatan-pendekatan baru di dalam ilmu hubungan internasional.

Ketiga, akademisi HI di Indonesia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar daripada meneliti atau memikirkan, sekali lagi, pendekatan-pendekatan baru di dalam ilmu hubungan internasional.

Keempat, persoalan klasik: keterbatasan akses terhadap fasilitas pendukung. Yang dimaksud fasilitas pendukung di sini adalah seminar, konferensi, buku dan jurnal bermutu berkualitas internasional. Menemukan pendekatan baru di dalam imu pengetahuan tidaklah seperti dukun yang mencari wangsit dengan bertapa di gua yang jauh dari peradaban manusia. Sebaliknya, menemukan pendekatan baru tersebut membutuhkan interaksi yang intens dan luas dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Seminar, konferensi, buku dan jurnal merupakan media interaksi tersebut.

Demikianlah 4 hal yang perlu menjadi perhatian serius dan perlu dipecahkan dalam upaya membangun ‘Indonesian School’ of IR.    

wendy prajuli

»»  READMORE...

Apakah Cina Makin Asertif di Laut Cina Selatan?

“Is China Becoming More Assertive in the South China Sea?” merupakan salah satu sub-judul dari tulisan M. Taylor Fravel  berjudul MaritimeSecurity in the South China Sea and the Competition over Maritime Rights yang dimuat di sebuah laporan berjudul Cooperation from Strength: The United States, China and the South China Sea yang diterbitkan oleh Center for New American Security, sebuah lembaga penelitian di Washington DC.

Di dalam sub-bab tersebut Fravel berargumen bahwa Cina tidaklah seasertif apa yang dibayangkan selama ini. Ada 2 indikator yang digunakan Fravel untuk memperkuat analisanya. Pertama, Cina tidak memperluas wilayah klaimnya, baik klaim kedaulatan (sovereignty claims) maupun klaim atas hak-hak maritim (maritime rights claims), di Laut Cina Selatan. Klaim kedaulatan Cina atas Kepulauan Paracel dan juga Kepulauan Spratly telah berlangsung sejak tahun 1951 dan klaim ini hanya mengacu pada klaim yang telah dilakukan oleh pemerintah Cina sebelumnya. Sementara untuk klaim atas hak-hak maritim pertama kali disampaikan oleh Cina pada tahun 1958 ketika terjadi Krisis Jinmen.

Hal yang sama juga berlaku bagi “the nine-dash line” yang muncul di peta-peta Laut Cina Selatan yang dibuat oleh Cina.  “Sembilan garis putus-putus” ini, yang menggambarkan wilayah di Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Cina, juga bukan hal baru yang menunjukan perluasan klaim Cina di Laut Cina Selatan karena garis ini telah ada sejak tahun 1947 pada peta yang dibuat oleh Republik Cina (Republic of China) atau yang kini lebih dikenal sebagai Taiwan.  

Kedua, dalam mempertahankan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan, Cina tidak menggunakan kekuatan militernya. Melainkan menggunakan lembaga-lembaga sipil penegak hukum di laut, South Sea Region Fisheries Administration Bureau (SSRFAB) dan China’s Marine Surveillance Force (MSF).

Satu-satunya tindakan Cina yang dipandang Fravel berpotensi menunjukan asertifitas Cina adalah aksi Cina pada Mei 2011 yang mengganggu aktivitas kapal survei seismik milik Vietnam yang beroperasi di Laut Cina selatan dengan memotong kabel survei dari kapal tersebut. Fravel menyatakan jika frekuensi aksi serupa meningkat di masa depan maka itu dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukan asertifitas Cina di Laut Cina Selatan.  

wendy prajuli

»»  READMORE...

Questioning the effectiveness of the Guidelines for Implementation of DOC

In July 2011 ASEAN members and China agreed on guidelines for implementation of DOC (The Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea). On the document, it says “these guidelines are to guide the implementation of possible joint cooperative activities, measures and projects as provided for in the DOC.”  Later, one of the provisions says “the parties to the DOC will continue to promote dialogue and consultations in accordance with the spirit of the DOC.”

Those indicate that the guidelines are aimed to improve cooperation and reduce tension in South China Sea. So, will the guidelines be effective to gain the aims? To answer this question let’s take a look at some cases happened in South China Sea after the guidelines signed.

Case 1                     

In October 2011, 3 months after the guidelines agreed, India and Vietnam signed an agreement of joint oil exploration in South China Sea even though China had objection on it. China objection can be seen from statements on China’s media.

According to this agreement, People’s Daily Online, a Chinese state-run media, said the agreement was illegal and “China may consider taking actions to show its stance and prevent more reckless attempts in confronting China in the area.”  At the same time, another Chinese state-run media, Global Times, said the same thing and quoted statement of Ye Zicheng, director of Peking University's China Center for Strategic Studies, “China must make a solemn protest and demand an explanation. The oil deal violates China's maritime interests. Beijing must take measures to stop such an act from expanding."

