- Apa benar Cina tidak akan menjadi negara adidaya sebagaimana diprediksi oleh sejumlah pemerhati Cina? Jika prediksi tersebut benar, sementara, di sisi yang lain, Amerika Serikat juga sedang mengalami penurunan ekonomi yang dipercaya akan menghilangkan statusnya sebagai negara adidaya, lalu sistem internasional apa yang akan kita hadapi di masa depan?
- Apa yang akan terjadi dengan sistem ekonomi global saat ini yang juga sedang mengalami perlambatan, bahkan di beberapa wilayah mengalami krisis ekonomi, dan banyak pihak mengharapkan Cina dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global?
- Dengan menjadikan ekonomi Cina sebagai pendorong pertumbuhan global tentunya perlambatan di ekonomi Cina akan makin memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Dengan demikian, jika perlambatan ini terus berlangsung dan terjadi krisis global, apakah krisis yang terjadi akan melahirkan perang dunia seperti yang telah ada?
[asia.pacific.conflict]
a blog of mine
Thursday, April 11, 2013
Beberapa Pertanyaan atas Perlambatan Ekonomi Cina
| Reaksi: |
Tuesday, February 19, 2013
Implikasi Regional Peningkatan Hubungan Rusia dan Cina
| Reaksi: |
Tuesday, August 21, 2012
ASEAN dan Konsensus: Masihkah Sejalan?
- The full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2002).
- The Guidelines for the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2011).
- The early conclusion of a Regional Code of Conduct in the South China Sea.
- The full respect of the universally recognized principles of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
- The continued exercise of self-restraint and non-use of force by all parties.
- The peaceful resolution of disputes, in accordance with universally recognized principles of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
| Reaksi: |
Friday, June 08, 2012
Membangun 'Indonesian School' of IR: Sebuah Catatan
| Reaksi: |
Sunday, April 15, 2012
Apakah Cina Makin Asertif di Laut Cina Selatan?
| Reaksi: |
Sunday, March 18, 2012
Questioning the effectiveness of the Guidelines for Implementation of DOC
| Reaksi: |
Sunday, January 15, 2012
Hasil Pemilu Taiwan Untungkan Amerika Serikat
| Reaksi: |
Friday, January 13, 2012
Realism is back!!

| Reaksi: |
Monday, January 02, 2012
Strategi Pertahanan “Island Chains” Cina & Keamanan Indonesia

Pada tahun 1980an Laksamana Liu Huaqing, komandan angkatan laut Cina (PLAN), membeberkan strategi pertahanan Cina yang disebut sebagai strategi Island Chains. Strategi ini mengasumsikan bahwa Cina memiliki 2 level perimeter pertahanan yang berada jauh di lepas pantai Cina. Hanya saja, hingga kini pemerintah Cina belum mengeluarkan penjelasan resmi mengenai batasan tegas dari perimeter pertahanan tersebut.
Namun, para pakar pertahanan meyakini bahwa perimeter pertama (first island chain) memanjang dari utara ke selatan melewati kepulauan Jepang, Taiwan, Filipina, dan Indonesia (Kalimantan). Sementara perimeter kedua (second island chain) memanjang dari utara ke selatan melewati kepulauan Bonin, kepulauan Mariana, Guam, dan kepulauan Caroline. Wilayah yang dicakup oleh strategi ini sangat luas dimana beberapa diantara wilayah tersebut merupakan wilayah konflik, seperti laut Cina Timur dan laut Cina Selatan.
Hingga kini Cina belum sepenuhnya mampu mengontrol seluruh wilayah yang tercakup ke dalam strategi tersebut. Saat ini, kekuatan militer Cina baru mampu mengontrol kawasan di perimeter pertama, yaitu laut Kuning, laut Cina Timur, dan laut Cina Selatan. Di atas kertas, Cina berencana untuk memiliki kemampuan mengontrol perimeter kedua dalam dua tahap. Tahap pertama Cina akan berupaya memiliki kontrol atas wilayah kepulauan Kuril, laut Jepang, Laut Filipina, kepulauan Mariana, kawasan laut Indonesia, dan kepulauan Palau pada tahun 2020. Sementara pada tahap kedua Cina akan berupaya membangun kemampuan untuk mengontrol wilayah hingga ke Guam. Tahap kedua ini diperkirakan akan tuntas pada tahun 2050.
