Mengatur Pergerakan Militer di Asia Pasifik

Boeing Co. memperkirakan bahwa akan terjadi peningkatan permintaan senjata di Asia-Pasifik. Jenis senjata-senjata tersebut, diantaranya, adalah pesawat tempur, kapal selam serta sistem komando dan kontrol (Kompas, 30 Mei 2009). Fenomena peningkatan permintaan ini sebenarnya telah berjalan sejak akhir perang dingin, dimana negara-negara di kawasan Asia-Pasifik mulai mengubah orientasi pertahanan mereka dari inward looking ke outward looking dengan penguatan pada kekuatan laut dan udara.

Di dalam hubungan internasional, fenomena tersebut tidak dapat diremehkan karena akan memberikan implikasi terhadap terhadap sistem internasional yang bersifat anarkis.

Kebutuhan Keamanan Laut
Peningkatan permintaan senjata tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan negara-negara di Asia-Pasifik untuk mengamankan jalur laut perdagangan mereka dari potensi-potensi ancaman yang mungkin saja terjadi. Sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat, Cina membutuhkan pasokan bahan mentah dan pasar yang luas bagi produk-produknya. Kebutuhan ini dipasok melalui perdagangan antar negara yang sebagian besar menggunakan jalur laut internasional yang membentang dari Laut Cina Selatan hingga Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Demikian juga dengan negara-negara lain di Asia-Pasifik, diantaranya, yaitu Jepang, Malaysia dan Singapura. Jepang membutuhkan jalur laut untuk mempertahankan roda ekonomi yang terus melambat sejak 1990-an. Sementara Malaysia dan Singapura berkepentingan menjaga jalur perdagangan laut, khususnya di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.

Aktivitas Militer di Laut
Bagi Cina, kebutuhan keamanan laut ini dijawab dengan melakukan modernisasi militer yang difokuskan pada peningkatan kapabilitas angkatan laut (PLAN) untuk melakukan proyeksi jauh ke tengah laut (power projection capability). Upaya ini tampak dari partisipasi Cina dalam pembangunan pelabuhan laut dan memperoleh akses pelabuhan di Asia Selatan dan Tenggara. Upaya ini dilakukan oleh Cina dengan mengerahkan angkatan lautnya untuk membangun kerjasama dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Selain itu, Cina pun berusaha mengakuisisi persenjataan-persenjataan baru bagi angkatan lautnya seperti mengakuisisi kapal selam nuklir (SSN) tipe 093 dan 094 serta mengembangkan kapal selam produksi dalam negeri, kelas Song. Cina pun mengakuisisi kapal perang jenis destroyer kelas Sovremenny. Selain juga memproduksi Destroyer kelas Luhai dan berkeinginan memiliki kapal induk.

Sebagaimana Cina, Jepang pun saat ini juga melakukan hal yang serupa dengan cara memberikan porsi besar pada peran internasional angkatan laut melalui operasi-operasi internasional. Ini tampak dari keukeuh-nya pemerintah mempertahankan keterlibatan MSDF di Afghanistan walaupun mendapatkan tentangan kuat dari oposisi. Selain juga, tampak dari keputusan pengiriman MSDF ke Teluk Aden.

Jepang juga melakukan sejumlah modernisasi militer, seperti meningkatkan kemampuan patroli laut dan udara dengan mengakuisisi sejumlah kapal perang dan pesawat baru, meningkatkan kemampuan (upgrade) pangkalan udara yang terletak di sekitar Kepulauan Senkaku, dan meningkatkan kemampuan (up-grade) sistem pertahanan udara AEGIS bagi MSDF.

Demikian pula yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura. Malaysia membeli dua kapal selam kelas-Scorpene. Sementara Singapura membeli enam frigat dan empat kapal selam kelas-Sjoormen eks-angkatan laut Swedia.

Orientasi keamanan yang sama-sama mengarah ke laut, yang disertai pola hubungan yang tidak harmonis dan tidak adanya mekanisme pengaturan keamanan tentunya dapat memicu terjadinya perlombaan senjata dan konflik laut diantara negara-negara di Asia-Pasifik. Konflik ini tidak saja dapat mengancam stabilitas kawasan, namun juga mengancam stabilitas sistem internasional di tingkat global jika melihat besarnya potensi keterlibatan negara-negara besar (Cina, Jepang dan AS) di dalam konflik tersebut.

Mengatur Pergerakan Militer
Pengaturan keamanan merupakan sebuah mekanisme untuk mencegah meningkatnya eskalasi konfik diantara pihak-pihak yang bertikai. Pengaturan keamanan ini bisa berada di tataran global maupun regional. Bentuk dari pengaturan keamanan ini pun macam-macam: collective defense, collective security, security community, cooperative security dan security regime.

Di tataran Asia-Pasifik, salah satu bentuk pengaturan keamanan yang dapat diterapkan adalah kesepakatan pengaturan pergerakan militer di laut. Tujuan dari pengaturan keamanan ini adalah untuk mencegah pihak-pihak yang berpotensi bertikai agar tidak mengambil kebijakan militer yang provokatif, yang dapat mendorong ke arah konflik. Mekanisme ini serupa dengan pengaturan keamanan yang disepakati Eropa (Barat) dan Rusia melalui kesepakatan Conventional Force in Europe (CFE) yang mengatur pergerakan militer di Eropa.

Penutup
Kebutuhan mengatur pergerakan militer di Asia Timur merupakan hal yang penting jika menilik perubahan orientasi keamanan di kawasan Asia Timur yang makin mengarah ke laut lepas (blue water navy) dan cukup besarnya potensi konflik yang dapat muncul di laut, baik karena disebabkan oleh konflik klaim wilayah maupun kepentingan menjaga akses ekonomi dan energi.