Case 2

Also in October 2011 Philippine and U.S. conducted military drills in South China Sea. The drills involved 3,000 Filipino and U.S. marines. U.S. official said the drills were not aimed at China. However, he said the drills were aimed at to ensure U.S. and Filipino military could jointly respond to ”anything that arises” which can be defined as military clash in South China Sea that possibly involving China.

Later, in earlier 2012 Philippine publicized its intention to increase military cooperation with U.S. to protect Philippine’s claims in South China Sea. The announcement then provoked China to respond. Global Times said by announcing its intention to boost military ties with U.S, Philippine gave a sign that it wanted to “expand the US military presence on its soil” and China had to respond to this Filipino maneuver. Furthermore, Global Times said “China may consider cooling down its business ties with the Philippines. One step forward in military collaboration with the US means a step backward in economic cooperation with China.”

Case 3

This month, March 2012, Vietnam announced its objection to Chinese company, China National Offshore Oil Corporation or CNOOC, for opening oil and gas tender for 19 blocks near the Paracel Island. Vietnam said what Chinese did was violating Vietnam’s territory. However China refused Vietnam’s objection by saying Vietnam had to respect China’s territorial integrity.

Conclusion

So will the Guidelines be effective? I am pessimistic. Those cases show that the claimants do not have good will to improve cooperation and reduce tension in South China Sea. Nothing has changed after the sign of the guidelines. Claimants still like to take provocative actions that contradicting with the aims of the Guidelines. 

wendy prajuli

»»  READMORE...

Hasil Pemilu Taiwan Untungkan Amerika Serikat

Ma Ying-jeou kembali memenangi pemilu nasional di Taiwan. Kemenangan ini hanya selisih tipis dari pesaingnya, Tsai Ing-wen. Ma dan KMT (Kuomintang) merebut 51.6% suara. Sementara Tsai dan DPP (Democratic Progressive Party) meraih 45.6% suara.

Kemenangan KMT merupakan pertanda berlanjutnya stabilitas keamanan di selat Taiwan yang telah dibangun oleh KMT sejak 5 tahun yang lalu melalui kebijakan “peredaan ketegangan dengan Cina.” Kemenangan ini merupakan sebuah keuntungan bagi negara-negara di Asia-Pasifik, khususnya Amerika Serikat.

Sebagaimana telah diketahui bersama, kondisi ekonomi Amerika Serikat yang memburuk serta juga bangkitnya Cina sebagai kekuatan baru kawasan telah berdampak besar pada kebijakan dan strategi keamanan AS. Awal bulan ini AS telah mengumumkan bahwa akan ada perubahan besar-besaran di dalam strategi keamanannya. Dua perubahan besar tersebut adalah pemotongan anggaran militer dan perubahan orientasi keamanan ke kawasan Asia-Pasifik.

Kemenangan Ma di Taiwan tentunya sejalan dengan 2 perubahan besar di dalam kebijakan AS tersebut. Pertama, perubahan orientasi keamanan AS ke Asia-Pasifik disebabkan oleh faktor pertumbuhan kekuatan Cina yang dicemaskan akan mengancam stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Termasuk di dalamnya adalah kecemasan akan terjadinya konflik terbuka di selat Taiwan. Kemenangan Ma yang mengambil kebijakan kooperatif dengan Cina tentunya meminimalisir kemungkinan konflik ini. Berbeda jika seandainya yang menang adalah kandidat dari DPP yang pro-kemerdekaan. Kemungkinan terjadinya ketegangan di selat Taiwan sudah pasti lebih besar.

Kedua, probabilitas ketegangan yang rendah ini juga menguntungkan dari sisi keuangan AS. Ketegangan atau konflik di selat Taiwan yang terjadi di saat AS sedang menjalankan kebijakan pemotongan anggaran pertahanan tentunya akan menjadi beban berat bagi negara adidaya ini. Sebagai negara adidaya AS sudah pasti memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan dunia, khususnya di Asia-Pasifik. Selain itu, AS juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi Taiwan sesuai dengan kesepakatan persekutuan AS-Taiwan (Taiwan Relations Act).

wendy prajuli

»»  READMORE...

Realism is back!!

After 11 years messed with ‘global war on terror’, the situation of international relations, especially in security issues, now is going back to its traditional practice, realism. Even though, IR analysts believe that ‘global war on terror’ was the turning point of the return of realism in international relations, in fact, it was not.

Realism is a condition where state is the dominant actor in international relations. So, it means in realism the dominant model of interaction is interstate relations, not asymmetrical relations between state and non-state actor.

During the period of global war on terror we saw that the model of interaction was asymmetrical relations. On the one side, there was a group of states led by the United States and the United Kingdom that fought against terrorism, while, on the other side, there was Al-Qaeda. Al-Qaeda was not a group of states, even though was believed to be supported by some states. Al-Qaeda was a terrorist group that classified as non-state actor. So, the period of global war on terror was not realism.