Strategi pertahanan Cina tersebut tentunya berimplikasi terhadap keamanan Indonesia karena Indonesia menjadi salah satu pilar dari “benteng” pertahanan Cina. Artinya jika terjadi konflik atau perang di kawasan Asia-Pasifik yang melibatkan Cina, Indonesia rawan atas intervensi Cina, baik dalam bentuk invasi maupun tekanan politik. Indonesia berpotensi pula dijadikan medan perang oleh Cina untuk menghadapi lawannya.
Dengan kondisi demikian penting bagi Indonesia sedari kini mulai memikirkan langkah ke depan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk tersebut. Kebutuhan ini makin penting jika melihat perkembangan terbaru di kawasan Asia-Pasifik dimana power competition antara AS dan Cina makin meningkat. Eskalasi yang meningkat ini terlihat dari penguatan aliansi AS-Australia dalam bentuk pemberian akses bagi penempatan 2500 pasukan AS di Australia dan adanya upaya untuk memperkuat kerjasama dengan India yang dilakukan oleh AS dan para sekutunya (Jepang dan Australia).
wendy prajuli
| Reaksi: |
Sunday, January 01, 2012
Catatan Trefor Moss tentang Kapal Induk Cina, Shi Lang

Trefor Moss, “Decoding China’s Aircraft Carrier,” The Diplomat, http://the-diplomat.com/2008/02/14/chinese-ghost-story/?all=true.
Menurut Trefor Moss kehadiran kapal induk pertama Cina dapat dipahami dalam 2 level: simbolik dan purposive.
Secara simbolik, Shi Lang akan digunakan oleh Cina untuk makin meningkatkan status sebagai negara besar (great power state). Menurut Moss, walaupun Cina selama ini telah sukses melakukan banyak modernisasi persenjataan, sebagian besar dari modernisasi tersebut adalah modernisasi persenjataan asimetris, seperti misil balistik anti-kapal, sistem anti-satelit dan perang dunia maya (cyber warfare). Sehingga kehadiran kapal induk ini penting untuk menjadi simbol kemajuan yang telah dicapai Cina dalam modernisasi persenjataan konvensional. Selain itu, kapal induk sejak lama juga dipersepsikan oleh masyarakat luas sebagai milik negara-negara besar dan elit.
Sementara jika dilihat dari tujuannya (purposive level), mengingat Cina selama ini belum pernah memiliki dan mengoperasikan kapal induk, Shil Lang hanya akan digunakan sebagai kapal latih bagi pilot-pilot angkatan laut Cina yang tidak memiliki pengalaman menerbangkan dan mendaratkan pesawat di atas kapal induk. Kapal ini juga tidak akan digunakan Cina sebagai mesin perang mengingat Shi Lang juga memiliki fungsi simbolik yang merupakan fungsi utama kapal ini. Diluar fungsinya sebagai kapal latih, Shi Lang hanya akan digunakan sebagai alat diplomasi, seperti menjalankan misi-misi kemanusiaan.
Sayangnya, sekalipun kapal induk ini akan lebih banyak digunakan di luar fungsinya sebagai mesin perang, Shi Lang berpotensi besar memicu terjadinya arms buildup di kawasan, terutama di wilayah sengketa di laut Cina Selatan. Moss mengambil Vietnam sebagai contoh kasus. Menurut Moss, pembelian 6 unit kapal selam Rusia kelas-kilo yang dilakukan oleh Vietnam merupakan respon atas modernisasi militer yang dilakukan Cina selama ini.
wendy prajuli
| Reaksi: |
Thursday, December 22, 2011
Dilema Keamanan dalam Penyusunan RUU Keamanan Nasional

Secara tradisional konsep Keamanan dipahami sebagai keamanan negara yang bersifat militer. Namun dalam perkembangannya konsep keamanan mengalami perluasan dimana keamanan tidak lagi dipahami sebagai keamanan negara dan militer melainkan keamanan juga dipahami sebagai keamanan non-negara (individu, masyarakat dan lingkungan hidup) dan non-militer (ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hidup).