Sayangnya, masalah pengaturan keamanan ini kurang mendapat perhatian serius dari negara-negara yang ada di kawasan ini. Namun mudah-mudahan saja ketidakpedulian ini segera berakhir.


wendy a. prajuli Selengkapnya...

Review Artikel: Ellis Joffe

Joffe, Ellis, “China’s Military Buildup: Beyond Taiwan?” in Andrew Scobell & Larry M. Wortzel (ed.), Shaping China’s Security Environment: the Role of the People’s Liberation Army, Strategic Studies Institute, October 2006, pp. 35-45.

In this article Joffe tried to analyze another factors than Taiwan as China’s reason for modernizing their militaries. Joffe started to explain the china’s objective of military modernization and then continued to explain the relation between Taiwan factor and china’s military modernization. At the end Joffe explained the other factors than Taiwan as the China’s reason for military modernization.

Joffe wrote the reason for China to modernizing their military is to provide China as the great power. But more than a decade this long-term objective is dormant and can’t push china to modernizing their military. The change was happen in early 1990s when some factors opened china’s eyes to modernizing their military. The first factor was the Gulf war II. The modern weapons that used by U.S to demolish Iraq gave china an awareness that their weapons are obsolete than other, especially with U.S.

The second factor was Russia’s “big-sale” of weapons after the collapse of U.S.S.R. The availability of advanced weapons from Russia gave China a source for purchasing new modern weapons for their military. The third factor was the rising of China’s economy. Modern weapons are expansive but china’s big economy has given China a chance for modernizing their weapons.

The Taiwan issues came for the first time in 1995 when Taiwan’s President, Lee Teng-hui, trip to U.S which sparked a crisis that intensified for nearly year and reached a climax during the spring of 1996. The crisis brought U.S to send two their aircraft carrier into the vicinity of Taiwan and forced China to retreat from missile firing test. After that crisis china began to use military action and boost their military modernization to prevent “separation” of Taiwan.

Joffe explained that the modernizing is prepared to overcome both, increasing China’s capability to occupy Taiwan and deterring U.S for not to involve if someday China and Taiwan trap on war. Because China realize there is a gap between their weapons technology and U.S’, so they have to increase the capabilities.

Is there another reason than Taiwan for china’s military modernization?

Joffe said it is difficult to answer it, because the modernization has “dual-use” opportunity. Although the focus of modernization is for preventing Taiwan to declare independence, the weapons can be used to other objectives of China, like to protect china’s sea lines of communication or to encounter Japan’s activity in East Asia region. Joffe also said that China’s military modernization will continue even if the conflict tension between China and Taiwan reduce and both sides live in stable relationship because China’s military modernization is also based on china’s long-term objective.

wendy a. prajuli Selengkapnya...

Review Artikel: Charles E. Ziegler

Ziegler, Charles E. “The Energy Factor in China’s Foreign Policy”, Journal of Chinese Political Science, vol. 11, no. 1, Spring 2006.

On this paper Ziegler tries to explain that China’s foreign policy behavior has been influenced by growing energy dependence. Ziegler started the explanation with the concept of the relations between oil and foreign policy in international politics. And then he continued to explain China’s need of energy, especially oil and natural gas, in economic development.

In the future China’s consumption of oil and gas will rise dramatically but China doesn’t have ability to balance their need with domestic supply because their deposits are limited. China only has less than two percent of the world total oil reserves and only one percent of proven natural gas reserves. So, they have to balance the need from import.

Energy vulnerability might lead China toward cooperation with rival oil consuming states through participation in multilateral organizations or other forums, such as Shanghai Cooperation Organization (SCO), ASEAN plus Three Energy Partnership, and Committee on Northeast Asia Cooperative Initiatives. Ziegler also said China did some bilateral agreement with countries in Middle East, Latin America, and also Africa, such as Iran, Brazil, Venezuela, Gabon, and Algeria, to secure China’s need of oil.

Basically, there is nothing new that Ziegler proposed on this article except there is many data can use to know what China have done to secure their energy dependence on import.

wendy a. prajuli Selengkapnya...

Akankah ASEAN Charter Berhasil: Refleksi Melalui Konflik Thailand-Kamboja

Perkembangan terakhir konflik Kamboja-Thailand adalah sikap Thailand yang menolak intervensi pihak ketiga, dalam hal ini ASEAN, di dalam penyelesaian konflik perbatasan. Sikap Thailand ini dapat memberikan gambaran apa yang sesungguhnya terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dalam tubuh negara-negara anggota ASEAN. Dimana pada akhirnya fenomena tersebut dapat menjelaskan mengapa upaya kerjasama ASEAN yang lebih erat sulit untuk dijalankan.

Perspektif-Perspektif Dominan di dalam Hubungan Internasional
Pola interaksi sebuah negara ditentukan oleh bagaimana cara pandang negara tersebut dalam melihat sistem internasional. Ini artinya, bagaimana sebuah negara bertindak ditentukan oleh perspektif apa yang digunakan oleh negara tersebut untuk memandang atau menilai dinamika internasional yang berkembang. Dimana pada akhirnya, hasil penilaian tersebut akan diimplementasikan oleh negara dalam bentuk kebijakan luar negeri.

Di dalam Ilmu Hubungan Internasional dikenal 2 perspektif dominan yang mempengaruhi negara dalam menyusun kebijakan luar negerinya. Kedua perspektif ini memiliki pandangan yang saling bertolak belakang satu sama lain.