Otherwise, the implementation of realism is just starting today. It is marked by 2 things, namely the withdrawal of American troops from Iraq and the agreement between the United States and Australia to deepen its alliance by giving Australian soil as a base for 2.500 marines of the United States. The withdrawal of American troops from Iraq is the mark of the end of the global fight against terrorism. At the same time, the agreement between the United States and Australia is the mark of the start of the power competition between the United States and China.

During this period international system will be dominated by 2 issues. First, conflict between the United States and Iran due to the issue of Iranian nuclear weapons development. Second, power competition between the United States and China in Asia-Pacific region. Both issues, then, confirm the implementation of realism because within this period international relations will be dominated by interstates relations.

Finally, it is not only Backstreet Boys, who will have a concert in Jakarta on June 1^st, 2012, who can say "Backstreet's back" to the world, but also realism in international relations.

wendy prajuli

»»  READMORE...

Strategi Pertahanan “Island Chains” Cina & Keamanan Indonesia

Pada tahun 1980an Laksamana Liu Huaqing, komandan angkatan laut Cina (PLAN), membeberkan strategi pertahanan Cina yang disebut sebagai strategi Island Chains. Strategi ini mengasumsikan bahwa Cina memiliki 2 level perimeter pertahanan yang berada jauh di lepas pantai Cina. Hanya saja, hingga kini pemerintah Cina belum mengeluarkan penjelasan resmi mengenai batasan tegas dari perimeter pertahanan tersebut.

Namun, para pakar pertahanan meyakini bahwa perimeter pertama (first island chain) memanjang dari utara ke selatan melewati kepulauan Jepang, Taiwan, Filipina, dan Indonesia (Kalimantan). Sementara perimeter kedua (second island chain) memanjang dari utara ke selatan melewati kepulauan Bonin, kepulauan Mariana, Guam, dan kepulauan Caroline. Wilayah yang dicakup oleh strategi ini sangat luas dimana beberapa diantara wilayah tersebut merupakan wilayah konflik, seperti laut Cina Timur dan laut Cina Selatan.

Hingga kini Cina belum sepenuhnya mampu mengontrol seluruh wilayah yang tercakup ke dalam strategi tersebut. Saat ini, kekuatan militer Cina baru mampu mengontrol kawasan di perimeter pertama, yaitu laut Kuning, laut Cina Timur, dan laut Cina Selatan. Di atas kertas, Cina berencana untuk memiliki kemampuan mengontrol perimeter kedua dalam dua tahap. Tahap pertama Cina akan berupaya memiliki kontrol atas wilayah kepulauan Kuril, laut Jepang, Laut Filipina, kepulauan Mariana, kawasan laut Indonesia, dan kepulauan Palau pada tahun 2020. Sementara pada tahap kedua Cina akan berupaya membangun kemampuan untuk mengontrol wilayah hingga ke Guam. Tahap kedua ini diperkirakan akan tuntas pada tahun 2050.

Strategi pertahanan Cina tersebut tentunya berimplikasi terhadap keamanan Indonesia karena Indonesia menjadi salah satu pilar dari “benteng” pertahanan Cina. Artinya jika terjadi konflik atau perang di kawasan Asia-Pasifik yang melibatkan Cina, Indonesia rawan atas intervensi Cina, baik dalam bentuk invasi maupun tekanan politik. Indonesia berpotensi pula dijadikan medan perang oleh Cina untuk menghadapi lawannya.

Dengan kondisi demikian penting bagi Indonesia sedari kini mulai memikirkan langkah ke depan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk tersebut. Kebutuhan ini makin penting jika melihat perkembangan terbaru di kawasan Asia-Pasifik dimana power competition antara AS dan Cina makin meningkat. Eskalasi yang meningkat ini terlihat dari penguatan aliansi AS-Australia dalam bentuk pemberian akses bagi penempatan 2500 pasukan AS di Australia dan adanya upaya untuk memperkuat kerjasama dengan India yang dilakukan oleh AS dan para sekutunya (Jepang dan Australia).

wendy prajuli

»»  READMORE...

Catatan Trefor Moss tentang Kapal Induk Cina, Shi Lang

Trefor Moss, “Decoding China’s Aircraft Carrier,” The Diplomat, http://the-diplomat.com/2008/02/14/chinese-ghost-story/?all=true.

Menurut Trefor Moss kehadiran kapal induk pertama Cina dapat dipahami dalam 2 level: simbolik dan purposive.

Secara simbolik, Shi Lang akan digunakan oleh Cina untuk makin meningkatkan status sebagai negara besar (great power state). Menurut Moss, walaupun Cina selama ini telah sukses melakukan banyak modernisasi persenjataan, sebagian besar dari modernisasi tersebut adalah modernisasi persenjataan asimetris, seperti misil balistik anti-kapal, sistem anti-satelit dan perang dunia maya (cyber warfare). Sehingga kehadiran kapal induk ini penting untuk menjadi simbol kemajuan yang telah dicapai Cina dalam modernisasi persenjataan konvensional. Selain itu, kapal induk sejak lama juga dipersepsikan oleh masyarakat luas sebagai milik negara-negara besar dan elit.