Dari segi akademis, perluasa definisi ini merupakan sebuah keuntungan. Melalui perluasan definisi keamanan banyak ruang-ruang baru yang dapat dieksplorasi untuk menghasilkan kajian-kajian baru yang akan memperkaya pengetahuan manusia.
Namun, dari segi kebijakan negara perluasan ini melahirkan dilema keamanan. Di satu sisi kebijakan negara perlu untuk mengadopsi perluasan konsep keamanan ini untuk meningkatkan responsibiltas sistem keamanan mengantisipasi ancaman yang selalu berubah dan berkembang. Sementara di sisi yang lain pengadopsian konsep ini berisiko mengancam kebebasan dan keamanan warganegara karena mengadopsi konsep ini berarti juga memberikan akses kepada negara, atas nama keamanan nasional, untuk mengintervensi ruang pribadi individu. Sebagai contoh adalah pengadopsian konsep keamanan politik berisiko memberi ruang kepada negara untuk mengintervensi kebebasan individu untuk memilih ideologi politik. Atas nama keamanan nasional negara bisa melarang seseorang untuk menganut ideologi tertentu. Bahkan memenjarakan seseorang hanya karena berideologi tertentu.
Di dalam kasus Indonesia, dilema keamanan ini tampak dalam penyusunan undang-undang keamanan nasional. Perdebatan antara memperluas atau membatasi definisi keamanan selalu terjadi. Pendukung perluasan keamanan keamanan melihat konsep keamanan non-militer perlu dimasukan sebagai bagian dari undang-undang keamanan nasional. Dengan tujuan untuk meningkatkan responsibilitas negara mengatasi ancaman yang selalu berkembang. Sementara di sisi yang lain, pendukung pembatasan keamanan beranggapan perluasan keamanan tidak diperlukan. Keamanan cukup dipahami sebagai ancaman militer. Dengan tujuan untuk mencegah negara memiliki akses untuk memasuki wilayah pribadi warganegara. Serta juga mencegah militer mendapatkan rasionalisasi untuk bekerja di luar fungsinya.
Terkait dengan polemik ini, Saya sendiri merasa undang-undang keamanan nasional perlu mengadopsi isu-isu non militer. Hanya saja perlu diberi batasan yang tegas hingga sejauh mana pengadopsian ini dapat ditoleransi. Dalam pandangan saya keamanan non-militer ini cukup dikaitkan dengan persoalan penegakkan ketertiban masyarakat (public order). Sehingga bentuk ancamannya nanti hanya berupa ancaman terhadap ketertiban masyarakat, seperti aksi-aksi kriminal.
Dengan mendefinisikan keamanan non militer seperti demikian ada 2 keuntungan yang diperoleh. Pertama, akses negara terhadap ke wilayah pribadi dapat dicegah. Kedua, akses militer untuk memasuki wilayah di luar fungsinya juga dapat dihindari karena definisi demikian secara tidak langsung juga menjelaskan dan membagi secara tegas wilayah kerja militer dan wilayah kerja aktor-aktor keamanan lainnya yang memiliki tugas sebagai penegak hukum.
wendy prajuli
| Reaksi: |
Tuesday, November 15, 2011
Amerika Serikat Ingin Pangkalan Militer di Australia, Mengapa?

Dalam waktu dekat, Amerika Serikat (AS) akan menandatangani kesepakatan yang akan memberikan akses “permanen dan konstan” atas pangkalan militer Australia kepada angkatan laut AS. Dari sisi AS, ada 2 alasan yang dapat dikemukakan terkait dengan kesepakatan tersebut.