Perspektif pertama adalah Perspektif Realis. Perspektif ini menyatakan bahwa 1) state of nature dari sistem internasional adalah anarki atau tidak adanya satu otoritas pun yang mampu mengatur negara negara dan memiliki kedudukan di atas negara; 2) Dengan demikian negara memiliki kedaulatan mutlak di dalam sistem internasional; 3) Pendekatan militer merupakan metode penyelesaian utama di dalam setiap konflik yang terjadi, dan; 4) Persepektif Realis tidak mempercayai kerjasama internasional.

Perspektif kedua adalah Perspektif Liberalis. Berbeda dengan Realisme, Liberalisme menyatakan bahwa 1) di dalam sistem internasional terdapat norma dan hukum yang mengatur aktivitas negara-negara; 2) Dialog atau diplomasi merupakan metode penyelesaian konflik yang utama, dan; 3) Perspektif Liberalis mempercayai bahwa kerjasama internasional memberikan hasil yang positif bagi negara dan sistem internasional.

Konflik Thailand-Kamboja dan ASEAN Charter
Perkembangan terakhir dari konflik Thailand-Kamboja adalah penolakan Thailand bagi keterlibatan pihak ketiga di dalam penyelasaian konflik. Thailand menginginkan konflik diselesaikan secara bilateral antara Thailand dan Kamboja saja. Tidak dapat disangkal kebijakan Thailand ini bersumber dari pandangannya bahwa keterlibatan pihak ketiga akan mengancam kedaulatan Thailand sebagai sebuah negara.

Melalui sikap Thailand tersebut dapat dilihat perspektif apa yang digunakan oleh Thailand dalam menyusun kebijakan luar negerinya, yaitu perspektif realis yang menempatkan kedaulatan sebagai hak mutlak sebuah negara dimana keterlibatan pihak lain dalam penyelesaian masalah dianggap sebagai ancaman atas kedaulatan negara.

Diantara negara-negara ASEAN, Thailand bukanlah negara satu-satunya yang menggunakan Realisme sebagai perspektif luar negerinya, melainkan seluruh negara anggota ASEAN. Realisme merupakan perspektif dominan yang digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menyusun kebijakan luar negerinya. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan negara-negara anggota menerapkan prinsip non-intervensi di dalam mekanisme kerjasama ASEAN. ASEAN tidak diperbolehkan ikut campur di dalam penyelesaian masalah (konflik) yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya. Campur tangan ASEAN dipandang sebagai campur tangan pihak ketiga yang mengancam kedaulatan negara.

Salah satu mimpi besar ASEAN saat ini adalah mewujudkan regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan menyusun Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang akan digunakan sebagai landasan penyatuan kerjasama ASEAN yang lebih erat.

Jika kita berbicara mengenai kerjasama multilateral ataupun regionalisme maka hal itu pasti erat kaitannya dengan perspektif Liberalis yang mengakui keberadaan kerjasama internasional dan memandang bahwa kerjasama internasional akan memberikan sumbangan positif bagi negara. Dengan kata lain, kerjasama multilateral/regionalisme merupakan produk dari perspektif Liberalis.

Pandangan liberalis ini bertolak belakang dengan pandangan Realis yang melihat sebaliknya. Bagi realisme, kerjasama internasional, apapun bentuknya, tidak akan memberikan keuntungan bagi sebuah negara dan juga tidak akan memberikan sumbangan apapun bagi sistem internasional karena di dalam sistem internasional yang anarki, prinsip yang berlaku adalah self help, yaitu setiap negara hanya akan mementingkan dirinya masing-masing dan berbagai hal hanya dapat diusahakan oleh negara bersangkutan itu sendiri. Dengan kata lain, bagi perspektif Realis, kerjasama multilateral/regionalisme dilihat sebagai ancaman dibandingkan peluang.

Dengan perbedaan pandangan yang sedemikian jauh sangat sulit dibayangkan bahwa negara-negara yang mengadopsi prinsip-prinsip realis dapat membangun dan menjalin kerjasama yang erat di antara mereka. Namun kondisi inilah yang terjadi di Asia Tenggara. Dengan fakta yang demikian sangat sulit mengharapkan kerjasama yang lebih erat akan tercapai di antara negara-negara anggota ASEAN sekalipun Piagam ASEAN telah diberlakukan. Piagam ASEAN yang berciri liberalis akan selalu berbenturan dengan kebijakan negara-negara anggotanya yang bercirikan realis.

Dengan demikian upaya selanjutnya yang harus menjadi prioritas ASEAN, setelah menyusun Piagam ASEAN, adalah membongkar pola pikir negara-negara anggotanya untuk lebih liberalis sehingga mau melepaskan sebagian kedaulatannya kepada entitas yang lebih tinggi (ASEAN) dan menjalin kerjasama yang lebih erat diantara negara-negara anggota.

wendy a. prajuli Selengkapnya...

Apa Yang Dapat Dipelajari dari Konflik Kamboja-Thailand?

Perkembangan terakhir konflik Kamboja-Thailand adalah sikap Thailand yang menolak intervensi pihak ketiga, dalam hal ini ASEAN, di dalam penyelesaian konflik. Sikap Thailand ini menunjukan bahwa prinsip non-intervensi masih tertanam kuat di dalam benak negara-negara anggota ASEAN.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masih tidak mudah bagi ASEAN untuk mewujudkan mimpi mengintegrasikan negara-negara anggotanya ke dalam kerjasama multilateral yang lebih erat meskipun telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung, seperti penyusunan Piagam ASEAN (ASEAN Charter).