Sementara jika dilihat dari tujuannya (purposive level), mengingat Cina selama ini belum pernah memiliki dan mengoperasikan kapal induk, Shil Lang hanya akan digunakan sebagai kapal latih bagi pilot-pilot angkatan laut Cina yang tidak memiliki pengalaman menerbangkan dan mendaratkan pesawat di atas kapal induk. Kapal ini juga tidak akan digunakan Cina sebagai mesin perang mengingat Shi Lang juga memiliki fungsi simbolik yang merupakan fungsi utama kapal ini. Diluar fungsinya sebagai kapal latih, Shi Lang hanya akan digunakan sebagai alat diplomasi, seperti menjalankan misi-misi kemanusiaan.

Sayangnya, sekalipun kapal induk ini akan lebih banyak digunakan di luar fungsinya sebagai mesin perang, Shi Lang berpotensi besar memicu terjadinya arms buildup di kawasan, terutama di wilayah sengketa di laut Cina Selatan. Moss mengambil Vietnam sebagai contoh kasus. Menurut Moss, pembelian 6 unit kapal selam Rusia kelas-kilo yang dilakukan oleh Vietnam merupakan respon atas modernisasi militer yang dilakukan Cina selama ini.

wendy prajuli

»»  READMORE...

Dilema Keamanan dalam Penyusunan RUU Keamanan Nasional

Secara tradisional konsep Keamanan dipahami sebagai keamanan negara yang bersifat militer. Namun dalam perkembangannya konsep keamanan mengalami perluasan dimana keamanan tidak lagi dipahami sebagai keamanan negara dan militer melainkan keamanan juga dipahami sebagai keamanan non-negara (individu, masyarakat dan lingkungan hidup) dan non-militer (ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hidup).

Dari segi akademis, perluasa definisi ini merupakan sebuah keuntungan. Melalui perluasan definisi keamanan banyak ruang-ruang baru yang dapat dieksplorasi untuk menghasilkan kajian-kajian baru yang akan memperkaya pengetahuan manusia.

Namun, dari segi kebijakan negara perluasan ini melahirkan dilema keamanan. Di satu sisi kebijakan negara perlu untuk mengadopsi perluasan konsep keamanan ini untuk meningkatkan responsibiltas sistem keamanan mengantisipasi ancaman yang selalu berubah dan berkembang. Sementara di sisi yang lain pengadopsian konsep ini berisiko mengancam kebebasan dan keamanan warganegara karena mengadopsi konsep ini berarti juga memberikan akses kepada negara, atas nama keamanan nasional, untuk mengintervensi ruang pribadi individu. Sebagai contoh adalah pengadopsian konsep keamanan politik berisiko memberi ruang kepada negara untuk mengintervensi kebebasan individu untuk memilih ideologi politik. Atas nama keamanan nasional negara bisa melarang seseorang untuk menganut ideologi tertentu. Bahkan memenjarakan seseorang hanya karena berideologi tertentu.

Di dalam kasus Indonesia, dilema keamanan ini tampak dalam penyusunan undang-undang keamanan nasional. Perdebatan antara memperluas atau membatasi definisi keamanan selalu terjadi. Pendukung perluasan keamanan keamanan melihat konsep keamanan non-militer perlu dimasukan sebagai bagian dari undang-undang keamanan nasional. Dengan tujuan untuk meningkatkan responsibilitas negara mengatasi ancaman yang selalu berkembang. Sementara di sisi yang lain, pendukung pembatasan keamanan beranggapan perluasan keamanan tidak diperlukan. Keamanan cukup dipahami sebagai ancaman militer. Dengan tujuan untuk mencegah negara memiliki akses untuk memasuki wilayah pribadi warganegara. Serta juga mencegah militer mendapatkan rasionalisasi untuk bekerja di luar fungsinya.

Terkait dengan polemik ini, Saya sendiri merasa undang-undang keamanan nasional perlu mengadopsi isu-isu non militer. Hanya saja perlu diberi batasan yang tegas hingga sejauh mana pengadopsian ini dapat ditoleransi. Dalam pandangan saya keamanan non-militer ini cukup dikaitkan dengan persoalan penegakkan ketertiban masyarakat (public order). Sehingga bentuk ancamannya nanti hanya berupa ancaman terhadap ketertiban masyarakat, seperti aksi-aksi kriminal.

Dengan mendefinisikan keamanan non militer seperti demikian ada 2 keuntungan yang diperoleh. Pertama, akses negara terhadap ke wilayah pribadi dapat dicegah. Kedua, akses militer untuk memasuki wilayah di luar fungsinya juga dapat dihindari karena definisi demikian secara tidak langsung juga menjelaskan dan membagi secara tegas wilayah kerja militer dan wilayah kerja aktor-aktor keamanan lainnya yang memiliki tugas sebagai penegak hukum.

wendy prajuli

»»  READMORE...