Pertama, kesepakatan tersebut terkait dengan orientasi AS yang makin meningkat di kawasan Asia. Meningkatnya orientasi AS di kawasan Asia dapat dilihat dari beberapa variable yaitu:
- Kunjungan luar negeri pertama presiden AS, Barrack Obama, adalah ke kawasan Asia, yaitu Jepang.
- Tulisan menteri luar negeri AS, Hillary Clinton, berjudul “America’s Pacific Century” di Foreign Policy bahwa Asia merupakan partner strategis AS.
- Kehadiran Barrack Obama di dalam pertemuan-pertemuan regional Asia.
Dengan adanya orientasi tersebut maka melalui kesepakatan dengan Australia tersebut, AS dapat makin memantapkan kehadirannya kembali di kawasan Asia.
Kedua, pangkalan baru ini merupakan jalur alternatif AS untuk menjangkau kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Sebelumnya, AS telah memiliki pangkalan militer di Jepang, Korea Selatan dan Guam. Namun, pangkalan-pangkalan ini semuanya berada di wilayah utara Asia. Posisi tersebut tidak menguntungkan bagi akses AS ke wilayah Asia Tenggara, khususnya akses ke selat Malaka dan laut Cina Selatan.
Dalam 15 tahun ke depan hampir bisa dipastikan kekuatan angkatan laut Cina akan meningkat dengan signifikan. Cina saat ini sedang membangun pangkalan militer di pulau Hainan yang lokasinya berdampingan dengan laut Cina Selatan. Pangkalan ini akan dilengkapi dengan kapal selam nuklir dan kapal induk. Artinya, di masa depan Cina akan memiliki kemampuan menutup akses kekuatan militer AS yang berada di Jepang, Korea Selatan dan Guam menuju kawasan Asia Tenggara.
Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan AS yang memiliki kepentingan menjaga keamanan jalur perdagangan internasional yang melalui selat Malaka dan laut Cina Selatan. Sehingga untuk mengatasi kekurangan ini AS perlu membangun jalur alternatif menuju Asia Tenggara dan posisi Australia yang berada di sisi selatan Asia Tenggara merupakan jalan keluar dari masalah tersebut.
Wendy Prajuli
| Reaksi: |
Tuesday, October 18, 2011
AS Seharusnya Jual F-16C/D ke Taiwan
Demi kepentingan strategisnya, pemerintah Taiwan telah sejak lama menaruh minat untuk membeli 66 unit pesawat tempur canggih F-16C/D dari Amerika Serikat (AS). Pembelian ini merupakan bagian dari rencana modernisasi untuk mengganti pesawat tempur tua F-5 dan Mirage 2000. Pada tahun 2006 pemerintah AS telah menolak keinginan Taiwan tersebut. Keengganan yang ditunjukan oleh pemerintah AS ini tidak terlepas dari penolakan Cina atas kebijakan penjualan senjata AS kepada Taiwan. Keinginan Taiwan ini kini telah disetujui oleh kongres AS. Namun, pemerintah AS bersikap sebaliknya. Pemerintah AS hanya memberikan kesempatan kepada Taiwan untuk melakukan upgrade F-16A/B milik mereka. Sikap ini dipercaya dipengaruhi oleh penolakan Cina dan kemungkinan terjadinya ketegangan di selat Taiwan akibat penjualan tersebut.
Dalam pandangan penulis, AS sebaiknya menjual F-16 kepada Taiwan. Ada 3 alasan yang melatarbelakangi pandangan tersebut. Pertama, untuk menjaga kredibilitas AS di mata internasional. Kedua, mengurangi kecemasan di Asia-Pasifik akibat adanya persepsi ancaman Cina. Ketiga, isu penjualan senjata AS ke Taiwan bukan isu besar dalam hubungan lintas selat Taiwan.