Perspektif Realis hingga saat ini masih menjadi pendekatan dominan di dalam interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Hal ini berbeda dengan kasus Eropa dimana negara-negara di kawasan tersebut cenderung lebih berperspektif Liberalis, sehingga memudahkan bagi terbentuk kerjasama multilateral yang lebih erat (regionalisme).

wendy a. prajuli Selengkapnya...

Ketika Naga dan Samurai Bertemu

Lawatan Hu Jintao ke Jepang beberapa waktu yang lalu dipandang sebagai tonggak historis menuju hubungan baru Jepang-Cina. Sejumlah optimisme akan lahirnya hubungan Jepang-Cina yang makin harmonis dilontarkan dalam menilai lawatan tersebut. Namun, sebenarnya masih terlalu dini untuk memberikan optimisme pada pertemuan tersebut karena ada sejumlah faktor yang dapat menghambat munculnya hubungan Jepang-Cina yang harmonis di kemudian hari.

Faktor kendala
Jepang dan Cina merupakan dua negara besar di Asia. Dinamika yang terjadi diantara kedua negara dapat mempengaruhi perkembangan yang terjadi di kawasan Asia, khususnya Asia Timur. Hubungan kedua negara yang makin harmonis tentunya akan membawa angin segar bagi stabilitas kawasan Asia Timur. Dengan demikian sangatlah wajar lawatan Hu Jintao ke Jepang dilihat oleh sejumlah pihak dengan optimis.

Namun tidak dapat dipungkiri pula ada sejumlah kendala yang dapat menghambat lahirnya hubungan Jepang-Cina yang harmonis di kemudian hari, yaitu pertama, faktor kedekatan hubungan Jepang-AS. Semenjak berakhirnya PD II, Jepang berada di bawah pengaruh kuat AS. Kebijakan luar negeri Jepang, khususnya kebijakan keamanan, berada di bawah kendali AS. Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan Jepang di sejumlah aksi yang dilakukan AS, mulai dari Perang Teluk II hingga Perang Irak.

Dengan pola hubungan yang demikian maka kebijakan Jepang sedikit banyak merupakan cerminan dari kebijakan AS. Sementara di sisi yang lain, hubungan Cina-AS tidak selalu harmonis, melainkan fluktuatif. Dengan kata lain, pola hubungan Cina-AS yang fluktuatif tersebut tentunya akan ikut mempengaruhi pola hubungan Jepang-Cina.

Kedua, Cina dan Jepang saat ini sedang menjalankan pembaruan di dalam kebijakan keamanannya masing-masing. Cina sibuk dengan modernisasi sistem persenjataan yang diarahkan pada penguasaan power projection capability. Kebijakan ini dapat dilihat dari upayanya untuk memiliki kapal induk di tahun 2015.

Demikian pula dengan Jepang. Jepang saat ini sedang berupaya untuk mengubah kebijakan keamanannya yang pasifis menuju kebijakan keamanan yang lebih asertif. Upaya ini setidaknya dapat dilihat dari perubahan Badan Keamanan Jepang (Japan Defense Agency, JDA) menjadi Kementerian Pertahanan Jepang (Ministry of Defense, MoD).

Masing-masing pembaruan yang dilakukan oleh Cina dan Jepang melahirkan kecemasan di antara kedua belah pihak. Cina menganggap perubahan kebijakan keamanan yang dilakukan Jepang akan mengancam Cina. Cina melihat bahwa Jepang sewaktu-waktu dapat mengancam Cina terkait masalah Taiwan disebabkan oleh aliansi Jepang-AS. Cina merasa bahwa kekuatan militer yang dimiliki oleh Jepang akan digunakan untuk membantu AS jika terjadi konflik di Selat Taiwan. Sebaliknya Jepang pun demikian, melihat modernisasi yang dilakukan Cina sebagai ancaman. Pandangan Jepang ini terlihat dari isi National Defense Program Guidelines (NDPG) yang secara terang-terangan menyebut Cina sebagai ancaman keamanan Jepang.

Sayangnya, hingga hari ini tidak ada satupun mekanisme confidence building measures (CBM) yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan rasa saling curiga tersebut. Keinginan Jepang agar Cina lebih transparan dalam menjelaskan alasan modernisasi persenjataanya tidak pernah dipenuhi oleh Cina.

Ketiga, pengalaman sejarah masa lalu Cina yang menjadi korban imperialisme Jepang. Sejarah Jepang yang pernah menginvasi Cina meninggalkan luka yang dalam bagi Cina. Trauma sejarah ini menyebabkan Cina selalu sensitif dengan berbagai kebijakan Jepang yang mengungkit kembali masa-masa kelam tersebut. Hal ini dapat terlihat dari memburuknya hubungan Cina-Jepang akibat tindakan PM Jepang, Junichiro Koizumi mengunjungi kuil Yasukuni secara berkala. Bagi Cina tindakan Koizumi tersebut memperlihatkan sikap Jepang yang tidak merasa bersalah atas tindakan-tindakannya di masa lalu, khususnya kekejaman yang dilakukan Jepang terhadap Cina. Sensitivitas isu ini terlihat pula dari tidak adanya pembahasan mengenai invasi Jepang ke Cina sebelum Perang Dunia II di dalam lawatan Hu ke Jepang tersebut.

Dengan makin kuatnya desakan di dalam negeri untuk mengubah Jepang menjadi negara ”normal” dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sulit untuk mengatakan bahwa kasus model Yasukuni tidak akan muncul kembali di masa depan karena pada dasarnya tindakan Koizumi mengunjungi Yasukuni merupakan strategi untuk meningkatkan rasa percaya diri bangsa Jepang yang selalu merasa bersalah akibat kebijakan imperialisme di masa lalu.