Amerika Serikat Ingin Pangkalan Militer di Australia, Mengapa?

Dalam waktu dekat, Amerika Serikat (AS) akan menandatangani kesepakatan yang akan memberikan akses “permanen dan konstan” atas pangkalan militer Australia kepada angkatan laut AS. Dari sisi AS, ada 2 alasan yang dapat dikemukakan terkait dengan kesepakatan tersebut.

Pertama, kesepakatan tersebut terkait dengan orientasi AS yang makin meningkat di kawasan Asia. Meningkatnya orientasi AS di kawasan Asia dapat dilihat dari beberapa variable yaitu:

1. Kunjungan luar negeri pertama presiden AS, Barrack Obama, adalah ke kawasan Asia, yaitu Jepang.
2. Tulisan menteri luar negeri AS, Hillary Clinton, berjudul “America’s Pacific Century” di Foreign Policy bahwa Asia merupakan partner strategis AS.
3. Kehadiran Barrack Obama di dalam pertemuan-pertemuan regional Asia.

Dengan adanya orientasi tersebut maka melalui kesepakatan dengan Australia tersebut, AS dapat makin memantapkan kehadirannya kembali di kawasan Asia.

Kedua, pangkalan baru ini merupakan jalur alternatif AS untuk menjangkau kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Sebelumnya, AS telah memiliki pangkalan militer di Jepang, Korea Selatan dan Guam. Namun, pangkalan-pangkalan ini semuanya berada di wilayah utara Asia. Posisi tersebut tidak menguntungkan bagi akses AS ke wilayah Asia Tenggara, khususnya akses ke selat Malaka dan laut Cina Selatan.

Dalam 15 tahun ke depan hampir bisa dipastikan kekuatan angkatan laut Cina akan meningkat dengan signifikan. Cina saat ini sedang membangun pangkalan militer di pulau Hainan yang lokasinya berdampingan dengan laut Cina Selatan. Pangkalan ini akan dilengkapi dengan kapal selam nuklir dan kapal induk. Artinya, di masa depan Cina akan memiliki kemampuan menutup akses kekuatan militer AS yang berada di Jepang, Korea Selatan dan Guam menuju kawasan Asia Tenggara.

Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan AS yang memiliki kepentingan menjaga keamanan jalur perdagangan internasional yang melalui selat Malaka dan laut Cina Selatan. Sehingga untuk mengatasi kekurangan ini AS perlu membangun jalur alternatif menuju Asia Tenggara dan posisi Australia yang berada di sisi selatan Asia Tenggara merupakan jalan keluar dari masalah tersebut.

Wendy Prajuli

»»  READMORE...

AS Seharusnya Jual F-16C/D ke Taiwan

Demi kepentingan strategisnya, pemerintah Taiwan telah sejak lama menaruh minat untuk membeli 66 unit pesawat tempur canggih F-16C/D dari Amerika Serikat (AS). Pembelian ini merupakan bagian dari rencana modernisasi untuk mengganti pesawat tempur tua F-5 dan Mirage 2000. Pada tahun 2006 pemerintah AS telah menolak keinginan Taiwan tersebut. Keengganan yang ditunjukan oleh pemerintah AS ini tidak terlepas dari penolakan Cina atas kebijakan penjualan senjata AS kepada Taiwan.

Keinginan Taiwan ini kini telah disetujui oleh kongres AS. Namun, pemerintah AS bersikap sebaliknya. Pemerintah AS hanya memberikan kesempatan kepada Taiwan untuk melakukan upgrade F-16A/B milik mereka. Sikap ini dipercaya dipengaruhi oleh penolakan Cina dan kemungkinan terjadinya ketegangan di selat Taiwan akibat penjualan tersebut.

AS Perlu Menjual F-16 ke Taiwan
Dalam pandangan penulis, AS sebaiknya menjual F-16 kepada Taiwan. Ada 3 alasan yang melatarbelakangi pandangan tersebut. Pertama, untuk menjaga kredibilitas AS di mata internasional. Kedua, mengurangi kecemasan di Asia-Pasifik akibat adanya persepsi ancaman Cina. Ketiga, isu penjualan senjata AS ke Taiwan bukan isu besar dalam hubungan lintas selat Taiwan.

Saat ini di masyarakat internasional berkembang persepsi jika AS sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, Cina dipersepsikan sebagai kekuatan yang sedang bangkit dan akan berkonflik dengan AS dalam banyak hal. Dalam konflik tersebut Cina akan menggunakan power yang mereka miliki untuk memengaruhi kebijakan AS. Dokumen bocoran Wikileaks memperlihatkan adanya keinginan Cina untuk menggunakan surat hutang AS yang mereka miliki dalam jumlah besar untuk memengaruhi kebijakan AS, termasuk yang terkait dengan penjualan senjata AS kepada Taiwan. Bocoran ini memperlihatkan kepada masyarakat internasional bahwa saat ini Cina, hingga taraf tertentu, telah mampu mengimbangi kekuatan AS. Selanjutnya, seandainya AS, dibawah tekanan Cina, mengikuti maunya Cina maka persepsi internasional bahwa AS mengalami kemunduran dan kehilangan power saat berhadapan dengan Cina akan makin menguat. Konsekuensinya adalah kredibilitas AS di panggung internasional akan memudar.