Selain itu, dinamika di selat Taiwan selama ini juga memperlihatkan bahwa penjualan senjata AS ke Taiwan tidak memberikan dampak besar pada hubungan ketiga negara tersebut. Alexander Huang, seorang pakar hubungan Cina-Taiwan mencatat: pertama, kerjasama Taiwan-Cina yang kini makin meningkat memperlihatkan bahwa selama ini isu penjualan senjata AS ke Taiwan tidak memberikan pengaruh besar pada hubungan Taiwan-Cina.
Ketiga, ketegangan yang terjadi antara Taiwan dan Cina selama ini lebih banyak disebabkan oleh perbedaan pandangan politik antara Taiwan dan Cina daripada isu penjualan senjata AS kepada Taiwan.
Wendy Prajuli
| Reaksi: |
Sunday, June 06, 2010
Review Artikel: Michael D. Swaine, China’s Regional Military Posture

Michael D. Swaine, "China’s Regional Military Posture" in Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, edited by David Shambaugh. Berkeley: University of California Press, 2005.
In his article China’s regional Military Posture, Michael D. Swaine asses the current and future significant of China’s regional military posture. He starts the explanation with explaining China’s defense policy objective and intended military capabilities relevant to Asia. Then he continues to outline the major features of China’s current and likely future military capabilities and deployment in Asia. The last part he analyzes the possible implications of the proceeding analysis for Asian security
Swaine mentions China’s military posture in Asia is shaped by several fundamental defense objectives. First, Chinese forces are deployed to deter or defeat possible threats or attacks directed against China’s heartland. Second, it is also designated to deal with a range of possible “local war” conflict scenarios that might occur along China’s periphery, especially in maritime areas. Third, China’s military posture is also intended to support Beijing’s foreign policy and security objective in Asia.
Those then change China strategic outlook from a continental power requiring large land forces for against internal threats to a combined continental-maritime power with a diverse range of domestic and external security needs. This change requires 3 general types of capabilities for China regional oriented forces: First, the ability to respond rapidly and resolve any conflict on favorable terms. Second, the ability to conduct pre-emptive offensive strike. Third, the development of limited power projection capabilities in Asia.
In strategic realm, china possesses a small, retaliatory “counter value” deterrent force, centered on a growing array of mobile short-, medium-, and intermediate-range ballistic missiles. But, China now is currently seeking to improve the survivability and potency of these forces.
Next, at present, China military forces possess some capabilities: First, a highly capability to undertake “defense-in-depth” against any conceivable effort to invade and seize Chinese territory. Second, effective ground force-based power projection across land borders against smaller regional power to within approximately 100 Km. Third, effective power projection to dislodge smaller regional power from nearby dispute land and maritime territories. These all capabilities indicate China’s current military posture in Asia is primarily oriented toward defending Chinese territory against a direct attack while deterring any WMD-based threats or pressures.
In the future or in the year 2020, Swaine predicts China will have, at least, 4 new capabilities: First, the ability to patrol a single non-carrier surface and subsurface battle ground within 1000 nautical miles of China’s continental coastline. Second, the ability to conduct both sea and air denial operations within 500 nautical miles of China’s continental coastline. Third, the ability to undertake a sizable naval blockade, with air support, of island within 200 nautical miles of China continental coastline. Fourth, the ability to transport and deploy 3 to 4 divisions within 200 miles of China’s continental borders via land, sea and air transport.
In contrary, even though China is modernizing its regional military posture Swaine says countries in Asia don’t see that thing as a big threat for them. It is true they give any intention to this China’s military posture, but no one sees China, at this time, as their big threat.
However, he mentions, in the future, China’s military modernization program could prompt more Asian states to focus their own defense modernization efforts on potential vulnerabilities created by the Chinese buildup. Second, it could also complicate the U.S calculus regarding whether, when, and how to deploy U.S forces in the region to deter or reassure friend and allies, and more generally constrain Washington’s freedom of action in a crisis. Third it would have extremely important implication for the future security of Taiwan.