Keempat, konflik perbatasan Cina-Jepang di Laut Cina Timur. Konflik perbatasan merupakan masalah yang sensitif bagi sebuah negara karena ada pertaruhan kedaulatan negara di dalamnya. Bahkan, persoalan teritorial dan kedaulatan merupakan salah satu alasan terbesar terjadinya perang antar negara.

Rumitnya persoalan klaim perbatasan Cina-Jepang dapat terlihat dari alotnya proses penyelesaian yang berlangsung hingga hari ini. Sejumlah pertemuan diantara kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut berakhir tanpa keputusan apapun. Selain itu, wilayah yang diperebutkan juga memiliki cadangan energi (gas alam) yang tinggi. Kondisi ini sudah dipastikan akan mempersulit penyelesaian konflik karena kedua belah pihak merupakan konsumen energi terbesar di dunia setelah AS.

Kesimpulan
Optimisme yang ditunjukan oleh sejumlah pihak dalam menilai lawatan Hu ke Jepang tersebut merupakan hal yang terlalu dini dilakukan saat ini. Sejumlah kendala di atas memperlihatkan bahwa diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk menilai apakah kunjungan Hu tersebut akan membawa perubahan positif di dalam hubungan Cina-Jepang.

wendy andhika Selengkapnya...

Persepsi Amerika Serikat Atas Modernisasi Sistem Pertahanan Cina (2004-2005)

Di dalam dinamika kawasan Asia-Pasifik, Cina memainkan peran yang penting. Tidak hanya di masa sekarang namun juga pada masa-masa yang lampau. Kekaisaran Cina memberikan pengaruh yang besar terhadap kerajaan-kerajaan di kawasan Asia. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengiriman upeti yang dilakukan sejumlah kerajaan-kerajaan di wilayah Asia tenggara ke Cina untuk mengamankan wilayah kekuasaan dan perdagangannya.

Kondisi ini terus berlanjut hingga masa paska Perang Dunia II. Pada masa ini, Cina bersama-sama dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi kekuatan yang mendominasi percaturan politik dunia. Ketiga kekuatan ini berinteraksi secara fluktuatif. Pada tahun 1950-an, Cina dan Uni Soviet menjalin aliansi militer yang erat dalam menghadapi blok barat yang dipimpin Amerika Serikat. Namun pada tahun 1960-an, Cina berkonfrontasi dengan keduanya, baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Cina bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam menghadapi Uni Soviet.

Namun, di dalam sejarah perang dingin di Asia Timur, Zhang dan Montaperto menulis bahwa tidak hanya tiga kekuatan itu saja yang berpengaruh, Jepang pun diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan militer potensial. Posisi Jepang tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan Amerika Serikat yang mengokupasi Jepang paska PD II. Peranan ini makin tidak dapat dilepaskan ketika Amerika Serikat menandatangani perjanjian perdamaian (peace treaty) dengan Jepang ketika pecah Perang Korea dan membawa Jepang ke dalam sistem aliansi keamanan Amerika Serikat (US security alliance system) di Asia Timur.

Pada akhir abad kedua puluh, segitiga strategis ini mengalami perubahan seiring dengan jatuhnya komunisme di akhir tahun 1980-an. Posisi Uni Soviet digantikan oleh Jepang melahirkan segitiga Sino-AS-Jepang. Pada masa ini posisi Cina makin berperan penting di kawasan, terutama sekali disebabkan oleh pertumbuhan ekonominya yang sangat tinggi. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ini Cina juga melakukan modernisasi atas kekuatan militernya.

Persepsi Amerika Serikat Atas Modernisasi Sistem Pertahanan Cina
Persepsi AS terhadap modernisasi pertahanan Cina dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Roger Robinson dan Richard D’Amato, ketua dan wakil ketua US-China Economic and Security Review Commission, “a significant component of China’s defence modernization strategy was to develop capability to deter U.S military involvement in any flare up over Taiwan.”(Jakarta Post, 26 April 2004). Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa bagi AS, modernisasi pertahanan Cina merupakan ancaman bagi kepentingan dan keberadaan sekutu-sekutu AS di Asia-Pasifik. Selain itu persepsi AS terhadap modernisasi sistem pertahanan yang dilakukan Cina dapat juga dilihat dari sikap yang dikeluarkan AS berkaitan dengan keinginan negara-negara Eropa mencabut embargo senjata bagi Cina. Alasannya adalah, pencabutan embargo senjata atas Cina akan menjadi pintu masuk yang lebih lebar bagi modernisasi pertahanan yang sedang dilakukannya. Dengan demikian, sikap AS terhadap pencabutan embargo senjata dapat diletakkan dalam konteks menyikapi modernisasi sistem pertahanan yang dilakukan Cina.

Jika memperhatikan perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat berkaitan dengan adanya keinginan Uni Eropa untuk mencabut embargo senjata atas Cina, terlihat adanya kecemasan bahwa pencabutan embargo tersebut akan melahirkan ancaman baru di kawasan Asia, khususnya Asia Timur. Sebagaimana pernyataan Menteri Luar Negeri AS saat itu, Condoleezza Rice, di Seoul tanggal 20 Maret 2005 bahwa pemerintah negara-negara Eropa bersikap tidak bertanggung jawab jika menjual persenjataan canggih kepada Cina. Karena senjata-senjata itu suatu saat dapat dipakai untuk menghadapi pasukan AS di Pasifik (Kompas, 21 Maret 2005). Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa AS melihat modernisasi pertahanan yang dilakukan Cina merupakan ancaman yaitu, hubungan Sino-AS yang fluktuatif. Sejarah memperlihatkan bahwa sepanjang perjalanan waktu hubungan Sino-AS selalu mengalami pasang surut.