Terkait dengan keinginan Taiwan untuk membeli F-16, jika AS menolak keinginan tersebut maka persepsi yang sama akan muncul. Masyarakat internasional akan melihat kebijakan tersebut sebagai keberhasilan Cina menekan AS sekaligus makin memudarnya kekuatan global AS. Konsekuensinya adalah, sekali lagi, kredibilitas AS sebagai penjaga keamanan global juga memudar.

Di kawasan Asia-Pasifik kredibilitas AS yang memudar akan meningkatkan kecemasan atas kehadiran Cina di kawasan tersebut karena di kawasan ini AS memiliki posisi yang penting, yaitu sebagai stabilisator kawasan. Pentingnya posisi AS ini dapat terlihat dari apa yang terjadi ketika AS menutup pangkalan militer mereka di Filipina, yaitu meningkatnya kecemasan di kawasan yang berujung pada modernisasi persenjataan yang dilakukan oleh negara-negara di Asia-Pasifik (Acharya, 1994)

Hal yg sama akan terjadi pula jika AS menolak menjual senjata (F-16) kepada Taiwan. Kecemasan bahwa AS kehilangan power berhadapan dengan Cina akan meningkatkan kecemasan negara-negara di kawasan dimana salah satu manifestasinya adalah modernisasi persenjataan yang dapat berujung pada perlombaan senjata. Potensi perlombaan senjata ini tampak makin besar jika menengok konflik yang terjadi di laut Cina Selatan antara Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei.

Isu Penjualan Senjata Bukan Isu Besar
Selain itu, dinamika di selat Taiwan selama ini juga memperlihatkan bahwa penjualan senjata AS ke Taiwan tidak memberikan dampak besar pada hubungan ketiga negara tersebut. Alexander Huang, seorang pakar hubungan Cina-Taiwan mencatat: pertama, kerjasama Taiwan-Cina yang kini makin meningkat memperlihatkan bahwa selama ini isu penjualan senjata AS ke Taiwan tidak memberikan pengaruh besar pada hubungan Taiwan-Cina.

Kedua, senjata-senjata yang dibeli oleh Taiwan dari AS tidak pernah meningkatkan kemampuan militer Taiwan secara signifikan maupun mengancam Cina. Kemampuan militer Taiwan tetap berada di level moderat karena pembelian senjata selama ini hanya bersifat defensif.
Ketiga, ketegangan yang terjadi antara Taiwan dan Cina selama ini lebih banyak disebabkan oleh perbedaan pandangan politik antara Taiwan dan Cina daripada isu penjualan senjata AS kepada Taiwan.

Dengan demikian, demi kestabilan kawasan AS sebaiknya menerima permintaan Taiwan untuk membeli 66 unit pesawat tempur F-16C/D dan tidak perlu cemas bahwa penjualan tersebut akan memperburuk hubungan segitiga antara AS, Cina dan Taiwan.


Wendy Prajuli

»»  READMORE...

Review Artikel: Michael D. Swaine, China’s Regional Military Posture

Michael D. Swaine, "China’s Regional Military Posture" in Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, edited by David Shambaugh. Berkeley: University of California Press, 2005.

In his article China’s regional Military Posture, Michael D. Swaine asses the current and future significant of China’s regional military posture. He starts the explanation with explaining China’s defense policy objective and intended military capabilities relevant to Asia. Then he continues to outline the major features of China’s current and likely future military capabilities and deployment in Asia. The last part he analyzes the possible implications of the proceeding analysis for Asian security

Swaine mentions China’s military posture in Asia is shaped by several fundamental defense objectives. First, Chinese forces are deployed to deter or defeat possible threats or attacks directed against China’s heartland. Second, it is also designated to deal with a range of possible “local war” conflict scenarios that might occur along China’s periphery, especially in maritime areas. Third, China’s military posture is also intended to support Beijing’s foreign policy and security objective in Asia.

Those then change China strategic outlook from a continental power requiring large land forces for against internal threats to a combined continental-maritime power with a diverse range of domestic and external security needs. This change requires 3 general types of capabilities for China regional oriented forces: First, the ability to respond rapidly and resolve any conflict on favorable terms. Second, the ability to conduct pre-emptive offensive strike. Third, the development of limited power projection capabilities in Asia.

In strategic realm, china possesses a small, retaliatory “counter value” deterrent force, centered on a growing array of mobile short-, medium-, and intermediate-range ballistic missiles. But, China now is currently seeking to improve the survivability and potency of these forces.