wendy a. prajuli
| Reaksi: |
Extending China’s Joint Military Exercise in East Asia
This article tries to suggest a policy recommendation for China in reducing the fear of PLA (People Liberation Army) modernization in the East Asia region. The article will start with the explanation of PLA modernization. Then it continues to describe China threat perception in the East Asia region. Finally, it will recommend China to extend its joint military exercises with all countries in the East Asia to reduce anxiety over PLA modernization and China rises. Threat perception can be reduced by several instruments of confidence building measures (CBM's). CBM's can be military, diplomatic, cultural, or political. However, military and diplomatic measures are the most commonly used in building confidence among parties involved in protracted conflict. One of the CBM mechanisms that China should have is to do joint military exercise with its neighbors in East Asia.
wendy a. prajuli
| Reaksi: |
Article Review: Richard Bush, Taiwan Faces China: Attraction and Repulsion

Richard Bush, "Taiwan Faces China: Attraction and Repulsion" in Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, edited by David Shambaugh. Berkeley: University of California Press, 2005.
In his article entitled ‘Taiwan faces China: attraction and repulsion’, Richard Bush explains about the difficulties to improve China-Taiwan relations. He starts with explaining the economic relations between China and Taiwan that are growing closer. However, this doesn’t improve political relations between them. He says, “economics is one thing; politics is another. Whatever the mainland’s importance for Taiwan companies, and however much influence China exerts on the rest of East Asia, politically Taiwan is an outlier.”
He also describes that there is security dilemma interaction in cross straits relations. But this dilemma is different than classic version. Cross straits’ security dilemma is more influence by political factor than military factor. Security dilemma happens not because Taiwanese military power threatens China but it can increase Taiwan’s ability to defend its political initiatives (independence).
wendy a. prajuli
| Reaksi: |
Tuesday, March 30, 2010
Article Review: David Shambaugh, Return to the Middle Kingdom?

David Shambaugh, "Return to the Middle Kingdom?" in Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, edited by David Shambaugh. Berkeley: University of California Press, 2005.
In this article, Shambaugh wrote that China will not be a dangerous rising star nation. He explained since several years ago China showed its willingness to be a good neighbor and tried to give good influences to its environment.
Shambaugh noted china does seem to exert some influence in at least two areas. First, in the normative realm, China offered a new security concept, strategic partnership and other initiatives to fashion a new set of norms to govern interstates relations and prevent conflict among Asian nations. Second, china opened its border for many intellectuals, technicians and political elites to study in many higher education institutions in China.
Shambaugh also explained six events that influenced the change of china policy toward Asia. First, most of Asian nations did not condemn China after the Tiananmen accident. Second, when most of Southeast Asian nations suffered from 1997 economic crisis, China acted in a responsible & stabilizing way, although China also suffered from the crisis. This act, then, gave a good impression to Southeast Asian nations and made them more welcome to China.
Third, after involved as an observer to the meeting of ASEAN and CSCAP, China changed its perception that the regional multilateral organizations are the U.S. tools to contain China in international politics. Fourth, China changed its diplomatic campaign to demolish all Cold War-legacy alliances in the world after most of the Asian nations unwelcomed to the idea. Fifth, after the bombing of Chinese embassy in Belgrade during the 1999 war in Kosovo, China change its view of the decline of U.S. hegemonic power.
Sixth, although there are terrorism issues, North Korea’s pursuit of nuclear weapons, the Kashmir dispute, China tends to view their current regional security environment as generally benign and non-threatening to china.
Furthermore, Shambaugh also wrote that Asian nations do not need to worry for China’s PLA modernization and cross-strait relations problem, because China’s power projection capabilities do not yet grow significantly and China worry about the very negative impact on regional security and stability that would result should China decide to use coercion against Taiwan.
In my opinion, Shambaugh was too focused on China’s internal factor. Shambugh is too optimist about China rise. It is true China, now, does not have any negative intention for its growing power, but nation’s acts are also determined by its external factors. Even though China does not have negative intentions for its environment, China can still have possibility to use its coercive power if the external factors force China taking that action. More over the perception of “China threat” still exist in international politics. So, the possibility for other nations to take disadvantageous policy toward China is still possible too.
wendy a. prajuli
| Reaksi: |