Alasan lainnya adalah, Pertama, persoalan pelanggaran HAM. Hingga kini AS merasa bahwa semenjak tragedi Tiannanmen Cina belum menunjukan perbaikan yang berarti di bidang penegakkan HAM. Sehingga belum ada jaminan bahwa pencabutan embargo tidak akan membahayakan penegakkan HAM di dalam negari Cina sendiri maupun di kawasan. Di laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar negerinya, AS menyatakan bahwa kerjasama dan kemajuan HAM di Cina mengecewakan sepanjang 2004. Beijing tidak memenuhi komitmen-komitmen yang telah dibuatnya dalam Dialog HAM AS-Cina 2002. “Catatan HAM Cina tetap menjadi salah satu kekhawatiran terbesar pemerintah AS” kata Menteri Muda untuk urusan Global, Paula Dobriansky (Media Indonesia, 2 Maret 2005).

Kedua, pencabutan embargo juga dapat menimbulkan ancaman keamanan baru di kawasan, bukan hanya menyangkut Taiwan namun juga sekutu-sekutu AS lainnya, Jepang dan Korea Selatan, bahkan mungkin AS sendiri. Sebagaimana diketahui hubungan Sino-Jepang juga diwarnai ketegangan sebagai contoh adalah kasus buku sejarah Jepang. Demikian juga antara Korea Selatan dan Korea Utara. Seperti diketahui bersama bahwa Cina memiliki hubungan yang erat dengan Korea Utara. Hal ini memungkinkan jika terjadi konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara, Cina akan terlibat di dalamnya dengan membantu Korea Utara. Di sinilah letak kekhawatiran AS mengenai modernisasi sistem pertahanan Cina, jika seandainya terjadi perang atau konflik yang semakin tajam maka senjata-senjata yang dimiliki oleh Cina akan digunakan untuk menghadapi AS dan sekutu-sekutunya di kawasan Asia Timur. Sebagaimana dinyatakan oleh Roger Robinson dan Richard D’Amato di atas. Kecemasan yang sama juga dilontarkan oleh Komandan Pasifik Admiral William Fallon di hadapan Senate Armed Service Committee (Kompas, 10 Maret 2005).

Kesimpulan
Dalam satu dekade terakhir, anggaran militer Cina selalu mengalami peningkatan, bahkan sebuah analisis menyatakan bahwa peningkatan tersebut akan terus tumbuh hingga tahun 2025. Peningkatan ini tidak dapat dilepaskan dari upaya modernisasi yang dilakukan Cina di seluruh sektor pertahanannya. Modernisasi sistem pertahanan tersebut cukup mengkhawatirkan AS karena adanya persepsi dari AS bahwa tindakan Cina tersebut dapat menjadi ancaman, tidak saja bagi AS sendiri namun juga bagi kawasan Asia-Pasifik, khususnya terhadap sekutu-sekutu dekat AS di Asia Timur. Persepsi ini muncul berdasarkan, pertama, AS masih melihat Cina belum serius menegakkan HAM dan demokrasi. Kedua, Cina memiliki sejumlah persoalan dengan sejumlah negara-negara sekutu AS di Asia Timur, khususnya Taiwan dan Jepang.

wendy andhika Selengkapnya...

Keamanan Energi dan Potensi Perlombaan Senjata

Naiknya harga minyak hingga hampir mencapai US$100 per barel telah menyebabkan kelangkaan pasokan di sejumlah negara sehingga melahirkan kekhawatiran terjadinya gejolak sosial-politik. Kenaikan ini dipicu oleh ketidakstabilan politik dan keamanan di Timur-tengah, selain karena memang terjadi peningkatan permintaan minyak dunia, khususnya di Cina dan India.

Sulit untuk memperkirakan bahwa harga minyak ini akan cepat turun karena situasi politik di Timur-tengah saat ini tidak menunjukan tanda-tanda penurunan eskalasi. Selain itu, sejumlah negara di belahan utara dan selatan pun mulai memasuki awal musim dingin, yang tentunya akan mengonsumsi minyak lebih besar.

Strategi Militer
Kenaikan harga minyak yang selalu mengancam stabilitas ekonomi, politik dan sosial semakin membuktikan bahwa minyak merupakan faktor yang fundamental bagi setiap negara. Minyak merupakan faktor yang menentukan keberlangsungan hidup negara dan masyarakatnya. Kondisi ini mendorong negara untuk selalu berusaha memperoleh jaminan akses energi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan konsep keamanan energi atau energy security.

Ketika telah terjadi proses sekuritisasi atas kebutuhan energi, dalam hal ini adalah minyak, maka strategi militer merupakan salah satu strategi untuk memperoleh jaminan akses energi. Penggunaan strategi militer dalam penjaminan akses energi merupakan faktor yang wajar mengingat: 1) strategi keamanan hampir selalu berkait dengan penggunaan kekuatan militer, dan; 2) Sumber-sumber minyak dunia seluruhnya berada di kawasan yang panas dan rawan konflik: Timur-tengah, Afrika, Asia Tengah dan sejumlah wilayah di Asia Timur.