Next, at present, China military forces possess some capabilities: First, a highly capability to undertake “defense-in-depth” against any conceivable effort to invade and seize Chinese territory. Second, effective ground force-based power projection across land borders against smaller regional power to within approximately 100 Km. Third, effective power projection to dislodge smaller regional power from nearby dispute land and maritime territories. These all capabilities indicate China’s current military posture in Asia is primarily oriented toward defending Chinese territory against a direct attack while deterring any WMD-based threats or pressures.

In the future or in the year 2020, Swaine predicts China will have, at least, 4 new capabilities: First, the ability to patrol a single non-carrier surface and subsurface battle ground within 1000 nautical miles of China’s continental coastline. Second, the ability to conduct both sea and air denial operations within 500 nautical miles of China’s continental coastline. Third, the ability to undertake a sizable naval blockade, with air support, of island within 200 nautical miles of China continental coastline. Fourth, the ability to transport and deploy 3 to 4 divisions within 200 miles of China’s continental borders via land, sea and air transport.

In contrary, even though China is modernizing its regional military posture Swaine says countries in Asia don’t see that thing as a big threat for them. It is true they give any intention to this China’s military posture, but no one sees China, at this time, as their big threat.

However, he mentions, in the future, China’s military modernization program could prompt more Asian states to focus their own defense modernization efforts on potential vulnerabilities created by the Chinese buildup. Second, it could also complicate the U.S calculus regarding whether, when, and how to deploy U.S forces in the region to deter or reassure friend and allies, and more generally constrain Washington’s freedom of action in a crisis. Third it would have extremely important implication for the future security of Taiwan.


wendy a. prajuli

»»  READMORE...

Extending China’s Joint Military Exercise in East Asia

This article tries to suggest a policy recommendation for China in reducing the fear of PLA (People Liberation Army) modernization in the East Asia region. The article will start with the explanation of PLA modernization. Then it continues to describe China threat perception in the East Asia region. Finally, it will recommend China to extend its joint military exercises with all countries in the East Asia to reduce anxiety over PLA modernization and China rises.

Since the early 1950s, China has begun to modernize its military force. It started by purchasing weapons through Soviet military aid and assistance, reorganized PLA organization with Soviet-style military organization, and developed into the National Defense Council, Ministry of National Defense, and 13 military regions. And now, this modernization has been on track to develop China’s own high technology "new-generation" weapons.

PLA modernization, hence, has generated anxiety for the international community, particularly countries in the East Asia region, from Japan in the north to Indonesia in the south. This modernization has motivated East Asian countries to take actions in response to the PLA modernization.

In 2004, Japan published its National Defense Program Guideline and noted China as one of the potential threats in the region, “China, which has a major impact on regional security, continues to modernize its nuclear forces and missile capabilities as well as its naval and air forces. China is also expanding its area of operation at sea. We will have to remain attentive to its future actions”. There are, at least, two reasons to explain why Japan noted China as a potential threat in East Asia. First, Japan considers any potential conflict in Taiwan straits. Second, is the possibility of China intruding Japan’s national interests, especially in East Asia.

In Southeast Asia, this anxiety can be seen in their reasons to modernize its military capability. Experts noted that one of the reasons why Southeast Asian countries modernize their military capability is to respond to China rising in the region.

As a result, those actions produced uncertainty in the region. Hence, China has tried to damp responses by several ways. First, China offered a new security concept, strategic partnership and other initiatives to fashion a new set of norms to govern interstates relations and prevent conflict among Asian nations. Second, China began engaging with ASEAN. Third, in 1995, China began holding annual meetings with ASEAN’s senior officials. Fourth, China signed important agreements with ASEAN countries, namely the Treaty of Amity and Cooperation (TAC), and Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 2002. However, to East Asian countries’ the China threat perception has yet to disappear. Subsequently, China still needs other instruments to ease this negative perception.

Extending China’s Joint Military Exercises
Threat perception can be reduced by several instruments of confidence building measures (CBM's). CBM's can be military, diplomatic, cultural, or political. However, military and diplomatic measures are the most commonly used in building confidence among parties involved in protracted conflict. One of the CBM mechanisms that China should have is to do joint military exercise with its neighbors in East Asia.

China’s defense white papers (2004, 2006 and 2008) have noted that China has had several joint military exercises with its neighbors. However, most of the joint military exercises were done out of the East Asia region. In East Asia region, China only has one partner of military exercise, specifically Thailand.

While, comparing to U.S., it has seven partners of military exercise in East Asia: Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Philippines, Japan, and South Korea and does joint exercises with each country frequently. This U.S. joint military exercise has made mutual security understanding between countries in East Asia and the U.S. and makes East Asian countries feel safe and comfortable with the presence of the U.S. in this region. Even, East Asian countries see the U.S. as a security umbrella that gives a guarantee for regional stability. So, China must learn from what U.S. has done in this region and can start to extend its joint military exercise to other countries in East Asia.


wendy a. prajuli

»»  READMORE...