Di Kawasan Asia Timur saja, setidaknya ada 5 wilayah yang potensial melahirkan konflik militer terkait keamanan energi, yaitu Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Laut Natuna, Kepulauan Senkaku dan Laut Timor. Bahkan, sejumlah kasus memperlihatkan konflik di wialyah tersebut tersebut telah sampai pada konflik militer dimana masing-masing negara mengerahkan kekuatan militernya untuk menghadang lawan, yang seringkali berakhir dengan konfrontasi senjata (Klare, 2001).

Perlombaan Senjata
Ketika strategi militer telah menjadi pilihan untuk mengamankan akses energi maka kebutuhan pengembangan persenjataan menjadi keharusan. Di Asia Timur, Cina dan Jepang sudah memperlihatkan perkembangan ke arah yang demikian.

Cina saat ini tengah melakukan modernisasi persenjataan dengan memberi penekanan pada penguatan kekuatan laut yang mengarah pada blue water navy, yaitu penguasaan kemampuan militer untuk beroperasi di lautan bebas. Hal ini terlihat dari keinginan angkatan laut Cina untuk memiliki kapal induk. Diperkirakan tahun 2015 nanti Cina akan memiliki kapal induk tersebut.

Selain itu, Cina juga menjalin kerjasama strategis dengan Pakistan dan Myanmar. Dengan Pakistan, Cina memperoleh akses pelabuhan di Gwadar, Pakistan. Sementara dengan Myanmar, Cina memperoleh akses fasilitas laut di Dawei, Myanmar. Penguasaan blue water navy yang diikuti oleh keberadaan pangkalan militer di Pakistan dan Myanmar tentunya akan membuka akses Cina ke Asia Selatan dan Timur Tengah yang kaya minyak dan mengontrol jalur laut perdagangan internasional yang menyuplai kebutuhan energi bagi Cina.

Kesadaran tentang perlunya jaminan keamanan energi juga dipengaruhi dari perubahan paradigma militer sejak tahun 1985. Perubahan paradigma ini mengubah cara pandang Cina dalam menilai ancaman. Pertama, Cina melihat lautan sebagai sumber ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi mendorong negara-negara mencari sumber-sumber daya baru untuk mendukung perubahan yang terjadi dan lautan merupakan ruang baru bagi pencarian sumber daya tersebut. Bagi Cina, fenomena tersebut dilihat sebagai potensi konflik antar-negara dalam perebutan sumber daya alam. Kedua, pembangunan ekonomi adalah masalah pokok dan kekuatan militer (PLA) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi (Nan Li, 2001). Dalam konteks kontemporer, hubungan ini tampak dari kepentingan jaminan ketersedian energi bagi kontinuitas pembangunan ekonomi. Sehingga, jika diperlukan, Cina dapat menggunakan kekuatan militernya untuk menjamin ketersedian energi.

Sebagai negara yang mengandalkan seluruh kebutuhan energinya dari ekspor, Jepang sangat berkepentingan menjaga akses energinya. Kepentingan ini dijawab dengan memperkuat kekuatan militernya. Kebutuhan Jepang memperkuat kekuatan militernya untuk mengamankan pasokan energi terlihat dari skenario potensi ancaman Cina terhadap Jepang, yaitu: 1) jika terjadi konflik bersenjata antara AS-Cina, Jepang akan terlibat di dalam konflik tersebut sebagai akibat dari komitmen kerjasama antara Jepang-AS; 2) Konflik Cina-Jepang dapat bersumber dari konflik klaim teritori (Pulau Senkaku) dan perebutan sumber daya laut, dan; 3) Cina melakukan manuver-manuver militer yang mengancam Jepang (mis, jaminan pasokan energi jepang, pen) di Laut Cina Selatan untuk mengamankan kepentingannya.

Untuk mengantisipasi potensi ancaman tersebut, Jepang melakukan: 1) meningkatkan kemampuan air-refueling yang berguna untuk memperluas wilayah jangkauan operasi militer di kawasan selatan Jepang; 2) Melakukan peningkatan kemampuan (upgrade) terhadap pangkalan udara yang terletak di pulau-pulau di sekitar Kepulauan Senkaku; 3) Memperbesar armada militer angkutan udara; 4) Membentuk pasukan reaksi cepat (Rapid Deployment Force), dan; 5) Meningkatkan kemampuan (up-grade) sistem AEGIS angkatan laut.

Selain Asia Timur, kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah juga memiliki potensi melahirkan perlombaan senjata akibat kebijakan keamanan energi. Ketakutan AS terhadap Iran yang akan mengembangkan senjata nuklir dibalik keinginannya mengembangkan energi nuklir sebagai energi alternatif jangka panjang, mendorong AS memberikan bantuan dana modernisasi persenjataan bagi Israel dan negara-negara arab sekutu AS. Bantuan dana tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh kepentingan AS untuk mencegah Iran menjadi kekuatan regional dominan di kawasan teluk yang dapat mengancam pasokan minyak bagi AS dan sekutu-sekutunya di seluruh penjuru dunia.

Sementara di kawasan Asia Tengah, masuknya AS ke kawasan ini demi kepentingan minyak mendorong terjadinya konflik dengan Rusia yang melihat kawasan tersebut sebagai wilayah pengaruhnya. Selain juga, adanya konflik kepentingan ekonomi diantara ke duanya berkaitan dengan perebutan sumber daya energi. Kecenderungan bagi terjadinya perlombaan senjata diantara ke dua negara dapat terlihat dari keputusan Rusia untuk mengaktifkan kembali pesawat-pesawat pembom strategisnya untuk melakukan patroli udara. Walaupun Rusia tidak secara terang-terangan menyatakan AS sebagai faktor penyebab lahirnya kebijakan tersebut, konflik yang memanas diantara ke dua negara tersebut dapat memperlihatkan alasan keberadaan kebijakan keamanan tersebut.

Penutup
Fenomena di atas memperlihatkan bahwa kebijakan keamanan energi dapat melahirkan ketidakamanan di dalam sistem internasional. Keidakamanan ini akhirnya kembali membahayakan keamanan energi dengan meningkatnya harga minyak dunia akibat insatbilitas di dalam sistem internasional. Fenomena ini menunjukan bahwa jika negara-negara di dunia tidak cepat mengantisipasi persoalan ini, dunia dapat terjebak ke dalam lingkaran setan ketidakamanan global yang dipicu oleh kepentingan keamanan energi.

wendy andhika Selengkapnya...

Apakah Misi Angkatan Laut yang Berakhir akan Mengancam Aliansi Jepang-AS?

Misi angkatan laut Jepang dalam mendukung perang menghadapi terorisme di Afghanistan telah berakhir dengan ditariknya dua kapal AL Jepang oleh Menhan Jepang, Shigeru Ishiba. Penghentian misi ini merupakan hasil dari penolakan Majelis Tinggi yang dikuasai oleh DPJ atas perpanjangan UU Antiterorisme yang masa berlakunya berakhir tanggal 1 November 2007. Kebijakan Jepang tersebut mengundang kekecewaan dari AS dan sekutu-sekutunya namun sangat sulit untuk mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan mengancam aliansi strategis Jepang-AS yang telah dibangun bertahun-tahun.

Politik Domestik
Faktor politik domestik sangat mempengaruhi kebijakan untuk mengakhiri misi AL Jepang di Laut Arab tersebut. Penolakan atas perpanjangan UU Antiterorisme merupakan strategi DPJ untuk menggoyang pemerintahan LDP dan mendesak dilakukannya pemilu dini yang diyakini oleh DPJ akan mereka menangkan.

Semenjak memenangkan pemilu Majelis Tinggi, popularitas DPJ memang berada di atas angin. Popularitas ini diperoleh terkait dengan pertama, kegagalan PM Shinzo Abe melakukan sekuritisasi ancaman regional dengan mengampanyekan amandemen pasal 9 Konstitusi Jepang. Kebijakan ini teryata tidak mendapat dukungan yang berarti dari publik. Hal ini terlihat dari hasil poling yang dilakukan Asahi Shimbun bahwa mayoritas masyarakat Jepang (78%) berpandangan bahwa pasal 9 tersebut telah menciptakan perdamaian bagi Jepang yang diikuti dengan 70% dari responden berkeinginan mempertahankan status JSDF (Japan Self Defense Forces) sebagaimana saat ini (Asahi Shimbun Online, 3 Mei 2007, http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200705030084.html).

Kedua, LDP menghadapi sejumlah skandal yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan Shinzo Abe yang lalu, terutama sekali terkait denga isu korupsi dan salah manajemen dana pensiun. Isu dana pension merupakan isu yang sensitif mengingat masyarakat Jepang didominasi oleh kaum tua. Selain itu, perilaku Shinzo Abe yang provokatif merupakan alasan lain memudarnya dukungan masyarakat terhadap LDP. Tindakan provokatif tersebut terlihat dari pernyataan Abe yang menolak keterlibatan Jepang selama PD II di dalam kasus “jugun ianfu” dimana pernyataan tersebut menuai kritik dari negara-negara yang mengalami pendudukan Jepang dan kembali meningkatkan ketegangan di kawasan. Pernyataan Abe yang kontroversial dan provokatif ini tentunya dilihat oleh masyarakat Jepang sebagai tindakan yang akan meningkatkan kerentanan ancaman keamanan Jepang.

Pengaruh politik domestik di dalam pengambilan kebijakan pengakhiran misi tersebut tampak dari upaya yang dilakukan Yasuo Fukuda melobi Ozawa Ichiro (ketua DPJ) untuk meloloskan perpanjangan UU Antiterorisme. Namun lobi ini tidak menghasilkan apa yang diharapkan.

Jika dilihat dari sikap DPJ terhadap kebijakan aliansi Jepang-AS, DPJ bukanlah partai ekstrem yang menolak aliansi tersebut. DPJ tetap menerima aliansi Jepang-AS namun menginginkan Jepang memberikan penekanan lebih besar pada kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-centered security policy) dan mendorong kerangka multilateral regional bagi kerjasama dan dialog keamanan. Sementara LDP menginginkan Jepang menjadi negara “normal” dengan kekuatan militer yang kuat dan tanggung jawab yang lebih besar di dalam kerangka aliansi Jepang-AS (Christoper W. Hughes di dalam Ashley J. Tellis & Michael Wills (ed.), 2006. Lihat pula Ming Zhang & Ronald N. Montaperto, 1999). Dengan demikian, pada intinya, kedua partai yang berseteru ini tidak memiliki persoalan apapun mengenai kebijakan aliansi Jepang-AS, kedua partai menyetujui kebijakan aliansi Jepang-AS.

Kesimpulan
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kompetisi politik domestik merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan Jepang untuk menarik keterlibatannya di dalam operasi antiterorisme di Afghanistan. Berdasarkan kenyataan itu, sulit untuk mengatakan bahwa kebijakan pengakhiran misi tersebut akan mengancam atau mengakhiri aliansi Jepang-AS apalagi jika melihat sikap DPJ yang tetap menyetujui aliansi Jepang-AS di dalam strategi keamanan Jepang.

wendy andhika Selengkapnya...