Article Review: Richard Bush, Taiwan Faces China: Attraction and Repulsion

Richard Bush, "Taiwan Faces China: Attraction and Repulsion" in Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, edited by David Shambaugh. Berkeley: University of California Press, 2005.

In his article entitled ‘Taiwan faces China: attraction and repulsion’, Richard Bush explains about the difficulties to improve China-Taiwan relations. He starts with explaining the economic relations between China and Taiwan that are growing closer. However, this doesn’t improve political relations between them. He says, “economics is one thing; politics is another. Whatever the mainland’s importance for Taiwan companies, and however much influence China exerts on the rest of East Asia, politically Taiwan is an outlier.”

He also describes that there is security dilemma interaction in cross straits relations. But this dilemma is different than classic version. Cross straits’ security dilemma is more influence by political factor than military factor. Security dilemma happens not because Taiwanese military power threatens China but it can increase Taiwan’s ability to defend its political initiatives (independence).

Furthermore, he describes the differences on how China and Taiwan view the legal status of Taiwan. China views Taiwan as a part of China. Automatically, it sees Taiwan is not a sovereign unit. While, Taiwan sees itself as a sovereign unit and states that China-Taiwan relations should build on the context of interrelations between 2 sovereign states. This is also the obstacle to unify China and Taiwan into a nation-state.

Taiwan now has the identity of Taiwanese. Bush says even though this identity doesn’t lead to a quest for independence but it completely complicates the relationship between China and Taiwan.

Next, the writer explains about Taiwanese domestic politics. He analyzes that the condition of Taiwan’s domestic politics also affects China-Taiwan relations. The presence of pro-independence group (especially in DPP), the problems of Taiwan political system, and the rise of 2 almost-equal-powered political blocs in the legislature (DPP & TSU vs. KMT PFP) will make harder to formulate broad consensus on mainland issues.

Finally, even though Bush describes China-Taiwan relations have some difficulties he says there are some possible scenario can be happened. First, no change happens. The situation might simply continue as it is. Second, China’s economic attraction strategy succeeds convincing Taiwan to sacrifice its political principle. Third, China recognizes Taiwan as a sovereign state. Fourth, Beijing would grow increasingly impatient and forcing Taiwan into negotiating on its term. Fifth, leaders in Taiwan could embark on a provocative course and would lead Beijing to take a coercive action toward Taiwan in order to preserve its credibility.


wendy a. prajuli

»»  READMORE...

Article Review: David Shambaugh, Return to the Middle Kingdom?

David Shambaugh, "Return to the Middle Kingdom?" in Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, edited by David Shambaugh. Berkeley: University of California Press, 2005.

In this article, Shambaugh wrote that China will not be a dangerous rising star nation. He explained since several years ago China showed its willingness to be a good neighbor and tried to give good influences to its environment.

Shambaugh noted china does seem to exert some influence in at least two areas. First, in the normative realm, China offered a new security concept, strategic partnership and other initiatives to fashion a new set of norms to govern interstates relations and prevent conflict among Asian nations. Second, china opened its border for many intellectuals, technicians and political elites to study in many higher education institutions in China.

Shambaugh also explained six events that influenced the change of china policy toward Asia. First, most of Asian nations did not condemn China after the Tiananmen accident. Second, when most of Southeast Asian nations suffered from 1997 economic crisis, China acted in a responsible & stabilizing way, although China also suffered from the crisis. This act, then, gave a good impression to Southeast Asian nations and made them more welcome to China.

Third, after involved as an observer to the meeting of ASEAN and CSCAP, China changed its perception that the regional multilateral organizations are the U.S. tools to contain China in international politics. Fourth, China changed its diplomatic campaign to demolish all Cold War-legacy alliances in the world after most of the Asian nations unwelcomed to the idea. Fifth, after the bombing of Chinese embassy in Belgrade during the 1999 war in Kosovo, China change its view of the decline of U.S. hegemonic power.

Sixth, although there are terrorism issues, North Korea’s pursuit of nuclear weapons, the Kashmir dispute, China tends to view their current regional security environment as generally benign and non-threatening to china.

Furthermore, Shambaugh also wrote that Asian nations do not need to worry for China’s PLA modernization and cross-strait relations problem, because China’s power projection capabilities do not yet grow significantly and China worry about the very negative impact on regional security and stability that would result should China decide to use coercion against Taiwan.

In my opinion, Shambaugh was too focused on China’s internal factor. Shambugh is too optimist about China rise. It is true China, now, does not have any negative intention for its growing power, but nation’s acts are also determined by its external factors. Even though China does not have negative intentions for its environment, China can still have possibility to use its coercive power if the external factors force China taking that action. More over the perception of “China threat” still exist in international politics. So, the possibility for other nations to take disadvantageous policy toward China is still possible too.



wendy a. prajuli

»»  READMORE...